Jakarta, Aktual.co — Ketua Tim Independen Syafii Maarif berharap calon Kapolri dipilih dari sosok yang paling sedikit dosanya.
“Carilah (calon Kapolri) yang paling sedikit dosanya,” kata Syafii, saat ditemui disela pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Pagelaran Keraton Yogyakarta, Senin (9/2).
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan hal itu dapat diukur dari rekam jejak calon yang dapat dianalisa oleh internal kepolisian sendiri serta para pakar demi bangsa dan negara.
Sementara itu, Syafii menyayangkan, saat ini di tubuh Kepolisian terdapat fakta saling berebut pangkat atau posisi dengan mengorbankan institusi.
“Yang bertarung bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi, tapi di dalam Kepolisian juga ada ‘jor-joran’. Jor-joran berebut pangkat dan posisi,” ungkap Syafii.
Fenomena itu, lanjut Syafii, bahkan ditambah dengan masuknya peran partai politik yang ikut memperkeruh suasana.
“Jadi institusi Kepolisian itu mau diseret ke pihak mereka. Ini kan tidak sehat, kan negara yang punya, bukan mereka,” kata dia.
Mengenai munculnya nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso yang menguat sebagai salah satu dari daftar calon pengganti Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri, Buya memilih tidak berkomentar.
“Saya tidak mau komentar. Saya berharap presiden dapat memilih calon yang tepat,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Komnas Pendidikan Andreas menilai pembentukan Direktorat Keayahbundaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan tidak efektif dan tidak tepat. 
Kelembagaan seperti itu sudah ada di BKKBN dan nantinya akan membuat pembengkakan anggaran di Kemendikbud.
“Direktorat seperti itu di BKKBN kan sudah ada, kalau di kemendikbud tidak tepat dimasukkan itu,” ujar Andreas, Senin (9/2).
Andreas menyebutkan, Direktorat Keayahbundaan merupakan pendididikan terhadap orangtua untuk bagaimana melakukan perannya terhadap anak. Sementara di BKKBN sudah ada, hanya tinggal bekerjasama dengan kemendikbud. Pembakalan sebetulnya diperuntukkan dan harus dilakukan pada pasangan baru.
“BKKBN itu sendiri sudah kerjasama dengan kementerian kesehatan, sudah ada semua. Jadi kalau dibentuk sendiri lagi akhirnya nanti tumpang tindih ngga jelas, itu pemborosan anggaran yang katanya anggarannya sampai 400 miliar,” katanya.
Menurutnya, lebih baik kemendikbud bersinergi dengan Kementrian Kesehatan dan BKKBN, dan bukan malah membentuk direktorat baru.
“Pemborosan besar. Pak Jokowi kan maunya ramping tapi malah melebar, yang terpenting Pak Anies tidak perlu banyak program dan banyak angan-angan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Nasution menyayangkan pernyataan Ketua Tim Independen Syafii Maarif yang mengusulkan Komjen Pol Saud Usman agar masuk bursa kandidat calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
“Saya menyesalkan pernyataan Pak Syafii Maarif. Saya kaget ketika Pak Syafii mengajukan Kepala BNPT Saud Usman Nasution sebagai calon Kapolri. Ini bukan kewenangan Tim Independen,” kata Razman, di Jakarta, Senin (9/2).
Menurut dia, pengajuan nama calon Kapolri bukanlah wewenang Tim Independen, melainkan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). “Ini kewenangan Kompolnas, bukan kewenangan Tim Independen. Ini jadi blunder,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Independen Syafii Maarif menyatakan Komisaris Jenderal Polisi Saud Usman bisa menjadi calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) alternatif menggantikan Komjen Polisi Budi Gunawan atau BG.
“Iya Saud Usman itu bisa jadi salah satu calon Kapolri pengganti BG,” kata Maarif saat dihubungi di Jakarta, Minggu (8/2).
Maarif menyatakan Saud Usman masuk kriteria calon Kapolri karena sudah menyandang bintang tiga dan syarat pengalaman sebagai anggota Polri yang saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
Selain Saud Usman, tokoh Muhammadiyah itu merekomendasikan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Polisi Suhardi Alius sebagai calon Kapolri.
Maarif menyarankan calon Kapolri terpilih harus yang dianggap masih memiliki sedikit “dosanya” dan dapat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby