Jakarta, Aktual.co — Hakim-hakim Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi Cs  dikabarkan akan dilaporkan ke pihak berwajib (kepolisian).
Hal itu tertuang dalam surat yang beredar dari kuasa hukum Kubu Golkar Bali.
“Bahwa Surat Mahkamah Partai Golkar No. 02/P- Golkar/II/2015, tanggal 9 Februari 2015 adalah bentuk ‘intervensi’ terhadap pengadilan dan adanya indikasi contempt of Court. Untuk itu kami me-reseve hak-hak kami untuk mengadukan kepada pihak berwajib” demikian isi surat kuasa hukum Golkar kubu Ical. 
Selain itu, dalam surat yang beredar ini, menyatakan bahwa surat yang dikeluarkan Mahkamah Partai untuk melakukan sidang dinilai mencla-mencle.
“Bahwa surat a-quo jelas-jelas bertentangan dan kontradiktif dengan surat Mahkamah Partai sebelumnya (Vide Bukti P.3) yang menunjukkan inkonsistensi dan sikap mencla mencle dari oknum Mahkamah Partai itu sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat (kubu AL -Agung Laksono)” isi surat itu lagi.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Munas Jakarta, Leo Nababan  merasa kaget dengan kabar dari beredarnya surat ini. 
“Jujur saya kaget mendengar kabar itu. Apa benar kabar itu? ini. Nanti akan saya cek dulu. Tapi kalau itu benar tentu hal yang buruk,” ucapnya, di Jakarta, Minggu (22/2).
Menurut Leo, personel Mahkamah Partai Golkar adalah orang-orang yang mengerti hukum dan berintegritas tinggi.
“Saya pribadi bahkan menilai Prof. Muladi adalah seorang mantan rektor Undip dan mantan gubernur Lemhanas yang tidak diragukan lagi integritas dan kualitasnya. Bahkan beliau adalah guru politik saya,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan amar putusan yang memerintahkan kedua belah pihak menjalankan pengadilan di Mahkamah Partai Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Bogor berencana menata transportasi dengan membangun dan menata sejumlah fasilitas umum salah satunya pembangunan pedestrian sekeliling Istana dan Kebun Raya menjadi lebih lebar, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.
Ada dua opsi dalam rencana pembangunan pedestrian yakni menggunakan lahan milik pemerintah atau menggeser pagar istana terutama untuk pedestrian mulai dari depan Kapel Regina Pacis hingga sebelum Gereja Zebaoth.
Opsi untuk menggeser pagar istana mendapat penolakan dari sejumlah budayawan, hal ini disampaikan dalam pertemuan antara tokoh dan budayawan Bogor dengan Pemerintah Kota Senin (16/2) lalu.
Wali Kota Bogor usai pertemuan tersebut mengatakan banyak masukan dan saran yang disampaikan oleh Budayawan salah satunya menjaga aset-aset yang dimiliki oleh Bogor, termasuk Istana.
“Ada kajian-kajian yang dilakukan, kita merujuk pada Undang-undang jika ini melanggar tidak akan kita jalankan,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor Suharto mengatakan opsi untuk menggeser pagar istana belum diputuskan apakah dibatalkan atau belum final.
“Di Bappeda belum ada wacana ke arah sana (menggeser pagar),” kata Suharto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali melemparkan dukungannya kepada pemerintah RI untuk melaksanakan eksekusi kepada para terpidana kasus narkotika dan obat terlarang yang sudah divonis hukuman mati.
Jenderal TNI Moeldoko mengatakan bahwa di bidang sosial budaya berbangsa dan bernegara kita berperang dengan narkotika karena telah melanda anak-anak bangsa, tiap hari 50 orang Indonesia meninggal akibat narkotika. 
“Saya selaku Panglima TNI beserta jajaran memberikan support kepada Pemerintah dalam memberi tindakan hukuman mati kepada pelaku, bandar dan pengedar jangan ragu-ragu harus dilaksanakan,” tegas Jenderal TNI Moeldoko dalam Seminar dan Dialog “Pemantapan Wawasan Kebangsaan VII” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), bertempat di Gedung Srijaya Surabaya, Sabtu sore (21/2).
Seperti diberitakan sebelumnya, Penegasan yang sama sebelumnya disampaikan Panglima TNI di Mabes TNI Jakarta usai penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan (Jumat, 20/2). Mabes TNI secara khusus bereaksi atas penolakan Pemerintah Australia terhadap rencana eksekusi hukuman mati dua warganya, Andrew Chan dan Myurn Sukumaran. Saat itu, Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat dukungan TNI, dirinya dan para komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan yang detail bersama-sama Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan yang bersifat fisik maupun non fisik. Unsur intelijen dan alat tempur akan disiagakan agar setiap saat dapat digerakkan. Dia juga meminta para komandan satuan khusus untuk bersiap.  

Artikel ini ditulis oleh: