Semarang, Aktual.co — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melarang mengimpor pakaian bekas dari luar negeri yang diduga mengandung bakteri. Para pedagang pakaian bekas menyebut kebijakan pemerintah yang melarang penjualan pakaian impor bekas adalah bentuk politisasi pemerintah. Mereka secara tegas menolak aturan yang tiba-tiba saja muncul ke permukaan belakangan ini.
David (37), pedagang pakaian impor di Jalan Abdurahman Saleh, Semarang mengaku sangat kecewa terhadap aturan yang tiba-tiba yang dimunculkan pemerintah perihal penjualan pakaian bekas. Sebab, selama 17 tahun sudah menggantungkan ekonominya melalui bisnis ini.
“Janganlah pakaian bekas saja di politisasi. Saya kira itu ada persaingan bisnis sehingga hal kecil seperti ini dipermasalahkan, ” kata David di lapaknya jalan Abdurahman Saleh Semarang, Senin (9/2).
Sebagai pedagang yang puluhan tahun berjualan pakaian impor bekas khusus produk Jepang dan Korea, David mengaku selama ini tidak pernah sekalipun ada komplain konsumen terhadapnya. Apalagi, isu pakaian yang mengandung bakteri.
“Silahkan tanya kepada konsumen saya. Konsumen tidak ada yang kompalin. Bahkan seminggu terakhir di sini malah ramai, dan yang kesini dari berbagai kalangan,” ujar bapak tiga anak itu.
David mempertanyakan regulasi pakaian impor sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri hingga Joko Widodo saat ini tidak juga mendapatkan kepastian. Apalagi Indonesia ke depan akan menghadapi pasar dunia yakni Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
“Saya prihatin dengan isu bakteri. Besok ada perdagangan bebas. Kalau gini aja kalang kabut. Bagaiamana dengan MEA nanti?,” tanya dia.
Kendati demikian, jika kedepan akhirnya pemerintah melarang, David mengaku tak bisa berbuat banyak. Dia bersama 30 an lebih pedagang pakaian impor bekas di Semarang terpaksa gulung tikar akan bisnis kecilnya.
“Kita aslinya manut pemerintah. Tapi ini juga harus lebih dipertimbangkan. Ngapaian hal kecil diselesaikan. Masih banyak urusan besar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, ” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB), Yuddy Chrisnandi menegaskan tidak akan ada intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
“Kalau masih ada pihak-pihak yang menyatakan bisa meloloskan peserta tes CPNS, dipastikan bahwa hal itu merupakan penipuan,” kata Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Senin (9/2).
Dia menjelaskan bahwa dalam seleksi CPNS tahun 2014 seluruhnya tes kompetensi dasar menggunakan sistem ‘Computer Assisted Test’ (CAT).
Dengan sistem tersebut, setiap proses tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan, dan setiap tahapan bisa diketahui oleh masyarakat.
Seluruh jajaran aparatur sipil negara diajak untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, dari birokrat bermental priyayi menjadi birokrat yang melayani rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Pemerintah Kota Banda Aceh resmi meluncurkan sistem perizinan secara online di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP), Senin (9/2). Dengan aplikasi ini warga Banda Aceh akan mudah mengajukan dan membuat sepuluh jenis perizinan.
“Ke depan, bagi warga yang ingin mendaftarkan/mengurus izin usahanya tidak perlu lagi repot-repot harus bolak-balik ke kantor KPPTSP. Dengan sistem itu, warga akan bertemu dengan petugas front office KPPTSP hanya satu kali saja. Selebihya dapat diinput secara online dengan terlebih dahulu login ke aplikasi perizinan online, proses pembayarannya juga akan terintegrasi dengan sistem mobile banking.” ujar Asisten Administrasi Umum Setdako Banda Aceh, M Nurdin.
Untuk sementara, sistem perizinan online melayani Surat Izin Tempat Usaha (SITU),Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),Surat Izin Jasa Konstruksi (SIJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Gangguan (HO)
Surat Izin Trayek, Surat Izin Angkutan Barang, Surat Izin Angkutan Umum dan Izin Pariwisata.
Disebutkan, layanan perizinan online ini dapat diakses melalui laman: perizinan.bandaacehkota.go.id. Caranya masyarakat membuat akun terlebih dahulu, setelah mendapat konfirmasi terdaftar lalu login, unggah data yang diminta dan selesai. “Selanjutnya tinggal menunggu notifikasi kapan sertifikat izin tersebut selasai diproses,” pungkas M Nurdin.

Artikel ini ditulis oleh: