Jakarta, Aktual.co — Penyerahan empat nama baru calon Kapolri yang diajukan oleh Kompolnas kepada presiden ditanggapi biasa saja oleh politisi di parlemen.
Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Suding menilai jika penyerahan nama calon itu hanya untuk mengantisipasi bilamana presiden tidak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Kalau kita lihat kemarin statemennya dari kompolnas itu kan hanya berjaga-jaga, mengantisipasi proses pelantikan itu tidak dilakukan. Ketika misalnya, Pak Budi yang sudah melalui suatu proses politik di DPR, namun kemudian tidak dilantik presiden,” ucap Suding, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (9/2).
Politisi Fraksi Hanura itu menegaskan, seharusnya Jokowi dapat bersikap tegas dengan melantik terlebih dahulu Budi Gunawan. Pasalnya, Budi Gunawan sudah melalui suatu proses politik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Saya kira harus dilantik dulu, dan nanti kaalau memang harus di nonaktifikan lakukan saja,” ucapnya.
Suding membenarkan jika Jokowi ragu mengambil keputusan terkait pelantikan calon Kapolri ini.
“Ya presiden aja yang ragu-ragu, kalau kita sih tidak ragu-ragu. Tidak ada keraguan sedikitpun bagi kita untuk melantik Budi Gunawan karena suatu proses mekanisme sudah dilalui.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Kupang, Aktual.co — Kepala Dinas Peridustrian dan Perdagangan NTT, Bruno Kupok mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan penertiban penjualan pakaian bekas impor karena ditemukan bakteri dalam pakaian tersebut.
 
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuik secepatnya melakukan penertiban di lokasi –lokasi penjualan pakaian bekas impor di beberapa daerah di daerah ini,” katanya, kepada Aktual.co, di Kupang, Senin (9/2).

Menurutnya, pihaknya segera melarang penjualan pakaian bekas impor di wilayah NTT  menindaklanjuti surat edaran Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu.

Kata dia, kalau sudah ada larangan, mestinya pemerintah daerah (Pemda) juga mengadakan operasi. Baju bekas impor dilarang, malah semakin banyak tumbuh.

“Saat ini banyak produk garmen dari Indonesia yang kualitasnya cukup bagus. Selain itu, harga pakaian produksi dalam negeri juga terjangkau oleh masyarakat,” paparnya.

Bruno mengimbau masyarakat untuk berhat-hati membeli atau menggunakan pakaian bekas impor yang masih dijual bebas di NTT, kaeena akan berdampak buruk terhadap kesehatan peggunanya.

Sementara itu,  pedagang pakaian bekas di Kupang juga geram dan menolak kebijakan pemerintah tentang larangan penjualan pakaian bekas. Pedagang merasa dirugikan jika pemerintah melarang masyarakat untuk tidak membeli pakian bekas dengan alasan menularkan penyakit.

Yasmin, penjual pakaian bekas di Pasar Oeba, Kota Kupang menyampaikan dengan adanya pasar pakaian bekas justru banyak masyarakat yang diuntungkan, khususnya warga yang kurang mampu. Dengan penghasilan pas-pasan, mereka dapat membeli pakaian bagus, layak pakai, dan kualitasnya cukup baik.

“Kalau orang yang beli pakaian mahal di mal hanya mereka yang punya uang banyak. Tidak semua orang beli pakaian di toko atau mal,” kata Yasmin yang ditemui pada kesempatan terpisah.

Dia mengatakan, pakaian bekas itu membantu warga yang kurang mampu untuk dapat membeli pakaian sesuai kemampuan mereka. Selama kurang lebih sepuluh tahun berdagang baju bekas di Kupang, tidak ada satu pun pembeli yang mengaku dirugikan dan mengeluh terkena penyakit seperti yang disampaikan pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai surat kuasa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Praperadilan kasus Budi Gunawan, sah meski bertandatangan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, yang kini berstatus tersangka.
“Secara hukum tidak ada yang salah” ujar Margarito ketika berbincang dengan Aktual.co, Senin (9/2).
Menurut Margarito, BW masih sah melakukan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Hal ini, disebabkan lantaran Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan Keppres penonaktifan BW.
Hal ini, menurut dia, berdasarkan UU Tentang pemberantasan korupsi pasal 32 ayat 2 dan 3.
“Yang saya tahu belum ada kepres pemberhentian sementara dariPresiden” jelas Margarito.
Sebelumnya, pengacara BG sempat mempermasalahkan surat kuasa pihak termohon  KPK, lantaran masih ditandatangani  Bambang Widjojanto. (Baca:Pengacara BG Persoalkan Surat Kuasa yang Ditandatangani BW).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby