Jakarta, Aktual.co —  Bentara Budaya Bali (BBB), lembaga kebudayaan nirlaba Kompas-Gramedia di Ketewel, Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Kedutaan Besar India di Jakarta dan Konsulat Jenderal India setempat menggelar pemutaran film bertajuk “Indian Film Festival”.

“Kegiatan tersebut berlangsung di BBB selama empat hari, 12-15 Februari 2015 sebagai rangkaian Festival of India in Indonesia 2015 dengan tema ‘Sahabat India’,” kata Penata program Bentara Budaya Bali, Juwitta K. Lasut, di Denpasar, Senin (9/2).

Ia mengatakan sejumlah Film India yang diputar kali ini merupakan karya terpilih peraih berbagai penghargaan internasional, serta pernah diputar di festival bergengsi seperti Berlin International Film Festival, Sundance Film Festival dan Beijing International Film Festival.

Film tersebut antara lain berjudul Barfi! (2012, Anurag Basu), Chennai Express (2013, Rohit Shetty), Namastey London (2007, Virpul Amrutlal Shah), English Vinglish (2012, Gauri Shinde), Luck by Chance (2009, Zoya Akhtar), Peepli Live (2010, Anusha Rizvi) serta Don 2 (2011, Farhan Akhtar).

Acara Indian Film Festival tersebut dirangkum dalam program Sinema Bentara, sebuah agenda yang digelar rutin setiap bulannya di Bentara Budaya Bali.

Juwitta K. Lasut menambahkan Bentara Budaya Bali sebelumnya pernah menyelenggarakan pemutaran film serupa, bekerja sama dengan Pusat Kebudayaan Jerman Goethe Institut, Pusat Kebudayaan Perancis Alliance Franaise Denpasar, Erasmus Huis, Anticorruption Film Festival (ACFFest).

“Melalui sinema-sinema India yang dihadirkan, diharapkan dapat memberikan perspektif lain tentang dunia film India atau Bollywood yang ternyata juga memiliki capaian yang baik dengan tema-tema yang kontekstual,” ujarnya.

Film-film tersebut tidak kalah menariknya dengan film kisah Ramayana dan Mahabarata yang sedang marak di televisi. Terbukti, film-film yang akan ditayangkan, semisal “Peepli Live”, pernah meraih penghargaan dalam Sundance Film Festival.

Oleh sebab itu, masyarakat Bali tentu saja memiliki minat yang tinggi terhadap kebudayaan dan sinema India.

Hal itu dilatarbelakangi atas kesamaan antara Bali dan India sekaligus mempunyai pertautan sejarah juga kebudayaan yang panjang di Bali.

Wiracerita Ramayana dan Mahabarata bukan hanya hidup dalam dunia pewayangan, tetapi nilai-nilainya juga terekspresikan dalam kesenian-kesenian di Bali, seperti dalam lukisan dan seni pertunjukan.
“Semuanya adalah sebentuk akulturasi dengan kebudayaan setempat, sehingga boleh dikatakan Bali memiliki kekuatan dan kekhasannya sendiri dalam ekspresi kesenian dan kebudayaannya,” ujar Juwitta K. Lasut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menilai kebebasan pers semestinya berupakeberpihakan pers terhadap publik bukan menempatkan diri sebagai bagianintegral kekuatan-kekuatan politik yang bersaing.

“Cukup banyak persoalan pers, bagaimana cara menterjemahkan kebebasandan hak berekspreksi. Kebebasan pers semestinya keberpihakan pada publik, bukanpers partisan,” kata Bagir saat acara Peringatan Hari Pers Nasional 2015di Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2).

Menurut Bagir, keberpihakan jadi masalah ketika pers menjadi partisan karenapartisan, lanjutnya, tidak layak dalam pers bebas.

“Pers partisan merendahkan diri sendiri, mengesampingkan kode etik, danstandar jurnalistik. Pengaruh politik terhadap pers meresahkan publik, inifaktor utama partisipan pers,” ujar Bagir.

Ia menambahkan, persoalan lainnya yakni adanya pers “abal-abal”yang semestinya tidak bisa ditoleransi oleh insan pers.

“Dewan pers mendapat keluhan dari masyarakat tentang pers ‘abal-abal’.Ada juga pers asli yang ‘abal-abal’,” katanya.
 

Menurut Bagir, pers “abal-abal “membuat berita untuk mengancam,memeras, dan bentuk manipulasi lain. Adanya pers “abal-abal”,katanya, merupakan penyakit bawaan dan adanya peluang.

“Saya minta HPN tegaskan bentuk pers ‘abal-abal’ dan menindak segalapers ‘abal-abal’ itu. Saya atas nama pers sampaikan rasa prihatin atashiruk-pikuk politik. Saya ingatkan pers tidak boleh jadi bagian hiruk pikukkecuali sebatas sampaikan informasi,” kata Bagir.

“Lebih baik pers pertanyakan suatu keputusan daripada pers pertanyakankenapa tidak ada suatu keputusan. Mari terapkan semboyan pers hari ini lebihbaik dari kemarin dan pers esok lebih baik dari hari ini,” tutur Bagir.

Peringatan Hari Pers Nasional 2015 dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kallamewakili Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang kunjungan negara diFilipina.

Hari pers 2015 yang diusung dengan tema “Pers Sehat, Bangsa Hebat”dihadiri pula oleh Ketua MPR Zulkilfi Hasan serta sejumlah menteri KabinetKerja seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri DalamNegeri Tjahyo Kumolo, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Selain itu juga dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani serta 32kepala daerah lainnya, dan perwakilan negara-negara tetangga.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisioner KPK Bambang Widjojanto semakin leluasa bermanuver membentuk opini publik dengan tetap menggunakan kewenangannya sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, meski sudah berstatus tersangka oleh Bareskirm Mabes Polri.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai hal ini terjadi lantaran Presiden Jokowi bergerak lamban dalam menyikapi kondisi pimpinan KPK yang menjadi tersangka.
“Yang salah sekarang ini adalah presiden, kenapa presiden tidak menerbitkan keppres (pemberhentian)? Ini kan sederhana saja, kepres itu harus diterbitkan segera setelah seorang itu berstatus tersangka, tidak perlu ada usulan ini atau itu,” 
“Pokoknya begitu berstatus tersangka diberhentikan sementara, sesuai ketentuan (UU KPK),” ucap Margarito, ketika dihubungi melalui telefon, di Jakarta, Senin (9/2)..
Padahal, presiden tinggal meminta kepada Polri soal informasi penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus keterangan saksi palsu pada tahun 2010 itu. Dengan kondisi saat ini timbul pertanyaan, apakah presiden sudah menerima penetapan tersebut atau belum.
“Ini ada dua kemungkinan, apakah presidennya tidak mau memberhentikan atau mempertimbangkannya. Atau memang presiden belum mendapatkan surat penetapan BW dari Mabes. Kalau presiden belum dapat dari mabes, maka harus mencek lagi, apakah mabes memang belum mengirimkan atau sudah dikirim namun diputar-putar di Istana, sehingga tidak sampai kepada presiden.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang