Jakarta, Aktual.co — Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan salah satu bank penerima dana subsidi perumahan dari pemerintah. Namun, justru BTN menerapkan suku bunga tinggi, mencapai 14 persen. Kenaikan suku bunga ini sudah mencapai dua kali lipat dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

“Apakah BTN sedang sekarat sehingga harus memeras rakyat Indonesia dengan menerapkan suku bunga tinggi. Lalu kemana dana subsidi APBN, Dana Jamsostek, Dana Asabri, dana Taspen yang selama dikelola Bank BTN,” ujar peneliti ekonomi-politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, di Jakarta, Senin (9/2).

Lebih lanjut dikatakan bahwa selama ini Bank BTN menjadi pengelola dana Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana ini bersumber dari APBN sebagai dana subsidi yang disalurkan  melalui Bank BUMN Bank BTN. Dengan demikian maka seharusnya dana dana tersebut dialokasikan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

“Tidak hanya itu, BTN juga menggunakan dana Jamsostek yang nilainya triliunan rupiah. BTN juga mengelola dana ASABRI (TNI/POLRI), namun hingga saat ini tidak banyak MBR yang punya rumah, apakah itu buruh, TNI dan Polri, PNS bergaji rendah,” jelasnya.

Dirinya mempertanyaannya kemana dana tersebut menguap. Seharusnya buruh, TNI, Polri, tidak perlu membayar bunga, cukup biaya administrasi.

“Selain menaikkan suku bunga KPR, BTN juga mencari uang melalui pasar keuangan dan bursa saham. Bahkan pemerintah hampir-hampir saja kehilangan kontrol atas BTN karena saham pemerintah terus tergerus dan hanya tersisa 60 persen di BTN,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Dirut Bank BTN berusaha mencari pinjaman. Saat ini Bank BTN sedang melobi bank dunia untuk mendapatkan utang. Alasannya untuk mengejar target pengadaan rumah rakyat sebanyak 1 juta rumah sebagaimana yang direncanakan Presiden Jokowi.

“Bagaimana mungkin BTN yang mengelola dana Dana subsidi APBN, dana Buruh, Pensiun PNS, TNI/POLRI, yang seharusnya tidak terkena beban bunga, dan dana yang bersumber dari utang luar negeri dari Bank Dunia yang bunganya hanya 5%, dipinjamkan kepada rakyat bangsa Indonesia dengan bunga hingga 14%,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah, Achrul Udaya mendukung penghapusan konter tiket di bandara.

“Saya sangat mendukung dan perlu segera di tindaklanjuti pihak bandara setempat,” katanya di Palu, Senin (9/2).

Menurut Achrul, penjualan tiket di bandara sangat merugikan pihak agen dan subagen. Tentu sedikitnya akan mengurangi pesanan tiket melalui konter atau gerai yang ada di luar bandara.

Achrul yang juga anggota Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Sulteng menyatakan pemerintah harus tegas dan kebijakan tersebut sudah tepat.

Penghapusan loket tiket ini juga sekaligus menghentikan kegiatan percaloan tiket di bandara yang selama ini terjadi. Memang di bandara-bandara yang belum ramai seperti Bandara Mutiara Palu percaloan masih kecil, tetapi di bandara lain yang besar seperti Bandara Juanda Surabaya, Soekarno-Hata dan Halim Perdana banyak calo tiket.

“Kegiatan mereka jelas merugikan karena otomatis mengambil keuntungan. Tidak mungkin mereka mau bekerja kalau tidak ada yang diharapkan,” katanya.

Karena itu, lanjut Achrul, kebijakan Menhub mengenai hal dimaksud sudah tepat dan seharusnya mendapat dukungan semua pihak. Di bandara seharusnya hanya ada menyangkut pelayanan saja, bukan sebaliknya membuka loket penjualan tiket, sebab sudah ada agen dan subagen di luar.

Dia juga menambahkan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah adalah bagaimana menjaga supaya bisnis penjualan tiket berjalan sehat.

Khusus di Palu, kata Achrul yang juga pengurus DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) Sulteng terjadi persaingan bisnis penjualan tiket yang tidak sehat. Harga tiket dijual maskapai lebih murah dari agen dan subagen. Maskapai menjual tiket kepada agen dengan harga yang tinggi. Sementara mereka menjual kepada calon penumpang dengan harga murah.

“Ini tidak sehat dan perlu mendapat perhatian pemerintah,” pinta dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —   Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menenggelamkan kapal perikanan eks asing berbendera Indonesia di Perairan Batam, Kepulauan Riau. Kapal dengan nama KM Laut Natuna 28 berukuran sekitar 80 Gross Ton (GT) ini setelah diperiksa ternyata berasal dari Thailand dan terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen izin yang sah.

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengatakan kapal tersebut juga berusaha mengelabui petugas dengan memasang bendera Indonesia dan memiliki dua nama lambung.

“Pada sisi kanan lambung tertulis KM Sudhita, sedangkan sisi kiri lambung kapal tertulis KM Laut Natuna 28, ini upaya kamuflase kapal-kapal perikanan asing untuk mengecoh kami,” ujanya pada siaran pers, Senin (9/2).

Lebih lanjut dikatakan Susi, Proses peyelidikan KM Laut Natuna 28 tersebut dilakukan oleh Penyidik Pegawa Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Satuan Kerja PSDKP Batam. Menurutnya, penyelidikan tersebut diawali dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Satker PSDKP Batam pada 6 November 2014. Selanjutnya diserahkan pada Jakasa Penuntut Umum (P21) tanggal 4 Desember 2014.

“Berdasarkan Putusan Nomor 04/Pid.Sus-PRK/2014/PNTPG tanggal 5 Januari 2015, menetapkan terdakwa Sangwian Srisom bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp500 juta. Selain itu, dalam putusan pengadilan juga menetapkan KM Laut Natuna 28 dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka