Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Okky Asokawati, mengaku tak yakin dengan kehadiran Presiden Joko Widodo ke Malaysia akan memperbaiki masalah terkait TKI.
Hal ini dikarenakan keberpihakan dari negara untuk melakukan rekruitmen, pengawasan keberangkatan dari pihak imigrasi, serta pengawasan di negara penempatan, khususnya Malaysia, tidak disertai keberpihakan yang kuat dari negara.
“Saya selalu meminta kepada pihak Kemenaker sejak periode Menteri Muhaimin Iskandar, untuk membuat ‘road map’ terkait rencana negara hanya akan mengirim TKI formal ke luar negeri pada tahun 2017,” kata Okky, dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/2).
Namun, ‘road map’ tersebut hingga kini belum terlihat. Pada masa kabinet kerja sekarang, menaker kembali dituntut untuk merealisasikan ‘road map’ tersebut.
Program moratorium TKI serta pembentukan Satgas Pengawasan TKI yang terdiri dari dua negara, Indonesia dan Malaysia, sejak pemerintahan sebelumnya, ternyata tidak serta merta menghentikan tindakan yang melecehkan anak bangsa.
“Menteri Hanif yang menyertai Presiden Jokowi ke Malaysia harus segera merespons dengan terobosan yang baru, bukan ‘bisnis as usual’. Dan segera membuat serta melakukan road map untuk pengiriman tenaga-tenaga yang skilled full atau formal. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi perbaikan bagi sistem ketenagakerjaan kita khususnya TKI di luar negeri,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menolak eksepsi tim kuasa hukum terdakwa perkara dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem, Kabupaten Indramayu, Irianto MS Syafiuddin atau Yance.
“Apa yang dieksepsikan oleh kuasa hukum terdakwa semuanya sudah masuk dalam pokok perkara. Sehingga kami meminta majelis hakim menolak eksepsi dan tetap melanjutkan persidangan,” kata Jaksa Penuntut Umum H Surma SH, di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (9/2).
Dia menuturkan, semua yang dituangkan oleh terdakwa dalam eksepsinya akan dibuktikan lewat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
“Itulah yang menguji pengadilan di sini. Pengadilan Tipikor ini lah yang akan menguji semua eksepsi dan dakwaan terdakwa,” kata dia.
Sementara itu, terkait tanggapan jaksa atas eksepsi, tim kuasa hukum terdakwa Yance, Ian Iskandar menyatakan tetap pada pokok eksepsi yakni meminta Majelis Hakim menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kliennya.
“Bahwa Pengadilan Tipikor Bandung bukan tempat yang tepat untuk mengadili Pak Yance,” kata Ian usai persidangan.
Dia menuturkan, jika memang kliennya harus disidang maka tempat yang tepat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTNU) bukan di Pengadilan Tipikor.
“Karena dakwaan jaksa menyangkut surat keputusan (SK) yang dibuat oleh Yance adalah produk administratif untuk pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Sumber Adem, di Kabupaten Indramayu,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, ada kekeliruan dalam perkara hukum yang dialami kliennya yakni dalam tahap penyidikan disangkakan melakukan “mark up” dalam ganti rugi untuk pembebasan lahan PLTU tersebut.
“Akan tetapi dalam dakwaan, itu tidak disebutkan. Jadi ini kan aneh. Ada kekeliruan menurut kami,” kata dia.
Majelis Hakim yang diketuai oleh Baria Lumban Gaol memutuskan persidangan akan dilanjutkan pada Senin, 16 Februari 2015 dengan agenda putusan sela.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pihak Polri membantah tuduhan yang menyebut dua perwira Komisaris Polisi (Kompol) Budi Hermanto dan Komisaris Polisi (Kompol) Teuku Arsya Khadafi dalam kondisi mabuk saat dianiaya oknum TNI AL.
“Dalam insiden tersebut anggota Polri sedang bertugas, tidak ada minuman keras di situ apalagi mabuk,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Senin (9/2).
Rikwanto juga menegaskan Kompol Budi tidak membawa senjata api, sedangkan Kompol Arsya menyimpan senjata api di dalam tas.
“Tas ini yang akan diambil oleh prajurit POM AL hingga terjadi tarik menarik dan tidak betul berita yang menyatakan kedua pamen itu menodongkan senjatanya,” ujarnya.
Rikwanto menjelaskan kronologis kejadian berawal ketika sekitar 30 anggota POM TNI AL pimpinan Kolonel POM Nazali Lempo merazia Cafe Bengkel SCBD Jakarta Selatan pada Sabtu (7/2) dini hari.
Kompol Budi dan Kompol Arsya yang berada di salah satu ruangan kafe itu menjadi sasaran razia yang dilakukan POM TNI dan Provost Mabes Polri.
Rikwanto mengungkapkan keberadaan Budi dan Arsya di lokasi itu untuk membahas hasil penyelidikan kasus. Budi tercatat sebagai tim Satgas Bareskrim Mabes Polri dan Arsya merupakan tim Satgas Polda Metro Jaya.
Saat sejumlah petugas POM TNI AL memasuki ruangan, Budi dan Arsya menyampaikan keberadaannya di lokasi itu dalam rangka kegiatan tugas yang melibatkan beberapa perwira menengah dan personel Polri dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas.
“Namun ternyata yang diterima kemudian adalah pengeroyokan, dilanjutkan dengan pemborgolan oleh para prajurit POM AL terhadap dua pamen Polri itu,” ungkap Rikwanto.
Usai menganiaya, petugas POM TNI AL mengangkut kedua korban menggunakan truk dan keliling Jakarta guna merazia lokasi lain.
Rikwanto menyatakan anggota POM TNI AL tidak berwenang menangkap personel Polri yang mengantongi surat perintah tugas.
Menerima informasi insiden itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Heru Pranoto mendatangi Markas POM TNI AL guna mengklarifikasi dan menanyakan keberadaan dua anggotanya itu.
Akibat penganiayaan itu, Arsya mengalami luka parah bahkan mengalami patah tulang rusuk.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa secara ketentuan perundang-undangan Bambang Widjojanto sudah bukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu menyusul penetapan BW sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dalam kasus saksi palsu 2010.
Menurut Fadli, dengan statusnya saat ini sudah tidak relevan lagi jika dalam setiap pernyataan Bambang Widjojanto mengatasnamakan institusi anti rasuah tersebut.
“Saya kira kalau memang mau memegang aturan Undang-Undang yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, tidak lagi bisa beroperasi sebagai wakil ketua KPK,” kata Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (9/2).
Lebih lanjut, ketika ditanyakan ikhwal pimpinan KPK yang menolak surat  pengunduran diri Bambang Widjojanto? Fadli mengaku heran dengan sikap pimpinan KPK itu. Sebab, semua ketentuan dalam bernegara bukan diatur oleh opini melainkan berdasarkan perundang-undangan.
“Para pimpinan KPK menyatakan menolak, masa UU mau dikalahkan oleh opini dari pimpinan KPK, tidak bisa. Yang bersangkutan (BW) tersangka berarti yang bersangkutan  harus berhenti dan itu adalah UU atau non aktitif berhenti sementara itu bahasa UU nya,” pungkas Wakil Ketua Umum DPP Gerindra tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang