Jakarta, Aktual.co — Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan wujud pelaksanaan hak prerogratif presiden secara konsisten dalam sistem presidensial. Hak itu seutuhnya terbebas dari intervensi pihak manapun, termasuk tekanan publik. 
“Semakin lama presiden menunda pelantikan BG, maka ini akan membuat situasi politik tidak kondusif. Wibawa presiden sebagai pemilik hak prerogratif pun terdegradasi, dan dipersepsikan sebagai figur yang lambat serta peragu,” kata Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo di Jakarta, Minggu (8/2). 
Menurutnya, kondisi ini akan menjadi preseden buruk di masa mendatang, tatkala presiden ingin mengambil kebijakannya dengan menggunakan hak prerogratifnya.
“Padahal keberanian dan keteguhan Presiden Jokowi telah ditunjukkan dalam pengambilan keputusan atas kenaikan BBM pada tahun lalu,” kata Karel. Meski kebijakan itu tidak populis, Presiden mengambil jalan terjal untuk kemudian justru membawa pada kemaslahatan dengan mampu menjaga tidak defisitnya anggaran negara. 
“Ini pula yang seharusnya bisa mendasari pelantikan BG. Bahwa pelantikan tersebut dapat menghindari kondisi politik dan penegakan hukum menuju titik nadir, dengan mengambil kebijakan yang tidak populis,” jelas dia.
Dia mencontohkan, pada kasus kenaikan BBM, presiden juga akhirnya menurunkan BBM ketika harga minyak dunia turun. Analogi ini juga bisa dipakai sebagai landasan rasional pelantikan BG sebagai kapolri. 
“Kalau dianggap BG bermasalah nantinya ketika menjabat kapolri, maka presiden bisa saja mencopot jabatannya. Dan disinilah letak tanggung jawab presiden dengan kekuasaan hak prerogratifnya,” ujar Karel. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polres Musirawas, Sumatera Selatan, memecat Briptu MA (30) salah seorang oknum anggota, karena terlibat Narkoba yang saat ini sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti setempat.
“Pemecatan itu berlangsung, Kamis (5/2) bersamaan saat memberikan penghargaan kepada 38 prajurit karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Brimob di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas beberapa waktu lalu,” kata Kapolres Musirawas, AKBP Nurhadi Handayani, Minggu (8/2).
Briptu MA dikenakan sanksi pemecatan karena terbukti menyalahi kode etik polri dengan menjadi pengedar narkotika.
Selain itu MA saat ini menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti juga telibat kasus kepemilikan senjata api, setelah ditangkap Satuan Reskrim Polres Musirawas belum lama ini.
Pemecatan itu sebagai bentuk peringatan kepada polisi lain agar tidak melakukan kriminalitas dan menggunakan psikotropika.
“Kedepan saya mengharapkan tidak ada lagi pemecatan terhadap anggota seperti ini, dan anggota polisi betul-betul menjadi panutan masyarakat dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Meskipun sudah dipecat dari anggota polisi, MA disarankan tetap tegar menghadapi semua masalah dan bisa berkarya lebih baik lagi diluar polri.
“Kita memberikan sanksi tegas pemecatan karena MA terbukti melanggar Pasal 11 huruf A tentang kode etik polri.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tindakan asusila menjadi perhatian serius Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, karena masih marak terjadi dan dikhawatirkan meningkat, bahkan sudah muncul di awal tahun ini.
“Ada beberapa beberapa kasus yang kami tangani. Untuk Februari ini, ada dua atau tiga kasus yang sedang ditangani,” kata Kapolres Kotim, AKBP Himawan Bayu Aji, di Sampit, Minggu (8/2).
Kasus asusila yang terjadi di Kotim ada beberapa kejadian. Ada yang terjadi antara dewasa dengan anak-anak, dewasa dengan dewasa, juga antara anak-anak.
Untuk menekan dan menangani masalah ini, Polres Kotim bekerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan instansi terkait. 
Salah satunya dengan melakukan penyuluhan untuk memberi pemahaman sehingga dapat menghindari kemungkinan menjadi korban asusila.
“Untuk penegakan hukumnya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Kalau melibatkan anak-anak, maka diarahkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau melibatkan orang dewasa maka aturannya juga sudah jelas,” jelas Himawan.

Artikel ini ditulis oleh: