3 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38747

Kuasa Hukum Yance Minta Wapres JK Bersaksi di Persidangan

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum terdakwa perkara dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem, Kabupaten Indramayu tahun 2014, Irianto MS Syafiuddin atau Yance, meminta Wakil Presiden M Jusuf Kalla agar dihadirkan sebagai saksi di persidangan lanjutan kliennya.
“Sebelumnya di media massa Pak JK sempat bilang akan membela klien saya (Yance) dan memberi tahu Jaksa Agung, ini orang (Yance) jangan ditahan karena dulu saya yang perintahkan untuk segera membebaskan lahan,” kata Ian, Kuasa Hukum Yance menirukan ucapan Jusuf Kalla di Bandung, Minggu (8/2).
Dengan adanya pernyataan dari Jusuf Kalla tersebut, pihaknya semakin yakin jika kliennya tidak bersalah karena kliennya hanya dijadikan korban polistis.
Menurut dia, keputuan kilennya terkait pembebaan lahan dalam proyek PLTU itu malah dinilainya telah menyelamatkan subsidi negara triliunan.
“Makanya kami yakin bahwa kliennya tidak bersalah. Makanya dalam eksepsi yang dibacakannya pekan lalu, kami menilai jika dakwaan jaksa salah kaprah. Jika ini masalah administratif, maka ranahnya bukan pengadilan tipikor, melainkan pengadilan tata usaha negara (PTUN),” kata dia.
Sementara itu, mantan jaksa senior Harun Al Rasjid menilai wajar pembelaan yang diberikan oleh Wapres RI Jusuf Kalla karena keputuan Yance terkait percepatan pembebasan lahan untuk PLTU adalah untuk menyelamatkan dari kerugian yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Pak JK di sana memuji keberhasilan Yance, berapa triliun uang negara diselamatkan. Bahkan setelah jadi pun, SBY memuji dan menyatakan tidak akan ada lagi pemadaman listrik di Jawa dan Bali,” kata dia.
Oleh karena itu, Harun yang saat itu menjadi konsultan hukum proyek tersebut menyatakan apabila HGU yang dipermasalahkan, BPN, PLN dan Y8 (panitia) yang harusnya menjadi terdakwa karena Yance saat itu menjabat sebagai bupati tidak mengetahui apa-apa.
“Kalau begini, dakwaaan jaksa sudah ngaco atau ngawur menurut saya. Kalau berdasarkan proporsinya hakim tidak berwenang menyidangkan ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

BPK Bakal Audit Keuangan Pemkot Manado

Jakarta, Aktual.co — Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara akan melakukan audit keuangan Pemerintah Kota Manado mulai Senin 9 Februari 2015.
“Itu adalah pemeriksaan awal, dan dilakukan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Manado, terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Manado Manarsar Panjaitan, Minggu (8/2).
Panjaitan mengatakan, pemeriksaan tersebut akan dilakukan selama 40 hari, mengingat yang akan diperiksa banyak sehingga jadwalnya panjang dan tim yang akan turun juga banyak.
“Ini memang audit pendahuluan, dan semua laporan administrasi dan keuangan SKPD menjadi objek pemeriksaan dari BPK Sulawesi Utara,” kata dia.
Menurut Panjaitan, tim dari BPK akan mengumpulkan data dari SKPD dan melakukan penilaian kemudian memeriksa apakah semua SKPD sudah melakukan sistem pengendalian atau belum.
Dari situ, menurut Panjaitan, akan ada catatan jika ada kesalahan administrasi akan diberikan catatan untuk diperbaiki, sebaliknya jika ada temuan yang sangat mendasar bisa jadi harus dikembalikan.
“Kami lihat saja nanti, bagaimana pemeriksaannya, karena nanti berdasarkan itulah bila sda kesalahan administrasi harus diselesaikan,” katanya.
Kemudian, menurutnya, berdasarkan pemeriksaan itu, maka nantinya BPK akan memberikan opini terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkot Manado, apakah tidak memberikan opini, tidak wajar, wajar dengan pengecualian ataukah wajar tanpa pengeculian.
Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, Musa Hans Tinangon, pihaknya siap menerima kedatangan Tim Audit BPK, dan akan memberikan semua data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.
“Sebagai SKPD kami siap memberikan data yang dibutuhkan, sebab apa yang kami lakukan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan harapannya hasil audit di Manado, baik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Dinkes: Penderita DBD di Medan Belum Tergolong KLB

Jakarta, Aktual.co — Penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi di Medan belum dapat digolongkan ke dalam status kejadian luar biasa (KLB).
“Warga yang mengalami DBD tersebut, juga dapat secepatnya disembuhkan, dan tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa,” kata Kepala Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Sukarni di Medan, Minggu (8/2).
Warga Medan yang terjangkit DBD tersebut, menurut dia, belum terlalu membahayakan, namun petugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas di kota itu selalu waspada terhadap penyakit yang datang secara tiba-tiba akibat faktor cuaca hujan, serta terjadinya banjir.
“Masyarakat harus tetap melakukan gerakan 3M, yakni menutup, menguras dan mengubur sampah berupa kaleng dan lainnya yang dikhawatirkan menjadi tempat bersarang dan bertelurnya nyamuk aedes aegypti,” ujar Sukarni.
Dia menyebutkan, untuk menghindari penyakit DBD itu, warga harus tetap menjaga kesehatan di rumah maupun lingkungan tempat tinggal, sehingga nyamuk yang menimbulkan penyakit berbahaya bagi masyarakat dapat dicegah.
“Hal ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat yang daerahnya sering mengalami banjir, dan petugas Kesehatan juga harus tetap tanggap melakukan pencegahan terhadap DBD tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Sumut tahun 2014 telah menetapkan tiga kabupaten berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit DBD, yakni Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Binjai.
Dinaikkannya status KLB pada ketiga kabupaten itu, karena adanya penderita DBD yang tewas. Bahkan, dilihat dari tingkat insiden rate (IR), kasus DBD di Sumut tergolong terus mengalami peningkatan, namun persentasenya masih dibawah angka nasional.
Tercatat, hingga Agustus 2014 dari 3.072 kasus DBD dilaporkan ada 17 orang yang meninggal dari jumlah penderita sebanyak 2.830 orang.
Dinas Kesehatan Sumut mengungkap sebanyak 25 kabupaten atau kota, sisanya 7 kabupaten-kota lainnya berstatus sporadis dan 1 potensial DBD.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Wagub Bali Minta Pihak Bandara Ngurah Rai Tambah CCTV

Jakarta, Aktual.co — Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta meminta pengelola Bandar Udara Internasional Ngurah Rai menambah kamera pengawas atau CCTV, khususnya di areal yang menangani barang-barang penumpang.
“Saya minta agar ada bantuan CCTV untuk mengawasi barang-barang penumpang, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sudikerta ditemui di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (8/2).
Menurut dia, dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan beberapa waktu lalu khususnya di areal tersebut, pihak pengelola yakni PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ngurah Rai belum melengkapi dengan adanya kamera pengawas itu.
“Waktu ini saya lihat belum ada CCTV. Ini (CCTV) penting untuk memudahkan akses agar bisa diketahui jika ada orang-orang yang berbuat curang,” ucapnya.
Dalam beberapa kesempatan, mantan Wakil Bupati Badung menaruh perhatian terhadap pelayanan di salah satu bandara tersibuk di Tanah Air itu.
Selain penambahan CCTV, sebelumnya dia juga mengimbau pihak pengelola agar memasang sambutan selamat datang khas Pulau Dewata yakni ‘Om Swastyastu, Selamat Datang di Bandara Ngurah Rai” baik di kedatangan domestik maupun internasional.
Sementara itu terkait penghapusan loket tiket pesawat di bandara, Sudikerta mendukung langkah pemerintah pusat itu untuk menertibkan kawasan bandara.
“Saya lihat itu bagus tinggal optimalisasi,” imbuhnya.
Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sebelumnya mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor HK 209/1/1/16/PHP.2014 sejak Desember 2014 terkait peniadaan loket tiket di bandara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Dinkes Bangka Tengah Dirikan Posko di Lokasi Banjir

Jakarta, Aktual.co — Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, mendirikan posko kesehatan di beberapa lokasi untuk memberikan pertolongan medis kepada korban banjir di daerah itu.
“Untuk sementara kami baru mendirikan empat posko kesehatan di kawasan yang dilanda banjir,” kata Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah Bahrun S Siregar di Koba, Minggu (8/2).
Dia menjelaskan empat posko darurat itu didirikan di Koba, Lubuk Besar, Sungaiselan, dan Simpangkatis yang merupakan kawasan siaga banjir.
“Posko kesehatan untuk tanggap bencana alam ini kami dirikan berupa mobile, sehingga bisa memberikan pertolongan medis secara cepat terhadap korban banjir,” ujarnya.
Dia menyatakan, sudah dibentuk tim kesehatan yang khusus diterjunkan untuk memberikan pertolongan medis terhadap korban bencana alam banjir.
“Tim ini juga bekerja secara mobile, mereka keliling menelusuri seluruh titik terparah banjir dan langsung memberikan pertolongan medis terhadap warga,” ujarnya.
Dia mengatakan, posko kesehatan melayani pemberian obat-obatan untuk menghindari penyakit, kemudian pengobatan darurat dan sejenisnya.
“Kita bergerak cepat, kalau ada masyarakat yang sakit langsung kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

TPS Pasar Senen

Sejumlah pedagang membenahi kiosnya di tempat penampungan sementara (TPS) pasar Senen, Jakarta, Minggu (6/2/2015).Setelah kebakaran melandaPasar Senen Blok III tahun lalu. Pedagang di pindahkan ke beberapatempat penampungan darurat sementara yang berjumlah 762 kios. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Berita Lain