Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2) siang, di sela-sela kegiatannya menghadiri acara puncak perayaan Hari Pers Nasional 2015.
Informasi sidak ini sengaja diberikan secara mendadak kepada kalangan wartawan yang tengah meliput rangkaian perayaan HPN 2015, untuk menjaga rahasia kegiatan.
Tjahjo tiba di PTSP Batam sekitar pukul 11.30 WIB, ditemani sejumlah stafnya. Politisi PDIP itu lantas memasuki gedung PTSP dan bertanya kepada sejumlah staf serta masyarakat yang sedang mengurus perizinan.
“Apakah mengurus perizinan dimintai uang,” tanya Tjahjo kepada Kepala Badan Penanaman Modal PTSP Batam Gustian Riau, di Batam.
Menurut Gustian, tidak ada yang dimintai uang administrasi secara ilegal. Tjahjo pun kemudian menginformasikan hal itu kepada seluruh masyarakat yang tengah mengurus perizinan di sana.
Tjahjo juga sempat melihat-lihat kantor Indonesia Investment Information Center yang masih berada dalam satu gedung di PTSP. Di sana Tjahjo meminta agar disediakan data peluang investasi dari seluruh kabupaten di Indonesia.
“Kalau bisa semua kabupaten ada data di Indonesia Investment Information Center. Pariwisata kita juga tidak ada datanya yang lengkap di tempat seperti ini, padahal Batam itu pariwisatanya nomor tiga setelah Bali, dan Jakarta,” kata dia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — ‎Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan menyebut penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan telah menyalahi hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri.
“Penetapan status tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mengambil alih atau mengintervensi atau mempengaruhi hak prerogatif Presiden RI dalam menentukan calon Kapolri yang selanjutnya akan dimintakan persetujuannya kepada DPR,” kata kuasa hukum Budi, Yanuar Wasesa, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2).
Yanuar juga menilai KPK terlalu arogan dalam menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka karena seolah-olah presiden harus meminta pendapat KPK. 
Yanuar menyebut penggunaan wewenang KPK dalam menetapkan status tersangka terhadap kliennya dilakukan dengan tujuan lain. Tindakan KPK itu bertentangan dengan hak prerogatif presiden dalam menentukan calon Kapolri.
“Tegasnya, permasalahan tersebut berada di luar batas wewenang maupun tanggung jawab termohon, bahkan sama sekali bukan wewenang maupun tanggung jawab termohon,” kata dia.
Sidang praperadilan BG ini dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Hari ini merupakan sidang perdana permohonan praperadilan tersebut setelah sebelumnya ditunda pada minggu lalu karena pihak KPK tidak hadir.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) menuai pro kontra, terlebih dari pemerintahan daerah (Pemda).
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan seharusnya pemerintah melakukan kajian ilmiah mendalam terlebih dahulu sebelum mengeluarkan suatu peraturan.
“Memang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya melalui proses kajian mendalam, karena kalau kita lihat banyak kebijakan itu yang instan dan tidak melalui suatu proses yang panjang melalui pengkajian,” kata Fadli, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (9/2).
“Coba dikaji dulu gitu, semaksimal mungkin, undang para ahli, tokoh, undang stakeholder dalam hal ini juga kepala daerah, bagaimana pendapat mereka tentang masalah ini,” imbuhnya.
Dia berpendapat, langkah untuk melakukan kajian itu agar tidak ada pertanyaan yang seolah belum siapnya suatu peraturan untuk diberlakukan.
“Jadi jangan ada pernyataan dulu kemudian baru dilihat dampaknya. Ini kan banyak, masalah kartu-kartu (KIP,KIS dan KKS) kemarin juga begitu, kemudian kurikulum juga begitu, ini kan kabinet bukan kabinet coba-coba. Jadi harusnya mereka mengkaji dulu secara mendalam, bagaimana implikasinya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang