Jakarta, Aktual.co — Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang akan dilantik Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan ternyata tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.
Kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya). Eddi ditetapkan tersangka kasus gratifikasi ini pada tahun 2012 saat itu Kasat Reskrim dijabat oleh AKBP Farman.
Edi sendiri diduga menerima gratifikasi dari penyewaan ponten ini sebesar Rp 500 juta rupiah. Sedianya Edi akan ditahan oleh penyidik, namun hingga saat ini Edi masih bisa menjalankan aktifitasnya lagi dan malah menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Saat dihubungi Aktual.co, Kasat Reskrim AKBP Sumaryono belum bisa dihubungi untuk dimintai penjelasan kasus ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur berjanji akan mengawal pengungkapan dan penuntasan kasus penembakan aktivis antikorupsi di Bangkalan, Mathur Husairi.
“Kami akan mengadvokasi hingga adanya tuntuntan di pengadilan, baik secara litigasi maupun non litigasi,” kata Direktur LBH Ansor Jatim Othman Ralibi, SH, usai menjenguk Mathur Husairi, di RSU Dr Soetomo Surabaya, Jumat petang (6/2).
Othman menilai, penembakan yang dialami Mathur tersebut bukan kriminal biasa. Menurutnya, hal itu dapat ditengarai adanya motif politis yang dilakukan oleh orang-orang yang khawatir terhadap perilaku koruptif yang selama ini dilakukannya.
“LBH Ansor Jatim berkewajiban untuk mengawal dan mengadvokasi korban agar terlindungi dari ancaman dan intimidasi yang berkelanjutan, baik terhadap diri pribadi korban maupun terhadap keluarganya dan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang seadil-adilnya,” paparnya. 
Sebab, sambung dia, Mathur adalah salah satu anggota penggurus Ansor Kabupaten Bangkalan. 
Karena itu, LBH Ansor Jatim mendukung kepolisian untuk segera mengusut dengan tuntas, menangkap para pelaku dan aktor dibalik aksi penembakan tersebut.
“Kepolisian juga harus mengungkap motif aksi kriminal tersebut secara terbuka dan transparan,” jelas Othman. 
Othman meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan secara tuntas hingga ditetapkannya tersangka baik kepada pelaku utama (eksekutor) maupun otak aktor intelektualnya dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
“Kasus ini dapat dijadikan sebagai pelajaran, untuk meningkatkan kewaspadaan dan pihak kepolisian harus mengungkap adanya peredaran senjata illegal,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Mathur Husairi adalah pegiat antikorupsi yang kerap mengungkap berbagai kasus korupsi di Bangkalan. Bahkan, dia yang melaporkan ke KPK. Mathur ditembak oleh orang tak dikenal di depan rumahnya di Bangkalan, Senin dini hari, 20 Januari 2015 lalu. Saat itu ia baru selesai diskusi dengan rekan sesama aktivis di Surabaya.
Akibatnya, Mathur mengalami luka tembak di bagian perut. Ia harus menjalani perawatan intensif di RSUD dr Soetomo, hingga kini. Untuk mengungkap kasus ini, tim Jatanras Polda Jatim juga ikut memback-up Polres Bangkalan. Hasilnya, empat orang ditangkap, salah satunya AA, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pertemuan tiga pihak mengenai krisis Ukraina, yang melibatkan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prancis Francois Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel, berakhir di Moskow, pada Sabtu (7/2) tengah malam. Ketiga pemimpin tersebut mengakhiri pembicaraan hampir lima jam mereka tanpa mengumumkan hasil pembicaraan itu.
Juru Bicara Kremlin Peskov mengatakan pertemuan tersebut konstruktif dan mendasar dan berbagai upaya akan dilanjutkan untuk menyusun dokumen gabungan yang mungkin dibuat mengenai penerapan Kesepakatan Minsk.
Kesepakatan itu dicapai di Ibu Kota Belarusia, Minsk, pada September 2014.
“Upaya gabungan sedang dilancarkan guna menyusun dokumen yang meliputi usul presiden Ukraina dan yang diajukan hari ini oleh Presiden Rusia Vladimir Putin,” kata juru bicara tersebut.
Pertemuan pemimpin Jerman dan Prancis itu dengan Putin dilakukan sehari setelah kunjungan mengejutkan mereka ke Ibu Kota Ukraina, Kiev tempat mereka berbicara dengan Poroshenko guna membahas cara mengakhiri pertempuran di Ukraina Timur.
Kesepakatan Minsk bertujuan menghasilkan komitmen Pemerintah Kiev dan gerilyawan pro-kemerdekaan bagi gencatan senjata segera di Ukraina Timur. Tapi kesepakatan tersebut gagal menghentikan kerusuhan yang telah menewaskan lebih dari 5.300 orang sejak April 2014. Pertempuran bahkan meningkat tajam selama dua pekan belakangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Papua Lukas Enembe menginginkan Bank Pemerintah Daerah (BPD) wilayah Papua menjadi bank devisa untuk ekspor produk pertambangan yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Hal itu juga merupakan salah satu permintaan pemda Papua kepada Freeport dalam masa renegoisasi dengan Pemerintah Indonesia.
Bahkan, diakuinya saat ini seluruh karyawan Freeport saat sudah diharuskan membuka rekening di BPD Papua.
“Syaratnya harus Freeport, termasuk gas dan BP Tangguh kita minta di bank Papua. Dalam waktu dekat Bank Papua jadi bank devisa,” kata Lukas saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2).
Menurutnya, dengan begitu maka proses ekspor dan impor yang dilakukan Freeport bisa dipusatkan langsung di Papua dan tidak perlu lagi dilempar ke Jakarta atau Surabaya.
“Dengan harapan besok ekspor impor bisa dilakukan di Papua, enggak harus di Jakarta dan Surabaya. Saran kita kayak gitu. Freeport sudah buka rekening di situ,” jelasnya.
Dia menambahkan, Freeport juga telah banyak merekrut pemuda Papua untuk menjadi karyawannya. Ini pun merupakan permintaan pemda yang telah direalisasikan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Adapun, bandar udara Mozes Kilangin yang berada di daerah Timika, Papua telah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) Papua. Sebelumnya bandara tersebut dikelola oleh PT Freeport Indonesia.
“Bandara Timika sudah diserahkan ke Pemda yang selama ini dikelola Freeport. Kami pun sudah terima,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua mengungkapkan bahwa kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap wilayahnya hanya sebesar Rp200 miliar per tahun. Padahal wilayah tersebut yang paling dekat dengan lokasi tambang milik perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada awak media di Kementerian ESDM usai menemui Menteri Sudirman Said, kemarin (6/2).
“Iya itu Rp200 miliar per tahun,” kata Eltinus.
Ia menjelaskan, kontribusi terbesar Freeport untuk wilayah sekitaran area tambang tersebut hanya sekitar 32%. Kontribusi yang dinilai kecil itupun masih harus dibagikan kepada empat kabupaten sekitar.
“Kan jadinya itu hanya 8% untuk setiap kabupaten. Itu kurang lah. Padahal tambang operasinya dekat kabupaten kami tapi itu wilayahnya miskin,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan jika akhirnya Presiden Jokowi tidak melantik Komjen pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Maka kata Hendrawan, presiden harus memberikan alasan, terlebih kepada DPR RI.
“Bila membatalkan harus mengklarifikasi dan memberikan alasan (ke DPR) kenapa tidak melantik BG,” kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (6/2).
Ia pun juga mengatakan, jika presiden tetap harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertera dalam undang-undang dengan selurus-lurusnya. Dan kata Hendrawan, PDIP sebagai partai pengusung menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dalam mengambil keputusan tersebut.
“PDIP kan menghormati dan mendukung karena itu hak prerogratif presiden, tugas politik kami sebagai partai sudah selesai yakni mengusung salah satu calon yang dinilai berintegritas,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang