Jakarta, Aktual.co — Pertemuan tiga pihak mengenai krisis Ukraina, yang melibatkan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prancis Francois Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel, berakhir di Moskow, pada Sabtu (7/2) tengah malam. Ketiga pemimpin tersebut mengakhiri pembicaraan hampir lima jam mereka tanpa mengumumkan hasil pembicaraan itu.
Juru Bicara Kremlin Peskov mengatakan pertemuan tersebut konstruktif dan mendasar dan berbagai upaya akan dilanjutkan untuk menyusun dokumen gabungan yang mungkin dibuat mengenai penerapan Kesepakatan Minsk.
Kesepakatan itu dicapai di Ibu Kota Belarusia, Minsk, pada September 2014.
“Upaya gabungan sedang dilancarkan guna menyusun dokumen yang meliputi usul presiden Ukraina dan yang diajukan hari ini oleh Presiden Rusia Vladimir Putin,” kata juru bicara tersebut.
Pertemuan pemimpin Jerman dan Prancis itu dengan Putin dilakukan sehari setelah kunjungan mengejutkan mereka ke Ibu Kota Ukraina, Kiev tempat mereka berbicara dengan Poroshenko guna membahas cara mengakhiri pertempuran di Ukraina Timur.
Kesepakatan Minsk bertujuan menghasilkan komitmen Pemerintah Kiev dan gerilyawan pro-kemerdekaan bagi gencatan senjata segera di Ukraina Timur. Tapi kesepakatan tersebut gagal menghentikan kerusuhan yang telah menewaskan lebih dari 5.300 orang sejak April 2014. Pertempuran bahkan meningkat tajam selama dua pekan belakangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Papua Lukas Enembe menginginkan Bank Pemerintah Daerah (BPD) wilayah Papua menjadi bank devisa untuk ekspor produk pertambangan yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Hal itu juga merupakan salah satu permintaan pemda Papua kepada Freeport dalam masa renegoisasi dengan Pemerintah Indonesia.
Bahkan, diakuinya saat ini seluruh karyawan Freeport saat sudah diharuskan membuka rekening di BPD Papua.
“Syaratnya harus Freeport, termasuk gas dan BP Tangguh kita minta di bank Papua. Dalam waktu dekat Bank Papua jadi bank devisa,” kata Lukas saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2).
Menurutnya, dengan begitu maka proses ekspor dan impor yang dilakukan Freeport bisa dipusatkan langsung di Papua dan tidak perlu lagi dilempar ke Jakarta atau Surabaya.
“Dengan harapan besok ekspor impor bisa dilakukan di Papua, enggak harus di Jakarta dan Surabaya. Saran kita kayak gitu. Freeport sudah buka rekening di situ,” jelasnya.
Dia menambahkan, Freeport juga telah banyak merekrut pemuda Papua untuk menjadi karyawannya. Ini pun merupakan permintaan pemda yang telah direalisasikan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Adapun, bandar udara Mozes Kilangin yang berada di daerah Timika, Papua telah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) Papua. Sebelumnya bandara tersebut dikelola oleh PT Freeport Indonesia.
“Bandara Timika sudah diserahkan ke Pemda yang selama ini dikelola Freeport. Kami pun sudah terima,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua mengungkapkan bahwa kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap wilayahnya hanya sebesar Rp200 miliar per tahun. Padahal wilayah tersebut yang paling dekat dengan lokasi tambang milik perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada awak media di Kementerian ESDM usai menemui Menteri Sudirman Said, kemarin (6/2).
“Iya itu Rp200 miliar per tahun,” kata Eltinus.
Ia menjelaskan, kontribusi terbesar Freeport untuk wilayah sekitaran area tambang tersebut hanya sekitar 32%. Kontribusi yang dinilai kecil itupun masih harus dibagikan kepada empat kabupaten sekitar.
“Kan jadinya itu hanya 8% untuk setiap kabupaten. Itu kurang lah. Padahal tambang operasinya dekat kabupaten kami tapi itu wilayahnya miskin,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan jika akhirnya Presiden Jokowi tidak melantik Komjen pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Maka kata Hendrawan, presiden harus memberikan alasan, terlebih kepada DPR RI.
“Bila membatalkan harus mengklarifikasi dan memberikan alasan (ke DPR) kenapa tidak melantik BG,” kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (6/2).
Ia pun juga mengatakan, jika presiden tetap harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertera dalam undang-undang dengan selurus-lurusnya. Dan kata Hendrawan, PDIP sebagai partai pengusung menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dalam mengambil keputusan tersebut.
“PDIP kan menghormati dan mendukung karena itu hak prerogratif presiden, tugas politik kami sebagai partai sudah selesai yakni mengusung salah satu calon yang dinilai berintegritas,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jajaran pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kalangan aktivis ramai menyebut bahwa kasus yang mendera pimpinan KPK, sebagai upaya pelemahan bahkan seakan pembubaran lembaga anti rasuah tersebut.
Menurut penggagas berdirinya KPK, Prof Romli Atmasasmita, upaya itu tak lebih memancing simpati rakyat, hingga bertujuan agar Presiden mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), tersangka Bambang Widjojanto dan para pimpinan KPK lain yang kini kasusnya masih didalami Mabes Polri. 
“Itu untuk tekan Presiden minta SP3 untuk BW cs,” ujar dia, ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (6/2)
Romli menuturkan, bahwa adanya kasus yang menimpa para pimpinan KPK tidaklah dapat menjadikan lembaga anti korupsi itu dihentikan. Rakyat diminta tak perlu khawatir, sebab sambung dia, tidaklah mudah membubarkan KPK.
“KPK tak akan dibubarkan! Pembubaran KPK harus dengan Undang-undang,” kata dia.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby