Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
16 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 38834

Menteri Tjahjo: Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah mempertimbangkan kenaikan gaji kepala daerah pada tahun 2016, dengan melihat kinerja selama satu tahun ke depan.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (6/2).

“Selama satu tahun ini kami (Pemerintah) bekerja dulu, menyukseskan program kerja, perizinan, reformasi birokrasi. Baru kalau sudah ada hasilnya bisa dipertimbangkan untuk menaikkan gaji tahun depan,” kata Mendagri Tjahjo.

Dalam Rapat Koordinasi dengan bupati dan wali kota se-wilayah Sumatera pekan lalu, Tjahjo mengatakan muncul usulan permintaan kenaikan gaji dari para kepala daerah.

“Banyak usulan, mereka bilang gaji Rp5,9 juta sudah 10 tahun tidak naik. Lalu dijawab oleh Presiden Jokowi, dari sisi anggaran kalau gaji naik bisa. Tetapi ini kan pemerintah baru, belum kerja kok gaji sudah naik,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Akuisisi Proyek Tol Solo-Kertosono, Jasa Marga Siapkan Rp1,5 Triliun

Jakarta, Aktual.co —  PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyiapkan sedikitnya Rp1,5 triliun untuk persiapan akuisisi proyek Jalan Tol Solo-Kertosono sepanjang 176,7 kilometer.

“Kami siapkan sedikitnya Rp1,5 triliun untuk masuk sebesar 55-60 persen saham di proyek itu karena total proyek diperkirakan Rp9 triliun,” kata Dirut PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adityawarman menjawab pers di sela penjelasan kinerja perseroan 2014 di Jakarta, Jumat (6/2)

Dari investasi total proyek sebesar itu, biasanya konsorsium harus menyiapkan anggaran ekuiti sekitar 30 persen, sedangkan sisanya, 70 persen adalah pinjaman sindikasi perbankan nasional.

“Jadi, sekitar 30 persen dari Rp9 triliun adalah sekitar Rp3 triliun. Jika kami ingin masuk 55-60 persen, maka sedikitnya harus disiapkan sekitar Rp1,5 triliun ekuiti,” katanya.

Modal sebesar itu, kata orang nomor satu di Jasa Marga ini, tidak sekaligus, tetapi bertahap dalam beberapa tahun. Pihaknya sudah bertemu dengan PT Thiess Contractors Indonesia (TCI) selaku BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dan pemegang konsesi ruas itu dan sedang membuat surat pernyataan minat.

“Kami akan masuk secara profesional. Untuk itu, langkah uji tuntas akan disiapkan dan sekitar Maret atau April sudah ada pengumumannya,” kata Adityawarman.

Jalan tol Solo-Kertosono terbagi dalam dua ruas yakni Solo-Ngawi sepanjang 90,1 km yang dioperasikan PT.Solo Ngawi Jaya (SNJ) dan Ngawi Kertosono sepanjang 86,6 km yang konsesinya dipegang PT Ngawi Kertosono Jaya. Kedua BUJT ini adalah milik PT TCI.

Dari dua ruas tol tersebut, pemerintah mendapatkan porsi untuk membangun 40 km, dengan perincian 15 km di Solo-Ngawi dan 25 km di Ngawi-Kertosono dan sisanya menjadi tanggung jawab BUJT.

Solo-Kertosono merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Banten-Surabaya. Sejauh ini PT SNJ telah mulai membangun ruas tol Solo-Ngawi sejak September tahun lalu dan hingga kini masih berlangsung, sedangkan untuk Ngawi-Kertosono masih dalam tahap pembebasan lahan.

Proyek jalan tol Solo-Kertosono merupakan proyek infrastruktur dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS).

Pembangunan 40 km lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan upaya agar membuat proyek ini layak secara finansial, karena tingkat pengembalian investor atau Financial Internal Rate Return (FIRR) proyek ini hanya 14 persen, padahal proyek jalan tol dianggap layak jika FIRR diatas 15 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Atasi Kemacetan, Pengamat: DKI Harus Berani Investasi Transportasi

Jakarta, Aktual.co — Pengamat perkotaan Danang Parikesit mengungkapkan Provinsi DKI Jakarta harus berani berinvestasi pada sarana transportasi dalam jumlah besar untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang terjadi di ibu kota.

“Jakarta harus berani untuk berinvestasi secara besar-besaran pada moda transportasi untuk mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota,” kata Danang yang merupakan Pengamat Transportasi dari Universitas Gadjah Mada itu, Jakarta, Jumat (6/2).

Danang menegaskan, penanaman investasi secara besar demi mempercepat pembangunan sarana transportasi yang sedang dilakukan harus sesegera mungkin dilakukan karena kondisi Jakarta saat ini.

Menurut dia, kendaraan yang berjalan di jalanan Jakarta hanya memiliki kecepatan 20 kilometer per jam dan pada waktu tertentu bisa 10 atau tidak bergerak sama sekali.

“Karena itu penanaman investasi yang besar pada transportasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat berbagai proyek yang banyak tertunda seperti MRT dan Mono Rail. Namun juga harus dalam pengawasan ketat dan transparan,” katanya.

Proyek MRT dan Mono Rail ini jika sudah rampung diprediksi dapat menjadi solusi jitu bagi kemacetan Jakarta. Namun selain mega proyek berbasis rel tersebut, ada hal lainnya yang harus juga diperhatikan seperti revitalisasi transportasi yang ada dengan penataan trayek angkutan.

“Harus ditata, karena saat ini jika ingin ke satu tempat, masyarakat harus beberapa kali mengganti tujuannya,” ujarnya.

Danang juga mengatakan, investasi besar yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI akan sepadan dengan kerugian yang diderita ibu kota dan isinya.

“Biaya yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI saya kira akan sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kemacetan selama ini seperti pengiriman yang lebih lama karena waktu tempuhnya bertambah, lingkungan yang rusak akibat polusi serta biaya kesehatan masyarakat yang terus meningkat,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ancaman Sanksi AG 2018 karena Keppres Tak Kunjung Terbit

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo mengungkapkan, rencana sanksi yang akan diberikan oleh Induk Olahraga Dunia dan Asia (IOC dan OCA), ternyata bukan hanya permasalahan dari penggunaan logo lima ring yang gunakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dijelaskan mantan Ketua Umum KONI itu, rencana sanksi kepada Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018, tidak bisa dilakukan, juga karena dampak belum keluarnya Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan even olahraga terbesar se-Asia itu oleh Presiden Joko Widodo.

“Surat dari Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah (Presiden OCA) serta Thomas Bach (Presiden IOC) yang ditujukan langsung ke Presiden Jokowi, malah meminta agar National Olympic Committee (NOC) Indonesia segera ditegaskan. Jika tidak, akan berimplikasi pada di-suspend-nya Indonesia sebagai Tuan Rumah AG 2018,” kata Rita ketika melakukan pemaparan persiapan AG dengan Menpora, Imam Nahrawi di gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2).

Oleh sebab itu, Rita meminta kepada pemerintah, melalui Kemenpora untuk mendorong penerbitan Keppres tersebut dengan segera. Ini dilakukan agar Indonesia terhindar dari ancaman sanksi yang akan dijatuhkan oleh dua lembaga tersebut.

“Keppres harus segera dibuat sebagai dasar pembuatan SK Panitia AG 2018. Kemudian, penandatanganan MoU dengan Beijing untuk pengembangan atlet. Lalu, menunjuk Ambassador Indonesia untuk penyelenggaraan AG,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Siti Zuhro: Pengaturan Penyebutan Nama Presiden Kembali ke Orde Baru

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengkritik Penerbitan SE terkait pengaturan penyeragaman sebutan ‘Presiden Jokowi’.
Zuhro menilai pengaturan tersebut berlebihan dan seperti kembali ke masa pemerintahan orde baru dimana penyebutan nama Presiden harus diatur-atur.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penerbitan Surat Edaran terkait penyebutan khusus ‘Presiden Jokowi’ merupakan perintah Sekretariat Kabinet agar terwujud keseragaman penyebutan nama dan jabatan presiden.
“Itu perintah Setkab bahwa kalau dalam acara resmi tidak perlu ‘Yth Bapak Ir. Haji Joko Widodo’, jadi disingkat saja menjadi ‘Yth Presiden Indonesia Bapak Jokowi’. Karena kalau presiden ke daerah kan ada yang menyebut Jokowi, Joko Widodo atau insinyur Joko Widodo. Jadi biar seragam saja,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (6/2).
Surat Edaran yang diterbitkan tanggal 26 Januari 2015, sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi antara presiden dengan para bupati, wali kota, meminta penyeragaman penyebutan nama Presiden Joko Widodo disingkat menjadi Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Menteri Yohana: Perempuan Papua Acap Alami KDRT

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembesi mengatakan perempuan di Indonesia bagian timur khususnya Papua acap mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Kondisi perempuan di Papua sangat memprihatinkan karena masih banyak yang mengalami KDRT,” ujar Yohana dalam acara silaturahim dengan Kowani di Jakarta, Jumat (6/2).

Penyebab utama dari KDRT tersebut, lanjut dia, disebabkan minuman keras.

Selain itu, juga perempuan di Indonesia bagian timur kerap menjadi perdagangan perempuan. Kondisi itu disebabkan pendidikan yang masih rendah.

“Kami mendekati pemuka agama, meminta agar dalam setiap khotbahnya disampaikan mengenai perlindungan perempuan dan anak,” jelas dia.

Tak hanya di Papua, Yohana juga melakukan pendekatan melalui agama di wilayah Jabodetabek.

“Ke depan, kami merancang program strategis untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” papar dia.

Yohana ingin perempuan di Tanah Air khususnya di wilayah timur tidak lagi minder atau berkecil hati dengan program strategis tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

1...38,83338,83438,835...43,196Halaman 38,834 dari 43,196

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya