Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penerbitan Surat Edaran terkait penyebutan khusus ‘Presiden Jokowi’ merupakan perintah Sekretariat Kabinet agar terwujud keseragaman penyebutan nama dan jabatan presiden.
“Itu perintah Setkab bahwa kalau dalam acara resmi tidak perlu ‘Yth Bapak Ir. Haji Joko Widodo’, jadi disingkat saja menjadi ‘Yth Presiden Indonesia Bapak Jokowi’. Karena kalau presiden ke daerah kan ada yang menyebut Jokowi, Joko Widodo atau insinyur Joko Widodo. Jadi biar seragam saja,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (6/2).
Surat Edaran yang diterbitkan tanggal 26 Januari 2015, sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi antara presiden dengan para bupati, wali kota, meminta penyeragaman penyebutan nama Presiden Joko Widodo disingkat menjadi Jokowi.
“Bersama ini disampaikan bahwa untuk keseragaman dalam penyebutan nama dan jabatan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat acara resmi kenegaraan maupun kunjungan kerja di provinsi, kabupaten dan kota, penyebutannya sebagai berikut: YANG TERHORMAT, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, BAPAK JOKOWI,” demikian isi SE tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negera (BUMN) sebesar Rp72,9 triliun yang diajukan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno, terus menuai kritik dari parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai dana sebesar itu berpotensi menjadi skandal besar.
“Itu (PMN) bisa jadi belanja yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, saya khawatir jadi skandal besar. Karena itu lebih baik jangan disetujui,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (6/2).
Selain itu, anggaran yang diajukan pemerintah untuk menyokong keberlangsungan perusahaan pelat merah itu terlalu spektakuler. Karenanya, pemerintah diminta membicarakan mengenai pengajuan anggaran tersebut lebih serius dengan DPR.
“Karena itu lebih baik jangan disetujui dulu. Lakukan pembicaraan yang lebih serius, sehingga pada masa sidang yang akan datang pembicaraannya lebih matang dan pasti.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku hubungannya dengan kader PDIP baik-baik saja.
“Kemarin saya ketemu beberapa teman Komisi II PDIP hangat-hangat saja. Tidak ada masalah,” kata Andi, di Jakarta, Jumat (6/2).
Dirinya terus berupaya membenahi hubungan dengan PDIP agar lebih baik lagi. 
“Apalagi untuk orang-orang seperti saya yang non partai, jadi tentunya memiliki kelemahan-kelemahan tertentu untuk berkomunikasi dengan partai,” katanya.
Terkait kabar reshuffle kabinet, dirinya menyerahkan persoalan tersebut kepada presiden. Menurutnya, untuk urusan target hanya Menteri Pertanian yang diberi target terkait swasembada pangan dalam tiga tahun kedepan.

Artikel ini ditulis oleh: