Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto sudan menyandang status sebagai tersangka di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, sedangkan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya tingga menunggu waktu.
Jika terjadi, maka lembaga yang dianggap superbody itu akan mengalami kekosongan. Cara untuk mengisi kekosongan itu, berdasarkan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir, Presiden Joko Widodo harus membuat Peraturan Pengganti Perudang-undangan (Perppu).
“Pada prinsipnya, kalau menurut saya harus ada dasar hukumnya terlebih dulu ketika pimpinan KPK mengalami kekosongan. Bentuk perppu dulu,” kata Mudzakir ketika berbincang dengan Aktual.co, Kamis (5/2).
Dia mengatakan, perppu itu mengatur soal kepemipinan KPK yang sudah menjadi tersangka, jadi dalam perppu itu harus secara keseluruhan termasuk mengangkat pelaksana tugas.
“Nah itu harus jelas bagaimana dasar hukumnya, atau siapa yang diangkat dan bagaimana siapa yang mengisi. Atau jaksa agung menjabat sebagai KPK juga untuk mengisi kekosongan,” kata dia.
Kemudian, sambung dia, jika sudah terisi maka kewenangan Plt itu harus dijelaskan. “Apakah dia (Plt) boleh mengambil kewenangan sampai bisa menetapkan tersangka.” itu harus dikaji. Dia tak perlu pertsejuan mereka,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Ubedilah Badrun menyebutkan bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan elit politik untuk saling menghargai satu sama lain.
Hal ini dikatakan terkait cuitan akun twitter mantan Presiden Susilo Bambang yudhoyono @SBYudhoyono, pada Rabu (4/2). Menurutnya, kritikan ditujukan pada elit parpol PDIP yang belakangan ini saling memberikan pernyataan secara personal dan terkesan tidak solid.
“Iya, yang dikritik itu Jokowi, Megawati, dan elit PDIP. Bahasa SBY itu halus, pakai bahasa sindiran politik, tak to the point langsung,” kata Ubedilah, kepada Aktual.co, Kamis (5/2).
SBY mengambil posisi sebagai negarawan untuk mengingatkan konflik diantara elit yang saling membuka aib. SBY juga ingin menunjukan untuk bisa saling menghargai orang lain.
Diketahui, Mantan Presiden SBY melalui akun twitternya menyebutkan saat ini rakyat justru disuguhi banyak cerita ‘di balik layar’ yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Presiden ke-6 Indonesia itu pun mengatakan bahwa persoalan KPK vs Polri tak rumit, dan solusinya pun tersedia.
“Saat ini rakyat dikejutkan banyak cerita ‘di balik layar’ yang tak baik. Semua perlu diklarifikasi agar kepercayaan rakyat tidak runtuh,” kata SBY melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, Rabu (4/2).
Sayangnya hal ini masih ditambah dengan aksi saling ‘serang’ dan ‘buka-bukaan’ sesama politisi. Rakyat bingung karena tidak tahu pihak mana yang benar. 
Dia pun mengingatkan agar para pemimpin, pejabat negara, lembaga penegak hukum, dan partai politik butuh kepercayaan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Ubedilah Badrun mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak menginginkan Kapolri dijabat oleh orang yang memiliki hubungan politik dengan mantan Presiden Susilo Bambang yudhoyono.
Menurutnya, ini merupakan problem individu antara Megawati dengan SBY yang belum selesai. Mega melakukan antisipasi problem hukum kedepannya.
“Dalam kasus KPK-Polri, SBY hanya sebagai salah satu faktor saja, bukan faktor utama. Justru faktor utama di Jokowi,” kata Ubedilah, kepada Aktual.co, Kamis (5/2).
Dia menambahkan, berdasarkan info yang didapat, selain Komjen Budi Gunawan, petinggi polri yang lain merupakan ‘orang SBY’. Oleh karena itu, Budi Gunawan dijadikan calon tunggal Kapolri.
Sebelumnya, mantan Presiden SBY melalui akun twitternya menyebutkan saat ini rakyat justru disuguhi banyak cerita ‘di balik layar’ yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Presiden ke-6 Indonesia itu pun mengatakan bahwa persoalan KPK vs Polri tak rumit, dan solusinya pun tersedia.
“Saat ini rakyat dikejutkan banyak cerita ‘di balik layar’ yang tak baik. Semua perlu diklarifikasi agar kepercayaan rakyat tidak runtuh,” kata SBY melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, Rabu (4/2).
Sayangnya hal ini masih ditambah dengan aksi saling ‘serang’ dan ‘buka-bukaan’ sesama politisi. Rakyat bingung karena tidak tahu pihak mana yang benar. 
Dia pun mengingatkan agar para pemimpin, pejabat negara, lembaga penegak hukum, dan partai politik butuh kepercayaan rakyat. 

Artikel ini ditulis oleh: