Jakarta, Aktual.co —Sebanyak , 14 warga negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di Arab Saudi. Perbedaan sistem hukum di Arab Saudi menyulitkan pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya pembebasan. “Sampai saat ini perwakilan RI di Riyadh menangani 32 kasus berat dari WNI. Ada 14 di antaranya dijatuhi hukuman pancung dan rajam,” ujar Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Jeddah, Syailendra Dharmakirti, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Kamis (5/2), seperti yang dikutip CNNIndonesia.com.

Dari 14 kasus tersebut, 13 di antaranya berkaitan dengan pembunuhan sementara satu sisanya merupakan kejahatan zina muhsan, atau hubungan zina antara pria dan wanita yang telah menikah. “Untuk kasus pembunuhan itu ada dua orang yang keadaannya krusial. Sangat tipis harapan mendapatkan maaf,” papar Dharmakirti. Dua orang yang dimaksud adalah Siti Zainab binti Duhri Rupa, 47, dan Karni binti Medi Tarsim, 38.

Kasus Siti sebenarnya sudah lama terjadi. Pada 2009 lalu, perempuan asal Bangkalan ini membunuh majikannya di Madinah. Siti akhirnya dijerat hukum pancung.  Proses pengajuan maaf Siti kepada pihak keluarga pun tersendat lantaran harus menunggu ahli waris majikannya mencapai usia akil baligh. “Setelah dinyatakan layak memberi penilaian, ahli waris ini juga tidak memberikan maaf,” tutur Dharmakirti.

Senasib dengan Siti, Karni juga dijatuhi hukuman mati akibat membunuh anak berusia empat tahun dengan cara disembelih saat tidur. Menurut Dharmakirti, hingga kini orang tua anak itu juga belum memberikan pengampunan. “Kita datang ke sana untuk mengajukan pemaafan melalui lembaga pemaafan. Keluarga belum mau, bahkan tidak mau kontak dengan kami. Raja atau pemerintah tidak bisa intervensi,” ungkap Dharmakirti.

Hak umum dan khusus
Pemberian maaf dari keluarga ini, menurut Dharmakirti, sangat penting mengingat sistem hukum yang dianut di Arab Saudi.  “Saudi mengenal hak umum dan khusus,” ucap Dharmakirti memulai penjelasan.
Hak umum merupakan pelanggaran hukum yang menyangkut masyarakat banyak, seperti penyelundupan narkoba. Dalam hal ini, Kerajaan Saudi bisa memberikan keringanan hukuman atau pengampunan.

Sementara hak khusus adalah kejahatan yang menimpa seseorang, misal pembunuhan. Dalam kasus ini pengampunan hanya bisa diberikan oleh keluarga korban atau ahli waris, kerajaan tidak bisa ikut campur. “Jadi, kalaupun raja sudah memaafkan, akan percuma kalau keluarga belum memaafkan,” kata Dharmakirti.

Upaya pemerintah Indonesia untuk membantu Karni kembali dihadang rintangan ketika kejahatan yang ia lakukan memberikan efek domino. “Saat ayah korban tahu anaknya dibunuh, dia langsung mengebut dan ternyata tabrakan. Empat orang jadi korban. Dua meninggal, dua terluka,” tutur Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (PWI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Muhammad Iqbal, yang mendampingi Dharmakirti.

Kejahatan ini memicu kemarahan masyarakat Saudi dan jika dia dibebaskan akan semakin membuat mereka marah. Sentimen masyarakat ini kemudian dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia ketika seorang penyelundup ganja asal Australia, Schapelle Leigh Corby, dibebaskan bersyarat pada Februari 2014. “Bayangkan bagaimana reaksi kita. Marah, kan? Itu baru bawa mariyuana. Belum membunuh orang,” ujar Iqbal.

Mustahil
Iqbal semakin khawatir akan kemustahilan pemaafan ini ketika mengingat Arab Saudi sebagai negara yang memegang teguh hukum Islam. Ia kemudian merefleksikan penerapan hukum ini dengan yang terjadi dengan kolega Raja Abdullah. “Keturunan raja (Saud Bin Abdulaziz Bin Nasir) pada 2010 lalu membunuh warga Arab lain di London. Ia tetap dijatuhi hukuman mati. Apalagi warga negara asing di Arab,” ucapnya. Kendati demikian, Dharmakirti mengaku pemerintah akan terus mendampingi WNI yang terseret masalah hukum di luar negeri. “Pemerintah akan terus meningkatkan perlindungan dan menjamin kehadiran negara dalam upaya perlindungan. Termasuk perlunya ada pendampingan hukum dan penerjemah dari awal sampai akhir,” katanya.

Menurut penuturan Iqbal, pada 2014 ada 228 warga Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di seluruh dunia dan 46 di antaranya sudah dibebaskan. Sekitar 60 persen dari jumlah tersebut terkait dengan kasus narkoba. “Walaupun sebagian besar dari mereka itu ada di Malaysia, tapi bantuan untuk di Arab ini cukup sulit karena sistem hukum yang berbeda tadi,” ucap Iqbal. Dari awal 2015 hingga kini, Arab sudah menjatuhi hukuman mati kepada 19 orang, termasuk warga negaranya sendiri.

Jakarta, Aktual.co —Kekejaman kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) memenggal atau membakar hidup-hidup tawanan juga dialami oleh anak-anak yang mereka rekrut. Terhadap anak-anak, menurut Komite Perlindungan Hak Anak untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, ISIS menjual, menyiksa, maupun membunuh anak-anak.

Dilansir dari Reuters, pengawas PBB melaporkan pada Rabu, 4 Februari 2015, bahwa ISIS biasanya menculik anak-anak di Irak lalu menjualnya ke pasar sebagai budak seks. Mereka juga terkadang dibunuh dengan cara keji, seperti disalib dan dibakar hidup-hidup. Anak-anak itu ada yang masih di bawah 8 tahun.

Komite Perlindungan Hak Anak untuk PBB menyebutkan anak-anak juga sering dimanfaatkan sebagai pengebom bunuh diri, informan, atau “perisai hidup” untuk melindungi fasilitas mereka jika diserang militer Amerika Serikat. Anak-anak dari sekte Yazidi atau komunitas Kristen, bahkan dari Syiah dan Sunni, telah menjadi korban kekejaman kelompok militan itu.

“Kami beri perhatian mendalam atas penyiksaan dan pembunuhan anak-anak itu, terutama yang berasal dari kaum minoritas,” kata anggota Komite Perlindungan Hak Anak untuk PBB, Renate Winter. “Kami mendapat laporan bahwa anak-anak, khususnya yang bermental berani, dijadikan pengebom bunuh diri. Kebanyakan bahkan mereka sendiri tak mengerti.”

Winter melanjutkan, ada beberapa video online yang memperlihatkan bahwa anak-anak sekitar 8 tahun atau bahkan lebih muda tengah dilatih menjadi prajurit. Komite Perlindungan Hak Anak untuk PBB untuk pertama kalinya mengulas rekor Irak sejak 1998. Komite mengutuk apa yang mereka sebut sebagai pembunuhan sistematis anak-anak atas nama agama dan ISIS.

Jakarta, Aktual.co —Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner menuai kecaman saat menghina aksen cadel orang Tiongkok dalam kunjungannya ke Beijing, Rabu (4/2). Padahal saat itu Argentina tengah berusaha mendapatkan pinjaman dari Tiongkok untuk membantu perekonomian mereka. Ejekan ini disampaikan Kirchner di akun Twitternya saat dia berada dalam forum yang dihadiri 1.000 pengusaha di Beijing.

Di tengah-tengah forum, dia menyempatkan diri mengetik twit, yang isinya menghina aksen orang Tiongkok.  “Apakah mereka anggota La Campola?” tulis Kirchner, merujuk pada sayap pemuda partainya yang dipimpin putranya. “Atau mereka hanya datang untuk belas (beras) atau petloleum (petroleum)?”. Untuk kata nasi yang dalam bahasa Spanyol adalah arroz, Kirchner menggantinya dengan “aloz” dan petroleum “petloleo”, seperti pengucapan orang cadel.

 Tidak sampai semenit kemudian, para pengguna Twitter langsung meretweet twit tersebut dan mengkritiknya, mengatakan bahwa dia rasis dan xenofobia. Twitter Kirchner memiliki 3,5 juta pengikut. “Dia datang ke Tiongkok untuk kesepakatan ekonomi namun malah mengejek aksen mereka. Kecerobohan di Tiongkok. Sungguh, lelucon ini sudah ada sejak tahun 70-an,” tulis pengguna Twitter, @Guychazan. Kritikan juga datang dari sosial media serupa Twitter di Tiongkok, Sina Weibo.

Seorang pengguna Weibo menuliskan: “Orang Jepang dan Korea yang tidak bisa membedakan antara L dan R, bukan Tiongkok. Jika ingin melucu, lakukan dengan cerdas.” Setelah diretweet ribuan orang, Kirchner langsung meminta maaf.  “Maaf. Kamu tahu? Terlalu banyak kegilaan dan absurditas, hanya dengan humor kita bisa melaluinya,” tulis Kirchner.

Tiongkok adalah salah satu mitra ekonomi paling penting bagi Argentina. Pemerintahan Kirchner tengah mengusahakan utang dari Tiongkok untuk mendongkrak nilai mata uang mereka yang anjlok 23 persen terhadap dollar Amerika tahun lalu.  Argentina juga sangat bergantung pada Tiongkok untuk pembiayaan bendungan hidroelektrik. Perusahaan Tiongkok Sinopec juga berencana menanam investasi untuk menggarap ladang gas dan minyak di Vaca Muerta.