Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso mengaku siap jika diperiksa Propam Polri terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto yang dianggap melanggar HAM.
Menurut Budi, proses penangkapan Bambang yang dilakukan penyidikan sebelumnya dan tidak ditunggangi kepentingan politik. Dia yakin, apa yang dilakukannya tidak melanggar aturan dan sesuai prosedur.
“Silahkan saja (penyelidikan internal). karena pekerjaan saya tidak akan libatkan masalah politik. Saya murni penyidikan karena ada proses dan laporan masyarakat. Nanti kita buktikan dalam proses penyidikan,” kata Budi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Ronny F Sompie mengatakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Bambang telah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri. Menurut Ronny, hal itu telah dilakukan pihaknya sebelum Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Polri.
“Sebelum mendengar rekomendasi Komnas HAM, Polri telah melakukan pemeriksaan internal terhadap orang-orang yang melakukan penangkapan terhadap BW untuk memastikan bekerja sesuai dengan Undang-undang,” jelas Ronny.
Ronny juga tak persoalkan jika Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Polri untuk melakukan penyelidikan internal atas adanya dugaan abuse of power (penyelahgunaan wewenang) dengan penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka.
Namun menurut Ronny, untuk melihat apakah penangkapan itu melanggar HAM atau tidak, Polri menilai proses praperadilan merupakan langkah yang tepat sesuai prosedur hukum.
“Silahkan saja Komnas Ham berpendapat itu, namun untuk menguji abus of power atau tidak ada mekanismenya, melalui praperadilan,” ucap Ronny.
Sebelumnya, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi dan menyatakan polisi telah melanggar HAM saat menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan Komnas HAM melalui konferensi pers di Jakarta pada Rabu 4 Februari petang.
Menurut ketua tim penyelidikan Nur Kholis dalam melakukan penyelidikan, pihaknya juga meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR menyetujui alokasi anggaran RAPBN-P 2015 untuk program Badan Pelaksana Badan Pengawas Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) sebesar Rp. 295.507.000.000, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPWS dengan Komisi V DPR RI.
“Komisi V DPR menyetujui penjelasaan alokasi anggaran dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 untuk fungsi dan program badan pelaksana pembangunan wilayah Suramadu,” kata Ketua Pimpinan Rapat, Yudi Widiana Adia, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/2).
Pada kesimpulan rapat, Komisi V DPR meminta Bapel-BPWS untuk meningkatkan  peran sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2008 juncto Perpres Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. 
Selain itu, memperkuat sinergi program dan koordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  Kementerian Perhubungan,  Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Terdakwa Budiono Tan dalam kasus penipuan dan penggelapan sekitar 1.535 sertifikat milik petani sawit di Kabupaten Ketapang, Kalbar, terancam empat tahun bui, 
JPU dalam agenda dakwaannya mendakwa Budiono Tan melanggar 372 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
“Terdakwa diancam dengan hukuman maksimal empat tahun kurungan penjara,” kata Humas Pengadilan Negeri Ketapang, Eri Sutanto saat dihubungi, Kamis (5/2).
Terdakwa Budiono Tan, tiba di Pengadilan Negri Ketapang sekitar pukul 09.20 WIB menggunakan mobil tahanan dengan penjagaan dan pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Ketapang.
Sidang perdana tersebut, berjalan sekitar 40 yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Pengadilan Negri Ketapang Achmad Rifai, hakim anggota Robby Hermawan, dan Elyas Ekos Setyo. Sementara dari JPU, yakni Sri Rahayu, Rusatam Efendi, M Tohe.
“Pihak pengadilan membatasi masyarakat yang hadir dalam persidangan, yang hanya memperbolehkan perwakilan-perwakilan dari masyarakat dan petani, karena keterbatasan ruangan,” kata Eri.
Terkait independen hakim yang akan memimpin persidangan, Eri menegaskan pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin dan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
“Dalam kasus ini kita melihat semua berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti yang ada, kalau memang bersalah, maka dihukum dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dia meminta kepada masyarakat yang hadir dalam persidangan, agar dapat bersama-sama menjaga jalannya persidangan agar berjalan aman dan lancar.
Sidang akan dilanjutkan pada 11 Februari 2015, dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa Budiono Tan.
Budiono Tan dilaporkan 21 Juli 2009 ke Polda Kalbar, karena menggelapkan uang petani sawit Rp 300 miliar, atas penggelapan itu petani sawit mendesak pihak PT BIG segera membayar hasil panen selama empat bulan (Juni, Juli, Agustus, dan September 2009) senilai Rp119 miliar. 
Sekaligus meminta segera mengembalikan uang petani yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri dengan jumlah Rp77 miliar, juga mengembalikan uang setoran petani 30 persen sebanyak Rp26 miliar, uang tersebut disimpan di Bank Danamon Cabang Ketapang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu