14 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38871

Komisi X DPR Mempertanyakan Penghapusan Kurikulum 2013

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengaku belum memahami maksud penghapusan Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. 
Hal ini terkait kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, yang menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di seluruh Indonesia.
“Menghapus kurikulum itu, komisi X belum paham apa maksud menghapusnya itu. karena pada raker lalu tidak bicara penghapusan kurikulum,” ujar Teuku Riefky kepada Aktual.co, Kamis (5/1).
Teuku menambahkan, pada rapat kerja terkhir dengan menteri sudah dijelaskan terkait dengan kurikulum, artinya kurikulum 2013 tetap dijalankan oleh sekolah-sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester. Kemudian yang belum, untuk kembali ke kurikulum 2006 sambil dipersiapkan lebih matang.
“Bukan dibatalkan secara tuntas seperti yang disampaikan Pak menteri,” katanya.
Komisi X akan membuat pembahasan lanjutan terkait persiapan implementasi kurikulum 2013 untuk melihat kedepannya seperti apa.
“kita lihat secara substansi kurikulum 2013 itu dibuat sudah cukup baik dari kurikulum sebelumnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Imbau Abraham Samad Jujur

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, meminta Ketua KPK Abraham Samad mengungkap fakta terkait pertemuan yang disampaikan oleh Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
menurutnya, jika Samad berbohong maka akan menjatuhkan dirinya sendiri.
“Abraham Samad di dalam posisi ini harus bersikap jujur,” kata Fadli, di Jakarta, Kamis (5/2).
Samad diminta mengakui dan tak memungkiri kenyataan yang telah dilaluinya.
Diketahui, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan elit partai pendukung Jokowi pada masa pilpres 2014. Abraham disebut berkeinginan untuk menjadi cawapres Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemerintah dan DPR Sepakat Alihkan Aset PIP Ke SMI

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui rapat kerjanya bersama Komisi XI DPR RI, memutuskan untuk mengalihkan aset PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp18,3 Triliun ke perusahaan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengalihan aset PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) tersebut bersifat terbatas sebab kedudukannya tidak di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga perlu dilakukan pengalihan aset dengan alasan kebutuhan negara yang membutuhkan lembaga pembiayaan infrastruktur.

“Tentunya bank-bank besar komersial dan pihak perusahaan swasta besar lainnya juga turut membiayai infrastruktur. Tapi kebutuhannya begitu besar. Sehingga kita ingin SMI menjadi lembaga pembiayaan infrastruktur tebesar,” kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5 /2).

Ia menjelaskan bahwa nantinya akan ada dana tambahan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PIP maupun SMI.

Seperti diketahui, PIP diusulkan untuk mendapat tambahan dana PMN sebesar Rp1,5 Triliun sementara PMN untuk SMI sebesar Rp2 Triliun.

“Nantinya, SMI baru bisa berjalan, sesuai DPR mengetuk palu soal APBNP 2015 ini. Selama belum diputuskan, PIP masih bisa menjalankan tugasnya kepada perusahaan-perusahaann yang membutuhkannya,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Mabes Polri Periksa Pelapor Menkopolhukam

Jakarta, Aktual.co — Azaz Tigor Nainggolan, pelapor Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Kamis (5/2).
Azaz Tigor melaporkan Menkopolhukam lantaran dinilai telah menghina rakyat dengan menyebut pembela KPK adalah rakyat tidak jelas.
“Saya akan diperiksa sebagai saksi pelapor. Saya laporkan pak Tedjo karena telah menghina rakyat. Ini panggilan pertama,”kata Azaz, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).
Menurut Azaz, penyidik Bareskrim Polri memberikan respon yang bagus atas laporannya terhadap Tedjo. Selain itu, karena ucapan Tedjo yang dinilai menghina rakyat itu dikutip oleh berbagai media, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pers.
“Saya rasa perlu untuk koordinasi dengan Dewan Pers,”imbuhnya.
Selain meminta Tedjo diperiksa, akan lebih baik jika politisi asal Partai Nasdem itu meminta maaf kepada publik. Adapun dalam pemeriksaan pertama kalinya ini, Azaz mengaku membawa sejumlah bukti seperti sejumlah print out pemberitaan dari berbagai media online yang mengutip pernyataan Tedjo. 
“Saya ingin secepatnya pak Tedjo diperiksa,”cetusnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kurangi Kemacetan, DPRD DKI: Stop Mobil Murah

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPRD DKI Bestari Barus yang juga Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menuturkan untuk pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dapat dilakukan dengan cara menghentikan produksi mobil murah.
“Salah satu kunci untuk menghilangkan kemacetan adalah stop mobil murah. Karena seharusnya harga mobil itu mahal. Penambahan ruas jalan hanya dapat mengurangi sedikit penggunaan kendaraan pribadi,” tutur Bestari.
Selain pembenahan transportasi publik dan pembatasan kendaraan pribadi, dia juga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar menutup persimpangan atau perputaran kendaraan yang terdapat di ruas-ruas jalan di ibukota.
“Karena persimpangan jalan atau perputaran kendaraan itu sering kali menjadi salah penyebab munculnya kemacetan arus lalu lintas di wilayah Kota Jakarta,” ungkap Bestari.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pembahasan RUU Kerjasama Pertahanan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR-RI di Jakarta, Kamis (5/2). Rapat tersebut membahas pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Demokratik Timor Leste dan Republik Islam Pakistan mengenai aktivitas kerja sama di bidang pertahanan. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berita Lain