14 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38874

Kabareskrim: Silahkan Awasi Kerja Saya

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso membantah, bahwa kenaikan pangkat yang didapat adalah pengkatrolan dari Komjen Budi Gunawan.
“Jangan melibatkan begitu, itu hal yang tidak benar,” ujar Budi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).
Dia menantang, untuk terus memantau dan mengawasi pekerjaannnya sebagai Kabareskrim yang baru dijabatnya kurang lebih satu bulan itu. 
“Silakan lihat saya bekerja, awasi pekerjaan saya. Apakah saya bermain dengan masalah-masalah itu, silakan,” kata Budi. 
Dia mengaku, bahwa dirinya bisa bekerja profesional. “Saya yakin tidak (bermain masalah), karena saya profesional,” klaimnya.
Dalam acara kenaikan pangkat Budi Waseso dari bintang dua menjadi bintang tiga digelar di Rupatama Mabes Polri yang disematkan oleh Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Dalam pengangkatan itu, hanya nampak satu bunga karangan yang terpajang di Bareskrim Polri yang diberikan oleh man‎tan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

KPK: Akan Sangat Elok Bila Hasto Beri Bukti-Bukti Langsung ke KPK

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menanggapi pernyataan terkait pengakuan Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad, di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2015). Johan menghimbau Hasto untuk memberikan bukti-bukti langsung ke KPK terkait dengan informasinya tentang Abraham Samad. Menurut Johan, akan lebih elok, bila Hasto menyerahkan bukti-bukti tersebut ke KPK. AKTUAL/MUNZIR

Basarnas Tambah Waktu Pencarian Korban

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya F Henry Bambang Soelistyo berencana menambah waktu operasi pencarian dan evakuasi korban pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah.
“Kemungkinan besar kegiatan pencarian ini akan ditambah beberapa hari lagi, karena korban terus ditemukan,” ujar Soelistyo di Jakarta, Kamis (5/2).
Menurut ia, penambahan waktu yang akan digunakan untuk mencari dan mengevakuasi korban pesawat jenis Airbus A320 beregister PK-AXC itu, belum dipastikan.
Ia mengatakan jumlah hari yang akan ditambah tersebut bergantung hasil evaluasi pada Jumat mendatang (6/2), yang dilakukan Basarnas dengan sejumlah kelompok yang membantu kegiatan pencarian korban pesawat yang hilang kontak dan hilang dari radar “air traffic controller” (ATC) di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu, 28 Desember 2014.
“Ada rencana ditambah tiga hari, tapi bisa juga tujuh hari, nanti kita pertimbangkan dan kita lihat berdasarkan semua temuan operasi ini,” kata ia lebih lanjut.
Pada kegiatan pencarian yang memasuki hari ke-40 ini, tim SAR telah menemukan sebanyak 90 orang korban, di mana tiga belas jenazah ditemukan di bangkai badan pesawat AirAsia QZ8501 pada operasi lanjutan Basarnas yang dimulai sejak Sabtu, 31 Januari 2015.
Hingga kini tim penyelam gabungan Basarnas yang terdiri dari kelompok Basarnas Special Group, Indonesian Diver (I-Divers), Galangan Citra Batam (AHA), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Migas (SKK Migas), dan penyelam tradisional dari Kumai masih terus melanjutkan kegiatan evakuasi di sejumlah daerah pencarian.
Selain beroperasi di lepas pantai, tim pencari korban pesawat AirAsia yang seharusnya menerbangi rute Surabaya-Singapura itu, juga memusatkan perhatian di pesisir pantai, dikarenakan sejumlah jenazah maupun pecahan pesawat yang terseret gelombang dari perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah, telah terseret hingga ke pantai.

Artikel ini ditulis oleh:

Naikkan PPnBM Langsung 20 Persen, REI: Bakal Ada Kontraproduktif

Jakarta, Aktual.co —   Persatuan Pengusaha Real-Estate Indonesia (REI) mengimbau pemerintah agar penaikan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara bertahap, karena akan berdampak pada sektor bisnis properti.

“Jika hal ini dilakukan akan kontra-produktif. Semestinya pemerintah jangan mematok pajak langsung ke 20 persen, tapi bisa bertahap lima persen, kemudian bisa ditambah lagi,” kata Ketua Kehormatan REI Teguh Satria di Jakarta, Kamis (5/2).

Menurut dia, pemasukan dari pajak barang mewah yang dikenakan pada apartemen dengan 150m atau perumahan 350m sangat kecil, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada.

Hal tersebut dikarenakan tarif PPnBM yang mencapai 20 persen, sehingga menurunkan minat pasar, dan berujung pada enggannya perusahaan properti untuk membangun hunian dengan besaran tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan pak Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan), dan kami mendukung upaya pemerintah ini. Tapi kami ingin ada penyesuaian, tarifnya berjenjang menyesuaikan tipe perumahan,” tutur Teguh, menjelaskan.

Ia mengemukakan, dengan dikenakan PPnBM sebesar 20 persen dan Pajak Barang Mewah lima persen maka dikhawatirkan industri dan pasar properti di Indonesia akan anjlok, sehingga mempengaruhi pendapatan pemerintah.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah agar melakukan ekstensifikasi terhadap para pengembang properti yang belum terdaftar.

Dia berpendapat, pengembang properti yang belum terdaftar tersebut merupakan pihak yang kerap enggan membayar pajak, sehingga diperlukan upaya tegas oleh pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Balegda Bantah Pembahasan Raperda Rawan Disusupi Pengusaha ‘Hitam’

Jakarta, Aktual.co —Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, M Taufik membantah kalau pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) DKI disebut rawan disusupi kelompok kepentingan dan pengusaha ‘hitam’.  
Dia menjamin pembahasan Raperda DPRD tidak akan masuk ke dalam kepentingan kelompok tertentu atau ‘kongkalikong’ dengan pengusaha hitam. Ditegaskan politisi Gerindra itu, pembahasan raperda dilakukan institusinya murni untuk menyelamatkan Jakarta.
“Mana orientasi bisnisnya? orang kita justru mau menyelamatkan Jakarta. Misal, Perda Reklamasi, barangnya udah jalan. Kalau nggak diatur rusak ini Jakarta. Ada juga Perda beasiswa, mana ada bisnisnya? Kan kita malah mau biayain orang sekolah sampai sarjana,” ujar dia, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (5/2).
Mengenai usulan yang disampaikan pengamat politik Jakarta, Amir Hamzah, agar DPRD DKI melibatkan masyarakat dalam pembahasan raperda, juga ikut ditanggapi Taufik. “Kan tiap sidang Balegda selalu terbuka, tinggal liat jadwal aja lalu datang. Kalau mau tahu ya duduk di dalam sama kita pas rapat. Kamu kan juga bisa masuk.” 
Diberitakan sebelumnya, Amir Hamzah meminta masyarakat dilibatkan dalam pembahasan raperda di DPRD DKI. Guna mencegah menyusupnya kelompok kepentingan dan pengusaha hitam. Selain itu, dia juga meminta dewan untuk teliti dalam membahas tiap-tiap poin raperda.
“Dia harus teliti benar. Misal Perda diajukan eksekutif harus ditelusuri betul naskah akademisnya. Siapa yang bikin naskah akademisnya, dari mana? Jangan sampai karena DPRD kurang wawasan atau kurang paham Undang-Undang. Tapi karena mau cepat keluar gaji keluar lalu tiap informasi dari eksekutif langsung ditelan bulat-bulat,” ujar dia, saat ditemui pagi tadi di DPRD DKI.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Konflik KPK-Polri, SBY Beri Pesan Kepada Megawati

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun twitter @SBYudhoyono, merupakan pesan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, agar menyampaikan pendapat ke publik terkait konflik KPK-Polri.
“SBY mau mengatakan bahwa ‘dibalik layar’ itu karena Mega tidak pernah bicara, termasuk berpesan kepada Mega agar nongol dalam konflik KPK-Polri ini,” kata Pengamat Politik Ubedilah Badrun, kepada Aktual.co, Kamis (5/2).
Hingga kini, Megawati masih diam, sehingga rakyat memang disuguhkan pada berita dibalik layar. Jadi, ini kritik untuk Megawati agar menyampaikan pendapat dalam persoalan ini (konflik KPK-Polri).
“Ketidaksukaan Mega lebih pada antisipasi problem hukum kedepan. Ini problem individu SBY dan Mega yang belum selesai,” kata dia.
Sebelumnya, mantan Presiden SBY melalui akun twitternya menyebutkan saat ini rakyat justru disuguhi banyak cerita ‘dibalik layar’ yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Presiden ke-6 Indonesia itu pun mengatakan bahwa persoalan KPK vs Polri tak rumit, dan solusinya pun tersedia.
“Saat ini rakyat dikejutkan banyak cerita ‘di balik layar’ yang tak baik. Semua perlu diklarifikasi agar kepercayaan rakyat tidak runtuh,” kata SBY melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, Rabu (4/2).
Sayangnya hal ini masih ditambah dengan aksi saling ‘serang’ dan ‘buka-bukaan’ sesama politisi. Rakyat bingung karena tidak tahu pihak mana yang benar. 
Dia pun mengingatkan agar para pemimpin, pejabat negara, lembaga penegak hukum, dan partai politik butuh kepercayaan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain