Jakarta, Aktual.co — Mumi dari seorang Biksu yang ditemukan di Mongolia beberapa waktu lalu, mengejutkan para ilmuwan. Pasalnya, Mumi Biarawan Budha tersebut ditemukan dengan posisi meditasi yang tidak lazim.

Seorang dokter pimpinan spiritual di Tibet, Barry Kerzin mengatakan, bahwa posisi meditasi yang dilakukan Mumi tersebut disebut “Tukdam”. Anehnya, Kerzin sempat mengklaim jika biksu tersebut tidak dalam keadaan meninggal.

“Jika meditator dapat terus tinggal di negara meditasi ini, dia bisa menjadi Budha,” kata Kerzin, dilansir dari BBC, Kamis (5/2).

Dari hasil pemeriksaan forensik, selama proses meditasi, Biksu tersebut menyelimuti dirinya dengan kulit sapi. Hal itu diduga menjadi faktor mengapa tubuh Mumi tersebut masih terawat dengan baik, meskipun beberapa ilmuan berpikir cuaca Mongolia yang dingin juga menjadi salah satu faktornya.

Penemuan Mumi Biksu sebenarnya bukan dari hasil penelitian. Melainkan diambil dari seorang pencuri yang ingin menjualnya ke pasar gelap. Namun, tidak disebut dari mana pencuri itu mendapatkan Mumi itu.

Polisi Mongolia telah menangkap pelakunya. Dia ditahan di National Centre of Expertise Forensik. Sampai sekarang para ilmuan masih mencoba mengungkap Identitas mumi tersebut. Terdapat spekulasi bahwa ia adalah Guru Lama Dashi-Dorzho Itigilov.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Komjen Polisi Budi Waseso mengisyaratkan siap menjabat sebagai kapolri jika terpilih.
“Apa pun kalau sudah diberi tugas, itu amanah. Seluruh prajurit harus siap, termasuk saya,” kata Budi di Jakarta, Kamis (5/2).
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebelumnya telah mengajukan lima nama kandidat calon kapolri baru di tengah beredarnya kabar pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Lima nama yang diajukan termasuk nama Budi Waseso.
Menanggapi hal itu, jenderal bintang tiga ini pun enggan berkomentar. “Tanyakan saja pada Kompolnas soal itu,” katanya.
Sebelumnya Komisioner Kompolnas M Nasser membenarkan bahwa Kompolnas telah menyiapkan daftar nama calon Kapolri yang baru.
Nasser mengatakan telah mengusulkan lima nama komisaris jenderal polisi pada Presiden Joko Widodo pekan lalu.
“Benar Kompolnas menyiapkan daftar usulan baru, tapi Presiden juga bisa menggunakan nama-nama yang diberikan minggu lalu. Kita memberikan riwayat lengkap orang per orang,” kata Nasser.
Lima nama calon Kapolri yang disampaikan pada Presiden pekan lalu antara lain Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayitno, Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menelaah permohonan perlindungan, Feriyani Lim yang melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan dugaan pemalsuan identitas.
“Setiap permohonan (perlindungan) yang baru masuk akan ditelaah dan didalami oleh LPSK, apakah memenuhi syarat sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-undang atau tidak,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Kamis (5/2).
Edwin menjelaskan Undang-undang mensyaratkan empat hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban. Yakni pentingnya keterangan, tingkat ancaman yang dialami pemohon, catatan rekam medis atau psikologis pemohon atau rekam jejak kejahatan.
Berdasarkan hasil penyampaian dari pihak pemohon, Edwin menuturkan sejauh ini belum ada ancaman fisik maupun psikis terhadap FL. “Namun, adanya suatu kekhawatiran karena FL berlawanan dengan pejabat publik sehingga ditakutkan akan ada tekanan yang merugikan pemohon,” ujar Edwin.
FL bersama tim pengacara mendatangi LPSK guna mengajukan perlindungan pada Rabu (4/2). Tim pembela hukum FL menceritakan kronologis kejadian yang dialami kliennya, termasuk proses pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik kepolisian.
Edwin menyatakan permohonan yang telah diterima LPSK akan ditelaah selanjutnya akan dibahas melalui Rapat Paripurna Pimpinan untuk dikabulkan atau tidak.
Sebelumnya, FL melaporkan Abraham Samad (AS) dan U ke Mabes Polri, Minggu (1/2) malam. FL mengadukan AS dan UK berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/72/II/2015/Bareskrim tertanggal 1 Februari 2015.
AS dan UK dituduh memalsukan dokumen kepada instansi sesuai Pasal 93 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 telah diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 264 KUHP.
Saat ini FL berstatus tersangka dugaan kasus pemalsuan dokumen yang ditangani Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Polda Sulselbar) pada 2007.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu