Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Laoly menyebut, jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyandang status tersangka, maka harus dinonaktifkan.
“Secara hukum mereka seharusnya dinonaktifkan,” kata Yasonna di Kantor Wapres, Kamis (5/2).
Mantan politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebut, penonaktifan itu mengacu pada Undang-undang.
“Ketentutan hukumnya begitu menurut UU KPK. Karena masalahnya masih begini. Kalau benar AS diperiksa, ini membuat KPK tidak efektif,” kata dia.
Dia menilai, jika pimpinan KPK sudah menyandang status sebagai tersangka, maka hal tersebut tak akan evektif untuk membuat keputusan. “Kalau sudah tersangka tidak efektif lagi membuat keputusan, aktivitas KPK menghalang,” tambahnya.
Tak hanya Bambang Widjojanto (BW) yang sudah jadi tersangka di Mabes Polri. Pimpinan KPK yang lain, yakni Adnan Pandu Praja dan Abraham Samad juga sudah masuk penyidikan kasusnya. Polri sudah membuat Sprindik. Hanya Zulkarnain saja yang belum dibuatkan Sprindik oleh Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polres Temanggung, Jawa Tengah, meringkus tiga pemuda yang terlibat jual beli sabu-sabu di wilayah Parakan, Temanggung.
Kasubbag Humas Polres Temanggung AKP Henny Widiyanti mengatakan, ketiga pelaku tersebut yakni Edy Winarno, 32 tahun, Hartari, 36 tahun dan Catur Tegar Prakoso, 21 tahun.
Menurut dia, semula petugas menangkap Edy dan Hartari di pertigaan Jubug, Desa Wanutengah yang diduga sedang bertransaksi narkoba. Hasil pengembangan kasus tersebut juga ditangkap Catur yang berperan sebagai perantara.
Dia mengatakan dari penangkapan tersebut berhasil diamankan satu bungkus rokok di dalamnya terdapat satu bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu.
“Kemudian dari dua telepon seluler yang disita satu di antaranya terdapat pesan singkat terkait transaksi narkoba,” kata dia.
Selain itu, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi H 3154 KA.
Dia menuturkan para tersangka dijerat Pasal 112 ayat 1 subsider Pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp8 miliar.
Tersangka Hartari mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Edi melalui perantara Catur. Dia membeli satu paket dengan harga Rp700 ribu. 
Sedangkan Edi mengaku mendapat barang haram itu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui SMS dengan modus barang diletakkan di suatu tempat yang sudah disepakati.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Selain dilindungi sejumlah kelompok elemen masyarakat, terpidana kasus rekening gendut anggota Polres Raja Ampat, Labora Sitorus ternyata juga dilindungi oleh oknum aparat. 
Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan petugas untuk menangkap dan mengembalikan Labora ke LP Sorong.
Untuk menghindari benturan antara petugas dengan oknum aparat yang diduga bersenjata, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bersama aparatur hukum yang lainnya mencoba upaya persuasif dengan meminta Labora kembali ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sorong. 
Petugas pun menjelaskan kepada Labora bahwa surat bebas yang dia klaim sebagai alasannya untuk bertahan di luar LP adalah surat tidak sah.
“Dia bertahan, tidak mau kembali ke LP dengan alasan telah mendapatkan surat bebas tersebut. Nah kita jelaskan bahwa surat tersebut aspal (asli tapi palsu),” ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Handoyo Sudrajat saat dihubungi, Kamis (5/2). 
Dia melanjutkan, upaya persuasif ini diharapkan dapat mengembalikan Labora tanpa harus ada benturan di lapangan. Menurut Handoyo, upaya persuasif ini akan dilakukan sampai batas waktu yang dianggap cukup. 
Nantinya, jika upaya persuasif ini tidak membuahkan hasil, maka petugas akan melakukan penjemputan paksa terhadap Labora. “Kita upayakan persuasif dulu. Kita berharap dia kembali. Tapi kalau tidak ditanggapi juga, maka akan kita lakukan penjemputan paksa,” ungkap dia.
Sayangnya Handoyo mengaku belum mengetahui kapan rencana jemput paksa itu akan direalisasikan. Menurutnya hal tersebut tergantung bagaimana tim di lapangan menentukan kapan waktu yang tepat. 
“Itu nanti teman-teman di lapangan yang akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk penjemputan paksa,” katanya lagi.
Diungkapkan Handoyo, karena Labora juga dilindungi oknum aparat, maka pihaknya menggandeng seluruh aparatur hukum yang ada. Menurut dia, selain berkoordinasi dengan kejaksaan dan Polda setempat, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Intelejen Nasional (BIN) di daerah. 
“Selain itu kita juga berkoordinasi dengan unsur TNI. Kita berkomunikasi dengan Danrem setempat,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu