Jakarta, Aktual.co — Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat yang menolak gugatan pengurus PPP kubu Djan Faridz terhadap pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya, yang dilaksanakan pada 15-17 Oktober 2014 lalu.
Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy, menilainya sebagai sebuah kado istimewa untuk Mukernas I PPP.
“Tadi siang ada kado dari PN Jakpus. Gugatan untuk membatalkan keabsahan Muktamar Surabaya sudah ditolak. Ini kado untuk Mukernas,” kata Romi dalam sambutannya saat membuka Mukernas I PPP di Kompleks Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (17/2) malam.
Dikatakan dia, putusan PN Jakpus ini tentunya memperkuat kedudukan kepengurusannya, namun di sisi lain juga memberikan tantangan berat. Romi berujar langkah selanjutnya adalah sudah masuk ke tataran pengurus.
“Sekarang di tataran elit, untuk islah. Mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Apabila ada yang besar hati, akui yang sah. Di sisi lain, ada yang merangkul tanpa ungkit-ungkit masa lalu,” ujarnya.
Lebih lanjut, diakui anggota Komisi III DPR RI itu, hingga saat ini pihak Djan Faridz belum mau menyerah. Mereka masih menunggu hasil PTUN pekan depan. Meski begitu, Romi mengaku sudah siap merangkul seluruh pengurus di kubu pimpinan Djan Faridz.
“Selaku ketum, saya ajak saudara-saudara yang belum bergabung, ayo bergabung di bahtera besar PPP,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PPP, M Romahurmuziy (Romi) mengatakan bahwa kepengurusan yang  sah untuk mengikuti Pilkada serentak pada Desember 2015 nanti, adalah kepengurusan yang dipimpinnya.
Hal itu menyusul keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan pengurus PPP kubu Djan Faridz terhadap pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya yang dilaksanakan pada 15-17 Oktober 2014 lalu dan surat keputusan Kemenkumham.
“UU Pilkada mengatur wajib pendaftaran disertai surat persetujuan dari DPP. Artinya, kordinasi dan konsolidasi di semua tingkatan adalah keharusan,” ucap Romi dalam Mukernas I PPP, di Kompleks Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (17/2) malam.
“Berdasarkan surat Kemenkumham, tidak ada keraguan, tidak ada multitafsir, yang sah adalah hasil Muktamar Surabaya,” imbuhnya.
Romi membanggakan partai kabah itu sebagai partai pertama yang menggelar konsolidasi usai revisi UU Pilkada disahkan. Untuk mencapai target memenangkan 51 Pilkada, Romi memaparkan kriteria kepala daerah yang harus dipenuhi kader PPP.
Yang pertama adalah aspek integritas. Sementara itu yang kedua adalah loyalitas terhadap program yang menyejahterakan rakyat.
“Jangan hanyut di program mercusuar yang menjauhkan dari rakyat,” ujarnya mengingatkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad siap mendur dari jabatan komisioner KPK jika terbukti bersalah di kasus pemalsuan dokukem.
“Saya pikir itu standar bagi seluruh pimpinan KPK (pengunduran diri). Tidak ada masalah dengan hal-hal itu,” ujar Samad di gedung KPK, Selasa (17/2) malam.
Meski begitu, tambahnya, keputusan itu baru akan diambil apabila pihak Polda Sulselbal bisa membuktikan bersalah. Dia juga menegaskan, sebelum benar-benar mengundurkan diri, Samad akan melakukan pembelaan.
“Kita sudah membahas berbagai macam langkah-langkah yang mungkin akan kita lakukan ke depan. Sebelum itu, tim hukum saya akan menelaah lebih jauh dan tentunya mempersiapkan langkah-langkah pembelaan yang lebih komprehensif,” paparnya.
Sebelumnya Polda Sulselbar menetapkan AS sebagai tersangka dugaan kasus pemalsuan dokumen, BW tersangka dugaan kasus sengketa pilkada Kota Waringin Barat dan 21 penyidik KPK akan segera diperiksa atas dugaan kepemilikan senjata ilegal oleh Bareskrim Mabes Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad membantah melakukan pemalsuan dokumen untuk Feriyani Liem.
“Saya akan hormati proses hukum, meskipun dalam hati saya tidak bisa menerima, saya tidak melakukan atas tuduhan ini,” kata Samad di gedung KPK, Selasa (17/2) malam.
Samad menuding, tuduhan yang dilakukan Feriyani Liem itu tidak benar. Terlebih dia mengklaim tidak kenal dengan Feriyani dan tidak tahu persis terhadap pemalsuan surat tersebut.
“Saya bingung dengan alamat KK tersebut, karena alamat itu adalah ruko,” jelas Samad.
Menurut dia, apa yang dituduhkan Polda Sulselbar terkait dengan penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka atas dugaan rekening gendut.
“Namun saya sadar sejak awal saya dan BW jadi target operasi, kebenaran Insya Allah akan muncul,” tambah Abraham.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu