Jakarta, Aktual.co — Satu-satunya upaya hukum yang bisa dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan praperadilan yang dimenangkan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG) adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Denny Indrayana mengatakan, sebenarnya terdapat dua langkah hukum lainnya yang bisa diambil KPK yakni kasasi dan banding.
Namun, di MA, kata dia tidak ada Undang-undang (UU) yang membuka ruang untuk kasasi terhadap suatu putusan praperadilan. Begitu juga dengan banding. MK, sambung dia sudah menghapuskan UU untuk banding mengenai hasil praperadilan.
“Satu-satunya jalan PK. Karena kalau kasasi, MA UU-nya saja tidak membuka ruang untuk praperadilan. Banding juga tidak dimungkinkan karena ada keputusan MK tahun 2012 yang membatalkan upaya banding untuk praperadilan,” papar Denny di gedung KPK, Selasa (17/2).
Pasca hakim Sarpin Rizaldi memutuskan untuk mengabulkan permohonan BG di praperadilan, KPK belum mengambil langkah hukum. Lembaga yang dikomandoi Abraham Samad itu beralasan, untuk mengambil upaya selanjutnya diperlukan pengkajian lebih dalam terhadap putusan tersebut.
“Harus dilihat dari aspek yang lebih dalam, KPK perlu waktu untuk mempelajari putusan praperadilan. Belum ada langkah-langkah apapun sebelum KPK membaca secara lengkap putusan yang dibacakan oleh hakim,” ujar Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP, Senin (16/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penetapan status tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, membuat lembaga anti rasuah hanya mempunyai dua komisioner yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. 
Hal itu membuat KPK semakin tidak berdaya, karena tidak ada keputusan hukum yang bisa diambil. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Denny Indrayana, menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
“Yang relevan dilakukan Presiden adalah mengeluarkan Perppu bagi KPK sekarang yang pimpinannya tinggal dua,” ujar Denny di gedung KPK, Selasa (17/2).
Tak hanya itu Denny pun menanggapi putusan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG). Denny menyarankan KPK segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Teman-teman KPK segera saja PK. Kenapa PK? Karena kalau kasasi, tidak ada Undang-undang MA yang membuka ruang untuk praperadilan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ratusan mahasiswa tergabung dalam Konsolidasi Gerakan Bem Jakarta (KGB Jakarta) menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/2) sore.
Aksi tersebut, para mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo dengan tiga tuntutan rakyat atau (Tritura). Pertama, Save Polri segera lantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri sebagai amanat konstitusi dan tata kelola kenegaraan yang baik.
“Kedua, save KPK audit KPK setelah melihat keputusan pra peradilan untuk membersihkan KPK dari kepentingan politik dan balas dendam pribadi,” jelas Koordinator aksi Randi Ohoinaung selaku Ketua BEM FH UBK di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Tuntutan terakhir, tegas Randi yakni save Indonesia dengan melindungi Jokowi dari tekanan asing untuk memilih pejabat negara yang sesuai dengan selera modal dan kepentingan asing.
“Kami sengaja melakukan konsolidasi di Jakarta guna mengawal amanat konstitusi dan keadilan. Pelantikan BG sebagai Kapolri adalah amanat konstitusi dan mekanisme tata pengelolaan negara yang baik. Jika tidak dilakukan, maka Presiden telah melanggar amanat konstitusi yang telah diputuskan,” tandas Randi.
Selain menyampaikan orasi-orasi, para mahasiswa juga menggelar spanduk Tritura mahasiswa :1. Lantik komjen budi gunawan 2. Audit KPK dan ke 3. Lawan kepentingan asing, menentukan pejabat negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu