Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo diminta untuk menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Abraham Samad oleh kepolisian.
Hal ini dikatakan oleh politisi Partai PDIP Pramono Anung, di Gedung DPR, jakarta, Selasa (17/2).
“Sudah seharusnya Presiden segera mengeluarkan Kepp‎res untuk menetapkan siapa yang akan menjadi Plt (Ketua KPK),” kata Pramono.
Dia menambahkan, KPK tidak bisa dibiarkan berlama-lama mengalami kekosongan kepemimpinan, dan bila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka dampak buruk akan dirasakan oleh seluruh elemen bangsa.
Diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad resmi menjadi tersangka di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Polda Sulselbar.
“Setelah dilakukan gelar perkara yang digelar di Bareskrim yang dihadiri penyidik Polda Sulselbar, Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Penetapan tersangka tersebut pada tanggal 9 Februari 2015,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar Endi Sutendi saat menggelar konferensi pers di Markas Polda Sulselbar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (17/2). 
Endi mengatakan, pihak kepolisian sudah memiliki bukti cukup untuk meningkatkan status Abraham sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang disita berupa Kartu Keluarga (KK), KTP Feriyani Lim dan paspor Feriyani Lim yang diduga palsu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cilacap, Jawa Tengah, menciduk dua napi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pulau Nusakambangan, karena mengonsumsi sabu-sabu di dalam penjara.
“Dua napi tersebut bernama Roni dari Surabaya dan Pace dari Cilacap, keduanya menghuni Lapas Narkotika,” kata Kepala Polres Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Ulung Sampurna Jaya di Cilacap, Selasa (17/2).
Menurut dia, Roni sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan baru dijalani empat tahun sedangkan Pace divonis empat tahun penjara dan telah dijalani dua tahun masa tahanan.
Menurut dia, kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di dalam Lapas Narkotika itu terungkap setelah Satresnarkoba melakukan penyelidikan sekitar satu bulan.
Dalam hal ini, kata dia, pihaknya menerima informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba yang mengarah kepada dua napi tersebut.
Setelah dilakukan penggeledahan di Lapas Narkotika, lanjut dia, pihaknya menemukan barang bukti berupa sembilan plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat secara keseluruhan sekitar 3,093 gram, dua pipet kaca, serta sebuah papan yang tengahnya berlubang.
Menurut dia, barang bukti tersebut diketahui milik Roni dan Pace.
“Oleh karena itu, kami segera membawa Roni dan Pace ke Polres Cilacap untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil tes urine, mereka positif gunakan sabu-sabu,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini masih mendalami dan mengembangkan kasus penyalahgunaan sabu-sabu tersebut termasuk menyelidiki asal barang haram itu dan kemungkinan adanya keterlibatan petugas lapas.
Menurut dia, dua napi tersebut bakal dijerat Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp800 juta dan/atau Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika denan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Saat ditanya wartawan, Pace mengaku sabu-sabu itu dibeli dengan harga Rp3 juta. “Saya gunakan sendiri dan beramai-ramai sama teman,” katanya.
Akan tetapi, dia bungkam saat ditanya asal sabu-sabu itu dan bagaimana cara memasukkan ke dalam Lapas Narkotika.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan dari Wakil Kamal (kubu Ahmad Yani) terkait pelaksanaan muktamar VIII PPP, 15-17 Oktober 2014, di Surabaya.
Ketua Majelis Hakim, Suwidya, memutuskan mengabulkan eksepsi para tergugat 1, 2&5 dan 2,3 terhadap kewenangan absolut. Selain itu PN Jakpus tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan menghukum penggugat untuk mengganti biaya yang timbul dari perkara ini.
“Dengan demikian SK Menkumham tanggal 28 Oktober 2014 dinyatakan tetap sah,” kata Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/2).
DPP PPP mengajak seluruh warga PPP untuk kembali bersatu, mengakhiri seluruh perbedaan dan bergandengan tangan untuk kejayaan Indonesia kedepan. 
“Lupakan seluruh perbedaan, karena itu hanya akan mengendurkan semangat perjuangan. Tatap masa depan, karena tantangan semakin menjadi kenyataan,” ujarnya.
Pihaknya akan melakukan konsolidasi awal dengan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP 17-19 Februari 2015, di Komplek Bidakara, Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Keluarga terpidana mati kelompok ‘Bali Nine’, Myuran Sukumaran, mulai mengemasi sejumlah barang pribadi dan membawanya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar, Kerobokan, Kabupaten Badung.
Raji Sukumaran yang merupakan ibu dari Myuran ditemani sejumlah kerabatnya keluar dari pintu lapas dengan membawa beberapa tas berukuran sedang yang berisi sejumlah barang di antaranya berisi sejumlah buku.
Kepala Lapas Kerobokan Sudjonggo membantah, pembawaan barang-barang pribadi milik salah satu terpidana mati tersebut berkaitan dengan proses pemindahan yang akan dilakukan Selasa (17/2) malam.
“Barang-barangnya masih (di dalam sel penjara). Kami belum mendapatkan informasi dari Kejati. Belum tahu apakah malam ini (pemindahan),” kata ketika dikonfirmasi.
Menurut dia, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait waktu pemindahan kedua terpidana yang ditangkap tahun 2005 itu dari pihak terkait.
Kejaksaan Agung menyatakan pemindahan akan dilaksanakan pekan ini, Sudjonggo mengaku belum memberitahukan hal itu kepada narapidana yang divonis mati tahun 2006.
Meski demikian, lapas terbesar di Bali itu mengaku siap kapanpun apabila keduanya akan dipindahkan.
Hingga Selasa (17/2) siang, sejumlah anggota keluarga dari Myuran dan Andrew Chan masih menjenguk mereka di lapas.
Pengacara dari Australia Julian McMahon juga ikut mendampingi keluarga terpidana mati itu.
Meluasnya pemberitaan menjelang eksekusi kedua terpidana tersebut menarik perhatian sejumlah wisatawan mancanegara yang ingin mendokumentasikan dirinya di depan lapas terbesar di Denpasar itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu