Jakarta, Aktual.co — Deklarasi Palestina menjadi agenda pembahasan dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika yang digelar April mendatang di Jakarta dan Bandung.
“Ada sejumlah tujuan, salah satunya soal deklarasi Palestina,” kata Wamenlu AM Fachrir, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/2).
Sejauh ini sudah 109 undangan yang disebar ke negara-negara di Asia dan Afrika. Pihak kemenlu meminta arahan dari presiden terkait persiapan yang dilakukan.
Sementara, Presiden Joko Widodo meminta segala persiapan dilakukan dengan baik, meski waktunya tinggal sekitar satu bulan lebih.
” Yang ini sangat mepet sekali, tapi saya yakin kalau persiapan perencanaan dan konsolidasi organisasinya bisa segera dilakukan,” kata Jokowi.
Peringatan 60 tahun KAA akan terbagi dalam dua segmen. Segmen pertama Konferensi Tingkat Tinggi Negara Asia-Afrika yang digelar di jakarta, dan segmen kedua terkait peringatannya yang akan dilaksanakan pada 24 April 2015 di Bandung.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penasihat hukum terdakwa kasus penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, Rina Iriani masih berupaya mengajukan pengalihan penahanan.
Pengajuan pengalihan penahanan tersebut disampaikan penasihat hukum terdakwa, OC Kaligis kepada Hakim Ketua Dwiarso Budi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (17/2) yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.
“Sebelum dibacakan vonis, kami mohon mengajukan pengalihan penahanan secara lisan maupun tertulis,” kata Kaligis.
Menurut dia, pengajuan pengalihan penahanan tersebut didasarkan atas kasus korupsi dengan terpidana mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi yang tidak ditahan meski terbukti bersalah.
Atas permohonan tersebut, Hakim Ketua Dwiarso Budi meminta penitera pengganti mencatat permohonan pengalihan penahanan tersebut.
Sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan vonis.
Sebelumnya, mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, dituntut hukuman 10 tahun penjara dalam kasus penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri kabupaten setempat.
Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar.
JPU Slamet Widodo saat membacakan tuntutan juga meminta majelis hakim mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp11,8 miliar.
“Jika terdakwa tidak mampu membayar maka harta benda miliknya akan disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut,” katanya.
Rina Iriani dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan Undang-undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politisi Senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus segera bersikap untuk menyelesaikan persoalan Komjen pol Budi Gunawan.
Hal itu menyusul putusan praperadilan yang memenangkan permohonan Budi Gunawan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Secara hukum proses praperadilan itu ditunggu bersama-sama, maka sekarang bola itu ada ditangan presiden. Sepenuhnya presiden harus segera mengambil sikap, sebab kalau terlalu lama dibiarkan, maka yang rugi kita (masyarakat Indonesia),” kata Pramono, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/2).
“Maka harus ada sikap resmi presiden untuk menentukan hal tersebut. Kalau DPR keputusannya sudah jelas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut, jika soal rasa keraguan soal jadi tidaknya Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri, hanya presiden yang mengetahui.
“Saya tidak tahu, hanya presiden yang tau, saya tidak ingin berandai-andai pada hal tersebut,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang