Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI mendesak pemerintah agar mempercepat seleksi pimpinan KPK, dimana dua pimpinan KPK sudah jadi tersangka kasus pidana.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III Azis Syamsudin kepada wartawan di komplek parlemen, Selasa (17/2).
“Kita mendesak akan percepatan panitia seleksi pimpinan KPK pada maret sesuai reses,” ungkapnya
Kata Azis, Komisi III akan berkoordinasi kepada pemerintan percepatan seleksi ini.
Sementara itu, Abraham Samad harus dinonaktifkan, karena dalam undang-undang jelas pasalnya jika ada pimpinan KPK jadi tersangka maka harus dinonaktifkan.
“Samad harus nonaktif,” demikian Azis.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sidang rapat paripurna DPR dengan agenda penetapan keputusan tingkat II atas revisi UU No 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan revisi UU No 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).
“Hari ini pengambilan keputusan tingkat II,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2).
Agus juga menyampaikan, ada beberapa perubahan yang telah disepakati dalam peraturan tersebut. Salah satunya seperti mengenai uji publik bagi para calon.
“Nantinya tidak akan ada uji publik diserahkan kepada partai politik. Kalau dahulu dari KPU maka kali ini tidak,” terangnya.
Peraturan lain yang dirubah dan disepakati ialah syarat kemenangan. Di mana pasangan calon kepala daerah yang memiliki perolehan suara tertinggi maka akan dinobatkan sebagai pemenang.
“Sekarang tidak ada putaran kedua, sehingga siapa yang terbanyak di pemilu itu dilaksanakan langsung menjadi atau mempereloh kemenangan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memanggil saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang Jero Wacik saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011.
“Para saksi diperiksa untuk tersangka JW (Jero Wacik),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (17/2).
Saksi yang dipanggil adalah Kepala Bagian Akuntansi Kementerian Pariwisata M Farid, Kepala Bagian II Korpri Kementerian Pariwisata Budiarto dan mantan pegawai negeri sipil Kementerian Pariwisata Maesaroh.
KPK mengumumkan Jero Wacik sebagai tersangka pada 6 Februari berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001.
Dugaan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp7 miliar akibat penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran tersebut.
Sebelumnya KPK sudah menetapkan Jero sebagai tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Jero Wacik sebagai Menteri periode 2011-2013 sejak 2 September 2014 lalu.
KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif.
Hal itu diduga dilakukan Jero karena DOM sebagai menteri ESDM kurang dibanding saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
DOM itu diduga mengalir ke sejumlah pihak antara lain Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, mantan ketua Komisi VII DPR fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan pimpinan media massa nasional Don Kardono.
Total dana yang diduga diterima oleh mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu adalah Rp9,9 miliar.
Dalam kasus ini KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ditetapkannya Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen kependudukan oleh Polda Sulawesi Selatan-Barat (Sulsel-Bar) terus mendapatkan tanggapan dari poltisi di Senayan.
Pasalnya, dengan ditetapkan tersangka maka telah terjadi kekosongan pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
Politisi Senior PDI Perjuangan, Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi harus mengambil langkah cepat penyelamatan KPK agar tetap dapat berfungsi sebagai tombak pemberantasan korupsi. Sebab, sesuai ketentuan UU KPK menyebutkan pimpinan KPK yang menjadi tersangka harus diberhentikan sementara.
“Kalau memang ada kekosongan pimpinan KPK karena jadi tersangka, maka presiden harus segera mengeluarkan kepres untuk menyelamatkan ini,” kata Pramono kepada wartawan sebelum menghadiri sidang rapat paripurna DPR RI, di Senayan, Selasa (17/2).
Ia berpendapat, langkah cepat presiden itu sangat diperlukan untuk menyelamatkan lembaga anti rasuah ini, agar program pemberantasan korupsi dapat kembali berjalan dengan baik di Indonesia ini.
“Saya melihat KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, dan lembaga ini masih sangat dibutuhkan okeh bangsa ini karena persoalan korupsi bangsa ini masih sangat tinggi,” ujar anggota Komisi I DPR RI itu.
“Maka dengan demikian presiden seharusnya mengeluarkan keperes untuk menetapkan siapa yang menjadi plt (pelaksana tugas). Sebab, kalau ini didiamkan terlalu lama, kasian bangsa ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang