Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan menghadiri undangan Komisi III dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) hari ini.
Kedatangannya ke komisi bidang hukum itu, terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pertemuan antara Abraham Samad dengan dirinya, pada masa kampanye Pilpres 2014 kamarin.
“Saya merencanakan hadir, semoga besok bisa hadir meyampaikan apa yang saya ketahui,” kata Tjahjo ketika dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Senin (16/2).
Namun ketika ditanyakan, apakah dalam pertemuannya itu akan menunjukan sejumlah bukti terkait pertemuan itu kepada komisi pimpinan Aziz Syamsuddin itu?. Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan hanya memberikan keterangan saja, sepanjang diketahui.
“Memberikan keterangan sebenarnya saja, tidak ada bukti lain, hanya pertemuan sekali dan tidak 4 mata, ada 5 pasang mata (dalam pertemuan itu),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta asupan gizi seimbang dinilai bisa menjadi salah satu upaya mencegah penyakit Tuberculosis (TB) di lingkungan masyarakat.

“Jaga kebersihan diri dan lingkungan serta jangan terkena percikan batuk, bisa menjadi upaya pencegahan TB,” kata Koordinator Tim TB PKPU, Asri Rachman melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (15/2)

Kementerian Kesehatan mencatat Jakarta menjadi salah satu kota terbesar penyumbang penyakit TB.

Untuk itu, PKPU bersama pihak Adam Bilfaqih mengadakan kegiatan Ketuk 300 untuk kampanye pencegahan TB di Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ketuk 300 pintu ini bertujuan untuk menjaring suspect TB serta mendatanya.

Setelah terjaring, akan dilakukan pendampingan untuk melakukan pengobatan ke puskesmas.

“PKPU dibantu Kader Kelompok Masyarakat Peduli TB. Para kader ini merupakan kader binaan PKPU selama enam bulan sehingga telah terlatih dan mengetahui banyak hal tetang TB,” katanya.

Sementara itu, dalam kampanye tersebut, PKPU dan para kader memberikan edukasi berupa penyuluhan kepada warga agar waspada terhadap penyakit TB melalui poster dan lain sebagainya.

Selain itu satu rumah yang disuluh oleh mereka diberikan sabun mandi sebagai simbolis untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran penyakit TB.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI akan meminta keterangan kepada sejumlah saksi lainnya terkait pertemuan yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dalam dengan elit PDI Perjuangan pada waktu Pemilu 2014 lalu.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mengatakan, setidaknya ada sekitar lima hingga enam orang yang diundang komisi bidang hukum itu untuk diminta keterangannya, seperti AM Hendropriyono, mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Pemilik unit Apartemen Capitol Residence SCBD, Supriansyah, dan Feriyana Lim.
“Iya, menindaklajuti statemennya pak Hasto, kita undang pak Hendro, pak Tjahjo, Feriyana Lim, Supriyansyah, sekitar ada lima sampai enam orang,” kata Desmon ketika dihubungi, di Jakarta, Senin (16/2).
Lebih lanjut, ketika ditanyakan, apakah rapat nanti akan dilakukan secara terbuka atau tertutup?. Politisi Gerindra itu belum dapat memastikannya.
“(Bisa) terbuka, kecuali yang dipanggil menginginkan (rapat) itu tertutup,” ucapnya.
Sementara itu, Desmond pun mengaku belum mengetahui kapan pihaknya akan mengundang Ketua KPK Abraham Samad untuk dimintai keterangannya. Dirinya hanya memastikan, jika Abraham pasti akan dimintakan keterangannya.
“Sesudah pemanggilan (hari) ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang meragukan data kemiskinan sebagai hal yang aneh dan menyisakan sejumlah pertanyaan.

“Kalau betul data kemiskinan yang ada diragukan, lalu apa dasar pemerintah dalam menentukan target sasaran pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beberapa waktu lalu?,” kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (15/2).

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menilai bahwa pernyataan Presiden tersebut berarti sama saja dengan meragukan data yang ada pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, pernyataan Presiden tersebut juga bisa menimbulkan pertanyaan mengenai target sasaran program bantuan kemiskinan pada 2015 yang anggarannya telah disepakati bersama DPR.

“Pernyataan itu secara tidak langsung juga mengakui adanya kesimpangsiuran definisi dan indikator kemiskinan yang dilakukan kementerian/lembaga pemerintah. Kalau pemerintah tidak tahu siapa saja yang miskin, lalu bagaimana nanti mendistribusikan bantuan kemiskinan yang telah diprogramkan pemerintah?” tanyanya.

Selain itu, Saleh juga mempertanyakan apabila Presiden meragukan, maka apakah data tersebut tetap akan dipakai sebagai landasan penyaluran dana bantuan kemiskinan.

“Karena itu, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan ulang sebelum mendistribusikan bantuan kemiskinan tersebut. Dengan begitu, Presiden dan masyarakat bisa yakin betul bahwa distribusi bantuan tersebut tidak salah sasaran,” tuturnya.

Saleh mengatakan pendataan merupakan salah satu kunci penting dalam kesuksesan program percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut.

“Kalau tidak punya data, bisa jadi orang akan meragukan kemampuan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pernyataan presiden itu pernyataan serius yang perlu ditindaklanjuti,” katanya.

Bila hal itu tidak dilakukan, Saleh khawatir anggaran yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR menjadi tidak bermanfaat. Untuk program KKS saja pemerintah mengalokasikan anggatan Rp9,3 triliun, belum untuk KIS dan KIP.

“Program yang dibutuhkan rakyat tersebut bisa jadi kurang bermakna karena masalah data ini,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: