Jakarta, Aktual.co — Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, di Istana negara, pada Kamis (29/1) kemarin, menuai persepsi publik.
Lantaran, pertemuan itu dilakukan ketika presiden dinilai ‘gamang’ dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satunya terkait persoalan penundaan pelantikan Komjen pol Budi Gunawan sebagai kapolri, yang disisi lain telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Politisi PDIP, Honing Sani menilai jika pertemuan yang dilakukan oleh presiden dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, maupun mantan Presiden BJ Habibi merupakan hal positif bagi Jokowi. Jokowi tentunya akan mendapat banyak masukan dan energi baru untuk menyelesaikan masalah.
“Semakain banyak komunikasi akan menghasilkan keputusan tepat. Yang ditunggu keberanian pak Jokowi mengambil keputusan dengan resiko paling minimal,” ucap dia, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/1).
Sementara itu, ketika ditanyakan ikhwal pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo, dinilai sebagai isyarat jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat berubah haluan untuk mendapatkan dukungan koalisi merah putih (KMP), menyusul isu penarikan dukungan dari PDIP. Penarikan dukungan partai pengusung Jokowi saat pilpres itu dilakukan jika Budi Gunawan tidak dilantik sebagai kapolri?. Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu membantahnya.
Menurut dia, tidak ada instruksi yang dikeluarkan Megawati sebagai ketua umum agar PDIP menarik dukungannya kepada pemerintah sebagai partai pengusung, terkait pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo yang dinilai sebagai isyarat jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat berubah haluan untuk mendapatkan dukungan koalisi merah putih (KMP).
“Nggak, Ibu Mega tidak pernah membuat keputusan seperti itu, dan sebagai ketua umum, mantan presiden ibu Mega tahu betul bahwa pengangakatan dan pemberhentian Kapolri itu preogratif hak yang melekat pada presiden, dan siapapun tidak boleh diintervensi,”
“Dan kalau ada yang mempersepsikan bahwa ibu Mega mempengaruhi, menurut saya tidaklah, sebagai mantan presiden beliau tau betul bahwa lembaga institusi lembaga kepresidenan harus dijaga, sehingga 100 persen saya pastikan ibu Mega tidak memberikan tekanan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mencari bukti keterlibatan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang diduga menikmati aliran dana dalam kasus alih fungsi hutan di Riau dan Bogor. 
Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menyebut, keterangan saksi-saksi di persidangan terdakwa Gulat Mendali Emas Manurung akan divalidasi oleh penyidik. Setelah itu, keterangan tersebut akan digunakan penyidik untuk menguak apakah ada keterlibatan Zulkifli Hasan dalam kasus tersebut.
“Kita terus pantau fakta-fakta persidangan, apa yang nanti akan terungkap di persidangan,” kata Kepala Pemberitaan Priharsa Nugraha ketika dihubungi, Jumat (30/1).
Dia mengatakan, fakta-fakta persidangan itu nantinya akan termuat dalam putusan pengadilan. Terlebih dua saksi sudah menyebut ada keterlibatan Zulkifli Hasan dalam kasus tersebut. “Itu akan menjadi fakta jika termuat dalam putusan persidangan.”
Priharsa pun lagi-lagi memastikan, bahwa KPK terus memantau fakta persidangan. “Yang pasti, KPK terus melakukan penalaahan untuk mendalami kasus tersebut.”
Sebelumnya, Jaksa KPK memutar rekaman sadapan antara Annas Maamun dengan Gulat Manurung, pengusaha yang juga ketua Asosiasi Petani Sawit wilayah Riau. Ada dua rekaman sadapan yang diperdengarkan dalam persidangan Gulat Manurung. Rekaman pertama yang diputar terkait berita acara pemeriksaan nomor 64 kala Annas diperiksa penyidik KPK.
Tapi rekaman yang diputar hanya beberapa detik. “Komisi IV jangan lupa,” kata Annas kepada Gulat dalam sambungan telepon. Sedangkan pada rekaman sadapan kedua, terdengar Annas menyebut nama menteri kehutanan yang mengarah ke Zulkifli yang saat itu menjabat sebagai Menhut, saat berbincang dengan Gulat termasuk menyebut ‘DPR’.
“Untuk DPR RI, begitu, jadi kita tidak perlu berulang-ulang,” kata Annas dalam rekaman yang diperdengarkan di persidangan. Gulat merespon perkataan Annas dengan mengatakan, “Iya Pak, Bapak pun tak perlu bolak balik Jakarta, gitu ya Pak,” kata Gulat.
“Pak Menteri minta ini diselesaikan,” sambung Annas dalam percakapan telepon tersebut lantas kembali menyinggung DPR. “Jangan lupa Komisi IV juga itu,” kata Annas diiyakan Gulat dalam percakapan.
Jaksa KPK menyebut rekaman yang diputar merupakan percakapan tanggal 20 September 2014. Tapi Jaksa ataupun Majelis Hakim tak mengorek keterangan Annas soal komunikasi ini

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komjen Budi Gunawan di jadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Terkait dengan hal tersebut KPK perketat pengamanan di gedung kantor antirasuah tersebut. 
berdasarkan pantauan di gedung KPK, beberapa personel pengamanan KPK sudah bersiaga di pintu masuk tempat parkir. Para personel pengamanan itu memeriksa identitas tiap orang yang masuk ke KPK, termasuk para karyawan.
Hal tersebut tidak seperti biasanya. Sebelumnya semua orang bebas keluar masuk gedung KPK. Namun hari ini, pemeriksaan benar-benar di lakukan dengan ketat. Pemeriksaan dimulai dari identitas KTP sampai dengan SIM. Setelah itu pemeriksaan dilakukan pada kendaraan, sampai pemeriksaan STNK.
Pihak KPK membenarkan adanya pengetatan pengamanan di sekitar gedung lembaga anti rasuah itu. Namun, KPK menolak jika dikatakan pengetatan pemeriksaan terkait pemeriksaan Budi Gunawan.
“Kalau sesuai jadwal, rencananya pemeriksaan terhadap BG dilakukan pukul 10.00 WIB hari ini. Tapi kalau soal pengetatan keamanan tidak berhubungan dengan pemeriksaan tersebut,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, Jumat (30/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Nama Politikus asal Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kerap disebut dalam persidangan dalam kasus suap izin alih fungsi hutan yang disangkakan kepada Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun.
Koordinator Masyarakt Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengatakan, keterangan para tersangka di persidangan bukan tidak lain, ada keterkaitan antara Zulkifli Hasan dengan kasus yang saat ini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Nampak kemudian ada faktor keterkaitan dengan kasus yang saat ini tengah berurusan dengan KPK. Ini bukan sekedar suap antara pengusaha dan Gubernur Riau saja, ini kan lebih dalam dan itu menyangkut DPR dan Menteri ketika itu Zulkifli Hasan,” kata Boyamin ketika dihubungi, Jumat (30/1).
Dengan adanya kesaksian kedua tersangka dan saksi-saksi lainnya, kata dia, hal tersebut langkah masuk untuk menjerat Ketua MPR itu dalam kasus-kasus tersebut. KPK, sambung dia harus bergerak cepat untuk menjerat Zulkifli Hasan.
“Ini pintu masuk. Bahwa menteri (Zulkifli Hasan) itu memberikan keputusan hutan terbatas di rubah menjadi produksi yang diberikan ke swasta di Riau.”
Terlebih lagi dia pun mengakui, banyak memiliki bukti terkait dengan keterlibatan Zulkifli Hasan dalam kasus hutan Riau. Apalagi, kata Boyamin, Zulkifli tak hanya bermain di kasus yang saat ini menjerat Annas Maamun itu.
“Saya pun memiliki bukti baru, bahwa Zulkifli memberikan keputusan hutan terbatas di rubah menjadi produksi yang diberikan ke swasta di Riau. Kalau itu di alihfungksikan maka itu harus ada pengganti, dua kali lipat, itu tanpa ada pengganti.”
Sebelumnya, Jaksa KPK memutar rekaman sadapan antara Annas Maamun dengan Gulat Manurung, pengusaha yang juga ketua Asosiasi Petani Sawit wilayah Riau. Ada dua rekaman sadapan yang diperdengarkan dalam persidangan Gulat Manurung. Rekaman pertama yang diputar terkait berita acara pemeriksaan nomor 64 kala Annas diperiksa penyidik KPK.
Tapi rekaman yang diputar hanya beberapa detik. “Komisi IV jangan lupa,” kata Annas kepada Gulat dalam sambungan telepon. Sedangkan pada rekaman sadapan kedua, terdengar Annas menyebut nama menteri kehutanan yang mengarah ke Zulkifli yang saat itu menjabat sebagai Menhut, saat berbincang dengan Gulat termasuk menyebut ‘DPR’.
“Untuk DPR RI, begitu, jadi kita tidak perlu berulang-ulang,” kata Annas dalam rekaman yang diperdengarkan di persidangan. Gulat merespon perkataan Annas dengan mengatakan, “Iya Pak, Bapak pun tak perlu bolak balik Jakarta, gitu ya Pak,” kata Gulat.
“Pak Menteri minta ini diselesaikan,” sambung Annas dalam percakapan telepon tersebut lantas kembali menyinggung DPR. “Jangan lupa Komisi IV juga itu,” kata Annas diiyakan Gulat dalam percakapan.
Jaksa KPK menyebut rekaman yang diputar merupakan percakapan tanggal 20 September 2014. Tapi Jaksa ataupun Majelis Hakim tak mengorek keterangan Annas soal komunikasi ini. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu