30 April 2026
Beranda blog Halaman 39001

Kurangi Banjir Jakarta, Bogor Buat Lima Juta Lubang Resapan Biopori

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Bogor berupaya turut serta mengurangi banjir di ibu kota. Salah satu cara yang dilakukan adalah membuat lima juta lubang resapan biopori.
“Kota Bogor menargetkan lima juta lubang resapan biopori dalam setahun ini,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya, di Bogor, Jumat (13/2).
Lubang resapan biopori di Bogor adalah pendekatan mikro yang masif dalam membantu penanganan banjir di Jakarta. Gerakan pembuatan lubang ini sebelumnya pernah dilakukan Pemkot Bogor pada 2014 lalu, namun hingga akhir Desember yang terealisasi hanya 245 ribu lubang dari target satu juta lubang.
Pada upaya penanganan banjir di Jakarta, Pemkot Bogor mendapat dana hibah Rp13 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

PDIP Disorot, Pengamat: Itu Resiko Partai Penguasa

Jakarta, Aktual.co — PDI Perjuangan merasa serba salah, gerak-gerik elite partai selalu menjadi sorotan. Terbaru, dinginnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Reseach & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai PDIP harus maklum, karena hal itu merupakan resiko dari partai berkuasa.
“Itulah resikonya, Batuk pun bisa diperhatiin orang. Jadi wajar kalau itu terjadi,” kata Djayadi, di Jakarta, Sabtu (14/2).
Djayadi mengingatkan saat Presiden SBY berkuasa, dimana Demokrat selalu ramai jadi bahan pembicaraan. Justru menurutnya, jika memang tidak ada masalah antara Jokowi dan PDIP sebagai partai pengusung, PDI-P harus mendukung apapun keputusan presiden. “Itulah hukum politik besi,” cetusnya.
Sebelumnya, pertemuan Jokowi dan Megawati dalam acara Munas Hanura, Jumat (13/2), di Solo, menjadi sorotan. Hal ini karena keduanya terlihat tak saling tegur sapa selama acara berlangsung.

Artikel ini ditulis oleh:

Usulan Revisi UU KPK Belum Fokus Bahas SP3

Jakarta, Aktual.co — Usuluan revisi undang-undang KPK yang diusulkan ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih belum spesifik membahas  pemberian kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Aggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat, mengatakan bahwa usulun undang-undang tersebut belum mencakup soal pasal-pasal mana saja yang harus direvisi.
“Usulan itu belum cakup soal pasal-pasal mana apa itu isinya yang hendak direvisi,” kata Martin di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/02).
Usulan undang-undang itu masih seperti gelondongan yang akan dibahas selama lima tahun.
“Bisa dibahas masuk dalam prolegnas. Bisa juga dibahas tahun depan atau lima tahun lagi. Bisa juga itu juga tidak akan dibahas melihat kepada realias politik,” ungkapnya.
Dikatakan politisi partai Gerindra ini, kalau pun undang-undang tersebut mau direvisi harus untuk memperkuat peranan KPK sebagai lembaga penyidik pemberantasn korupsi yang kredibel.
“Jadi kalau mau dievalukasi harus dilihat dulu apa untungnya. Itu lah pasal yang harus diitakuti koruptor. Penyadapan, tidak adanya SP3.”

Artikel ini ditulis oleh:

Pembukaan Munas II Hanura

Presiden RI Joko Widodo (ketiga kanan) di dampingi Ketua Umum Hanura Wiranto (kedua kanan) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (keempat kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pembukaan Musyawarah Nasional II Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/2). Munas kedua Partai Hanura berlangsung dari tanggal 13 – 15 Februari 2015. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Lima Kabupaten di NTT belum Ajukan Permintaan Pupuk

Kupang, Aktual.co — Sebanyak lima kabupaten di NTT belum mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) setempat untuk membeli pupuk bersubsidi. 
Kelima kabupaten tersebut yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Flores Timur, Lembata, Sumba Tengah, dan Kabupaten Malaka.
“Mungkin prosesnya masih di kabupaten. Tapi  RDKK dari lima kabupaten itu  belum masuk di provinsi  sampai sekarang,” kata Kepala Distanbun NTT Anis Tay, yang dikonfirmasi, Sabtu  (14/2).
Menurutnya, cepat atau lambatnya proses ini sangat tergantung dari pengajuan RDKK oleh kelompok. Apabila sudah ada pengajuan, tak ada alasan untuk tertahan di pengecer, PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), maupun Dinas Pertanian kabupaten.
RDKK untuk permintaan semua jenis pupuk yang sudah masuk ke Distanbun NTT  hingga saat ini yakni Urea sebanyak 33.762 ton dari kuota 24.000 ton,  SP36:12.000 ton dari kuota 5.000 ton,  ZA: 4.900 ton dari kuota 2.960 ton, NPK: 47.800 ton dari dari kuota 11.000 ton, dan 85.700 ton dari kuota 5.000 ton.  
Namun, RDKK  yang sudah masuk ke Distanbun belum semuanya divalidasi. Pihaknya sedang melakukan verifikasi untuk segera dilakukan proses lebih lanjut ke produsen, dan diharapkan dalam waktu dekat akan  disalurkan langsung ke kelompok.
Terhadap permintaan yang melebihi kuota akan dilakukan realokasi dari kabupaten yang permintaan di bawah kuota ke kabupaten yang permintaan melebih kuota. Hal yang sama juga dilakukan di tingkat nasional untuk provinsi yang permintaannya di bawah kuota dengan di atas kuota.
“Kalau tidak dilakukan realokasi antarkabupaten, kita bisa minta penambahan kuota ke Pusat. Ini sangat tergantung permintaan,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap meminta kabupaten yang belum memasukkan RDKK untuk segera mengirimnya ke provinsi. Menurutnya, permintaan pupuk ini untuk musim tanam tahun ini belum terlambat.  Selaian itu, alokasi pupuk bersubsidi disiapkan dari Januari hingga Desember.
Ditegaskan, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sudah ditentukan pemerintah. Untuk membedakan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi, bisa dilihat dari warnanya. Hal ini untuk mengantisipasi dugaan adanya permainan harga pupuk di tingkat pengecer.

Artikel ini ditulis oleh:

Sepekan, Ratusan Rumah di Barito Masih Terendam Banjir

Jakarta, Aktual.co — Ratusan rumah warga yang tersebar di enam dari sembilan kecamatan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, masih terendam banjir dalam sepekan ini.
“Meski ketinggian banjir mulai surut, namun sekitar ratusan rumah di sejumlah desa pada enam kecamatan masih terendam banjir,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barito Utara, Guntur Pardede, di Muara Teweh, Sabtu (14/2).
Kecamatan yang teredam banjir itu antara lain, Kecamatan Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan, Lahei, Lahei Barat dan Montallat.
Kecamatan Montallat merupakan kawasan di wilayah hilir merupakan daerah yang paling parah diterjang banjir. Hingga saat ini ada tiga desa yang masih terendam banjir sekitar 200-an bangunan diantaranya rumah, sekolah dana sarana kesehatan.
“Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi korban banjir di enam kecamatan tersebut,” katanya.
Pemerintah daerah masih memberlakukan status siaga tanggap terhadap banjir dan Bupati barito utara, Nadalsyah mengimbau untuk peduli terhadap korban banjir.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain