Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Saiful Mujani Reseach & Consulting  (SMRC), Djayadi Hanan menyebut Presiden Joko Widodo sebagai ‘orang baru’ dalam kancah perpolitikan nasional. Oleh sebab itu, wajar jika Presiden terkesan lambat dalam menyelesaikan konflik KPK-Polri.
“Presiden ini new kids on the block, orang barulah, jadi kalau orang baru dites dululah,” kata Djayadi dalam diskusi bertajuk ‘Simalakama Jokowi’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).
Belum lagi kata Djayadi, posisi Jokowi dipartai pengusungnya yang tidak lebih dari seorang petugas partai.”Presiden tidak mengontrol langsung partainya,” ungkapnya.
Sehingga, Djayadi melihat ‘tekanan’ kepada presiden bisa datang dari segala penjuru. Selain mengurusi negara, presiden juga harus menjaga komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sikap Presiden Joko Widodo terkait konflik KPK-Polri masih ditunggu, sebulan sudah sejak konflik dua institusi penegak hukum ini muncul, Presiden masih belum memberikan keputusan untuk mengakhiri konflik KPK-Polri. Predikat presiden ‘super lambat’ pun siap disematkan untuk Presiden Jokowi.
Namun, Anggota DPR Fraksi PDI-P Dwi Ria Latifa punya pendapat lain. Menurutnya, presiden saat ini dihadapkan pada posisi ‘super’ sulit.
“Sebab keputusan presiden nantinya akan berimplikasi pada banyak aspek, tidak hanya hukum,” kata Dwi dalam diskusi dengan tema ‘simalakama Jokowi’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).
Oleh sebab itu, Ria menilai presiden butuh waktu untuk membuat keputusan. Walaupun, keputusan presiden nantinya tidak bisa menyenangkan semua pihak.
“Tidak ada keputusan yang semuanya menang,” ungkapnya.
Soal sikap partai, Dwi tidak bisa berkata lain. Apapun keputusan PDI-P akan tetap diperjuangkan. Yakni mendukung dilantiknya Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri defenitif.
“Di PDIP  tidak bisa berbelok-belok, kalau sudah dari awal sikap A, kader akan tegak lurus dengan pimpinan partai di atas,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, menilai teror yang menimpa para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto  hanya mengada-ada.
“Hari gini masih ada yg main teror teroran, sungguh aneh,” ujar Neta, ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (13/2) malam.
Neta menyimpulkan terkait isu teror yang dialami pegawai dan penyidik KPK tidak lebih hanya permainan isu dan strategi oknum-oknum KPK,
“Pertama mencari simpati publik, Kedua strategi untuk bisa menarik anti teror TNI masuk dalam konflik KPK vs Polri,” kata dia.
Dia juga menambahkan isu teror itu sengaja disebar luaskan demi untuk menarik rasa kasian dan rasa simpatik masyarakat luas .Sebab menurut dia, kepercayaan masyarakat sekarang ini terhadap oknum-oknum KPK makin melorot mulai dari masalah etika, moral, dan tindakan pidana. 
“Semua yang sudah dilìhat masyarakat itu nyata-nyata membuat mereka makin muak dengan oknum-oknum komisioner KPK. Setelah publik melihat dengan mata telanjang banyak masalah di kalangan oknum-oknumnya,” Tambah Neta.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Terpidana kasus korupsi, Anas Urbaningrum angkat bicara terkait kasus hukum yang menimpa jajaran petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanggapan tersebut dilakukan dengan menulis sebuah surat bertajuk “Menyelamatkan KPK dengan Cara yang Benar”.
Ia menilai, persoalan yang sekarang dihadapi oleh KPK bukan masalah institusi, melainkan masalah personal pengurus KPK. Karena itu, sesungguhnya tidak relevan mengangkat tema penyelamatan KPK.
“Penyelamatan KPK sebagai institusi justru membutuhkan kesediaan untuk merelakan pengurusnya yang diduga melakukan pelanggaran etik atau hukum,” papar Anas.
“Proses hukum dan etik, seharusnya dilalui untuk membuktikan apakah pribadi-pribadi tersebut bersalah atau tidak bersalah,” tambahnya.
Dalam tulisannya, Anas pun tidak bisa menerima jika lembaga anti rasuah itu dianggap sebagai lembaga yang kebal hukum, serba benar ataupun suci. Dia menegaskan kepada orang-orang yang merasa KPK penting, bahwa jangan sampai lembaga tersebut dikorbankan demi kesalahan yang dilakukan para petingginya.
“Penyelamatan KPK adalah memperkuat institusi KPK dengan membebaskan KPK dari tendensi personalisasi dan mitologi serba benar dan suci. Lembaga KPK terlalu mahal jika dijadikan tameng atas kekurangan atau kekhilafan pribadi pengurusnya,” tegasnya.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) juga mendukung semua pihak untuk menyelamatan KPK, tapi dengan cara yang benar. “Penyelamatan KPK adalah penguatan institusi KPK untuk makin cakap, bekerja profesional, independen, imparsial, dan setia pada khitah kelahirannya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby