Jakarta, Aktual.co — Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur menilai kebijakan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, menutup loket penjualan tiket penerbangan di bandara itu melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Selain itu juga melanggar UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP),” kata Ketua YLPK Jatim, Said Sutomo, di Surabaya, Jumat (13/2).

Dalam undang-undang itu, konsumen mempunyai hak-hak normatif antara lain memilih akses beli tiket, baik secara manual maupun online. Hak pilihan tersebut idealnya tidak terhambat oleh kebijakan baru yang justru kontra produktif dengan undang-undang perlindungan konsumen.

“Sementara, melalui undang-undang pelayanan publik sudah menjamin kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan manfaat dari pelayanan publik,” ujarnya.

Bahkan, jelas dia, bandara termasuk salah satu lembaga pelayanan publik yang berkewajiban memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, dengan adanya kebijakan Menhub tersebut justru seolah mengebiri keleluasaan lembaga publik memberikan kemudahan akses masyarakat.

“Khususnya konsumen yang selama ini tergantung pada pola pelayanan sistem penjualan tiket dengan cara manual,” katanya.

Apalagi, tambah dia, bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan tiket mendesak sehingga mereka harus membeli tiket di bandara. Oleh karena itu kebijakan Menhub itu laik dilaporkan ke Ombudsman RI dan dilakukan gugatan melalui PTUN.

Secara umum, sebut dia, penutupan loket tiket di bandara sangat disayangkan karena hal itu akan mempersulit konsumen untuk mendapatkan tiket. Oleh sebab itu YLPK meminta pemerintah agar memberikan kesempatan akses pembelian tiket yang luas bagi konsumen.

“Memang sistem pembelian tiket secara online baik. Tapi, bagaimana dengan masyarakat domestik yang selama ini belum mengenal dengan sistem online,” katanya.

Sebelumnya, General Manager PT Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Juanda Surabaya, Trikora Harjo, mengatakan, siap melaksanakan kebijakan apa pun dari pemerintah.

Khususnya, instruksi melalui Surat Edaran Menhub Nomer HK 209/I/16PHB.2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penutupan loket penjualan tiket di bandara.

“Untuk merealisasikannya, kami akan berkoordinasi dengan Otoritas Bandar Udara Wilayah III sebagai regulator,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan berupaya mengajak pemerintah dan swasta meningkatkan produksi perikanan yang potensinya mencapai Rp380 triliun per tahun.

Dari siaran persnya, Jumat (13/2), menyebutkan hingga tahun 2012 statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai perolehan perikanan tangkap mencapai Rp72 triliun dan budidaya baru mencapai Rp28,77 triliun. Nilai tersebut dinilai masih jauh seperti yang diharapkan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengaku bahwa pihaknya tengah mendorong Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdaganan, Kementerian keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pelaku usaha perikanan agar bersama-sama merevitalisasi sektor perikanan dari hulu sampai hilir, mulai dari nelayan, petambak dengan wadah koperasinya sampai pelaku usaha pengolahan perikanan dan pelaku usaha pemasaran perikanan.

Di sisi lain, produksi perikanan nasional pada 2013 mencapai 19,55 juta ton, naik sebesar 26 persen dari perolehan pada 2012 yang tercatat 15,5 juta ton. “Ini memberikan harapan kepada nelayan dan petambak untuk meningkatkan pendapatan mereka sampai 200 persen atau lebih,” kata Yugi.

Yugi mengatakan potensi perikanan yang begitu besar masih belum digarap secara optimal. Kadin Kelautan dan Perikanan ingin agar pemerintah mengatasi masalah ilegal fishing dan meningkatkan program budidaya perikanan agar produksi perikanan dalam lima tahun ke depan bisa meningkat menjadi tiga kali lipat dari sekarang.

Beberapa hal yang pihaknya targetkan yakni stok pangan nasional untuk komoditas perikanan akan bertambah besar yang akan meningkatkan ketahanan pangan. Kedua, kesejahteraan nelayan dan petambak di kampung nelayan dan petambak di pesisir akan meningkat. Ketiga, industri pengolahan dan pemasaran perikanan akan tumbuh pesat karena ketersediaan bahan baku yang banyak, dan keempat adalah pemenuhan gizi rakyat Indonesia akan protein yang berasal dari ikan dapat meningkat lebih dari 100 persen.

Artikel ini ditulis oleh: