2 Mei 2026
Beranda blog Halaman 39027

BNN: 35 Narkoba Jenis Baru Masuk ke Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan ada 35 narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia bahkan saat ini kartel, pengedar, maupun kurirnya mulai mengedarkan ke seluruh daerah.
“Di dunia ada 350 narkoba jenis baru dan 35 jenis di antaranya sudah masuk ke Indonesia,” kata Kepala Sub Bagian Humas BNN Krisna di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Lido, Jumat (13/2).
Menurut dia, kasus narkoba jenis baru ini seperti  yang digunakan oleh artis Rafi Ahmad yang pada saat itu, pihaknya menemukan zat adiktif itu di rumahnya.
Setelah dilakukan penelitian narkoba itu jenis metilon yang merupakan salah satu jenis baru dan keberadaanya tidak masuk dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang.
Ditemukannya puluhan jenis narkoba jenis baru ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar yang dimanfaatkan oleh kartel maupun sindikat peredaran narkoba baik jaringan internasional.
Selain itu, dari hasil pengungkapan yang dilakukan pihaknya di Indonesia saat ini ada sekitar 4,2 juta pecandu narkoba. Bahkan, angka ini bisa saja bertambah karena setiap waktunya pengguna narkoba terus bertambah bahkan sudah masuk ke kalangan pelajar tingkat SMP. 
Dengan kondisi yang seperti ini, Presiden RI, Joko Widodo sudah menetapkan status negara ini ke dalam darurat narkoba sebab yang diungkap pihaknya maupun kepolisian ibarat fenomena gunung es.
“Mereka yang diketahui sebagai pecandu maupun pengedar hanya bagian permukaannya saja, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan lebih besar jika terungkap sampai dasarnya.”
Di sisi lain, untuk memutus peredaran narkoba ini salah satunya adalah merehabilitasi si pecandunya, karena jika pengguna narkoba masih ada maka peredaran dan pasokannya pun tidak akan berhenti.
Sehingga BNN saat ini sudah mengubah pola pikir yakni sehatkan atau rehabilitasi pecandunya dan tangkap dan hukum seberat-beratnya para pengedar.
Dengan cara rehabilitasi ini diharapkan bisa memutus mata rantai peredaran narkoba, karena jika si pencandu dimasukan ke dalam penjara bukan akan lebih baik tetapi bisa memperparah kondisinya seperti akan bersosialisasi dengan bandar dan kurir sehingga yang awalnya pecandu akhirnya ikut-ikutan mengedarkkan.
“Kami juga tengah melaksanakan progam pemerintah yakni merehabilitasi 100 ribu pecandu narkoba sebagai antisipasi peredaran barang ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Masalah Banjir, Pengamat: DKI Segera Perbaiki Saluran Air

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Tata Air Firdaus Ali menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secepatnya memperbaiki saluran-saluran air atau drainase yang ada di wilayah ibu kota.

“Karena perbaikan drainase merupakan salah satu solusi penanggulangan masalah banjir di Jakarta. Jadi, harus dilakukan secepatnya,” kata Firdaus di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/2).

Menurut dia, perbaikan itu juga harus dilakukan mengingat kondisi sebagian besar drainase yang sudah berusia tua, sehingga harus diremajakan supaya dapat kembali berfungsi dengan baik.

“Kondisi sebagian besar drainase kita sudah aging atau mengalami penuaan dan juga banyak yang tersumbat. Tentu saja ini harus diperbaiki,” ujar Firdaus.

Pengamat asal Universitas Indonesia itu menuturkan selain perbaikan drainase, langkah lain yang juga harus dilakukan oleh Pemprov DKI, yakni menambah jumlah pompa air sekaligus melengkapinya dengan genset.

“Jumlah pompa air harus ditambah. Selain itu, tak kalah pentingnya, genset juga harus disediakan sebagai tenaga back up apabila aliran listrik tiba-tiba padam,” tutur Firdaus.

Disamping pompa air, dia mengungkapkan modifikasi cuaca serta pembuatan polder-polder baru juga perlu dilakukan untuk mengurangi banjir yang kerap kali melanda Jakarta saat musim hujan.

“Modifikasi cuaca perlu dilakukan, apalagi kita menghadapi perubahan iklim yang luar biasa, cuaca yang berubah-ubah. Selain itu, jumlah polder juga harus ditambah untuk membantu mengurangi banjir. Idealnya, kita harus punya 47 polder,” ungkap Firdaus.

Sementara itu, sampai dengan saat ini, Pemprov DKI baru memiliki sebanyak 36 polder dari jumlah ideal 47 polder. Rencananya, 11 unit lainnya akan dibuat pada tahun ini.

Sebanyak 11 unit yang akan dibangun itu, antara lain Polder Kapuk Poglar, Polder Jelambar Timur, Polder Sunter Timur 1B, Polder Sunter Timur II Kebantenan, Polder Timur II KBN, Polder Sunter Timur II Petukangan, Polder Marunda dan Polder Tanjungan/Tegal Alur.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Koar-koar Soal Teror, Tapi Kok KPK Belum Juga Lapor

Jakarta, Aktual.co —  Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini kerap mengeluarkan pernyataan soal adanya teror yang diterima pegawai. Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto bahkan berani menyebut teror yang diterima pihaknya iskalatif lantaran menyangkut nyawa.
Namun pada kenyataannya, hingga tiga hari sejak ‘berkoar-koar’ diteror, para komisioner belum juga melapor ke Kepolisian.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto, ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (13/2).
“Sampai dengan tadi sore, belum ada laporan dari pihak KPK. Saya sudah kordinasi dengan temen-temen Bareskrim hingga tadi sore belum ada laporan yang masuk,” ujar dia.
Bambang Widjojanto, sempat mengatakan bahwa pihaknya sudah berkordinasi dengan Pelaksana Tugas (plt), Kapolri, Badrodin Haiti soal adanya teror yang diterima pegawai KPK.
“Itu beda kordinasi dengan laporan,” Jawab Agus.
Oleh karena itu, pihaknya pun berharap agar KPK melaporkan teror tersebut untuk di teliti lebih lanjut.
“Kita mohon dukungannya dari kpk, itu kita harapkan agar kita bisa tau siapa yang diteror, pihak kpk atau keluarga. Biar kita tau datanya seperti apa. dalam bentuk apa teror itu, apa lewat sms apa lewat suara, dan apa bener bentuk teror itu ada. sehingga laporan itu kita bisa teliti lebih lanjut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

DKI Bakal Perkuat Struktur Jalan Dengan Beton

Jakarta, Aktual.co —  Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faisal mengatakan bahwa setiap jalan yang ada di DKI Jakarta harus diperkuat karena sering tergenang air. Untuk memperkuat struktur jalan tersebut dibutuhkan penggantian material dari aspal yang selama ini digunakan ke beton. 
“Jika ingin memperkuat ya harus diganti semua pakai beton, jadi lebih tahan air,” katanya kepada wartawan, Jumat (13/2).

Yusmada mengatakan untuk mengganti semua jalan menjadi beton tidak memungkinkan dalam waktu yang singkat jadi untuk meengatasi jalan berlubang pihak Bina Marga menggunakan jenis material yang ada.

“Itu prosesnya lama semalam hanya bisa empat sampai lima segmen dengan luas satu segmennya 3×5 meter. Makanya kami gunakan yang ada aja dengan recycle (penambalan) aspal,” katanya.

Lebih lanjut Yusmada mengatakan dari data yang dimilikinya, pihak Bina Marga mencatat ada sekitar 700 titik jalan berlubang di Ibu Kota dan yang terbanyak berada di wilayah Jakarta Barat dan Timur dengan persentase 30 persen dari keseluruhan jumlahnya.

Selain itu dengan banyaknya laporan jalan berlubang karena tergenang oleh banjir, Yusmada mengatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk meninggikan jalan.

Sebelumnya, menurut informasi dari akun Twitter Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, terdapat lubang di tengah Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan panjang 4 meter dan lebar 2 meter. Lubang tersebut digenangi air sehingga dapat membahayakan para pengguna jalan.

“Jalan berlubang dan tergenang air di depan RM Sederhana Tanjung Priok. Panjang 4 meter dan lebar 2 meter, berimbas menghambat arus lalin,” tulis akun @TMCPoldaMetro, Kamis (12/2).

Dari iformasi yang dihimpun, kerusakan pada jalur ini berimbas arus lalu lintas di Jalan Yos Sudarso yang menjadi terhambat. Mulai dari Jalan Enggano ke arah Pelabuhan Tanjung Priok mengalami kepadatan lalu lintas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Penutupan Loket Tiket di Bandara Langgar UU Konsumen

Jakarta, Aktual.co — Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur menilai kebijakan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, menutup loket penjualan tiket penerbangan di bandara itu melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Selain itu juga melanggar UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP),” kata Ketua YLPK Jatim, Said Sutomo, di Surabaya, Jumat (13/2).

Dalam undang-undang itu, konsumen mempunyai hak-hak normatif antara lain memilih akses beli tiket, baik secara manual maupun online. Hak pilihan tersebut idealnya tidak terhambat oleh kebijakan baru yang justru kontra produktif dengan undang-undang perlindungan konsumen.

“Sementara, melalui undang-undang pelayanan publik sudah menjamin kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan manfaat dari pelayanan publik,” ujarnya.

Bahkan, jelas dia, bandara termasuk salah satu lembaga pelayanan publik yang berkewajiban memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, dengan adanya kebijakan Menhub tersebut justru seolah mengebiri keleluasaan lembaga publik memberikan kemudahan akses masyarakat.

“Khususnya konsumen yang selama ini tergantung pada pola pelayanan sistem penjualan tiket dengan cara manual,” katanya.

Apalagi, tambah dia, bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan tiket mendesak sehingga mereka harus membeli tiket di bandara. Oleh karena itu kebijakan Menhub itu laik dilaporkan ke Ombudsman RI dan dilakukan gugatan melalui PTUN.

Secara umum, sebut dia, penutupan loket tiket di bandara sangat disayangkan karena hal itu akan mempersulit konsumen untuk mendapatkan tiket. Oleh sebab itu YLPK meminta pemerintah agar memberikan kesempatan akses pembelian tiket yang luas bagi konsumen.

“Memang sistem pembelian tiket secara online baik. Tapi, bagaimana dengan masyarakat domestik yang selama ini belum mengenal dengan sistem online,” katanya.

Sebelumnya, General Manager PT Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Juanda Surabaya, Trikora Harjo, mengatakan, siap melaksanakan kebijakan apa pun dari pemerintah.

Khususnya, instruksi melalui Surat Edaran Menhub Nomer HK 209/I/16PHB.2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penutupan loket penjualan tiket di bandara.

“Untuk merealisasikannya, kami akan berkoordinasi dengan Otoritas Bandar Udara Wilayah III sebagai regulator,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Nasib Budi Gunawan Dijadikan Taruhan

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Martin hutabarat menjadikan persoalan pelantikan Budi Gunawan sebagai pasar taruhan. 
Pasalnya, kegamangan Presiden Joko Widodo dalam memutuskan masalah tersebut menjadi ajang teka-teki seluruh kalangan.
“Sekarang ini memang calon Kapolri sudah menjadi pasar taruhan, apakah BG jadi dilantik atau tidak,” ujar Martin di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/2).
Dirinya tidak bisa memprediksi dan membaca ekspresi Jokowi sebagai tanda dalam pengambilan keputusan. Jokowi kiranya cepat membuat keputusan agar ‘pasar taruhan’ tidak meluas.
“Jika tidak dilantik siapa yang menjadi calonnya (pengganti)? saya kira supaya judi ini jangan jadi meluas, presiden harus cepat membuat putusan agar pasar taruhan tidak meluas. Kita sarankan jangan terlalu lama secepatnya aja lah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain