Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa langkah yang diambil Pemerintah dalam hal menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasar pada mekanisme pasar, sudah masuk dalam liberalisasi.

“Memang saat ini terkesan Pemerintah berbuat baik pada rakyat dengan turunnya harga minyak dunia, tapi sesungguhnya penurunan harga ini sama sekali tidak bermanfaat pada rakyat kecil karena tidak diikuti dengan kebijakan lanjutan untuk menurunkan harga-harga dan ongkos angkutan,” ujar Ferdinand dalam Dialog 100 Hari Jokowi yang digelar Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Rabu (28/1).

Relawan Jokowi ini pun menilai kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan reaktif yang menunjukkan bahwa dalam hal ini Menteri ESDM Sudirman Said tidak punya konsep jelas terhadap tata migas di Tanah Air.

“Pemerintah harus merubah kebijakannya. Harus menentukan harga yang tepat dan bisa diterima semua pihak tentu juga dengan memperhatikan dampaknya pada APBN. Harus dibuat harga patokan setahun sekali. Agar para menteri Jokowi juga bisa membuat kebijakan yang sifatnya antisipatif dan responsif bukan reaktif seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Ia menghimbau Pemerintah agar tidak meneruskan liberalisasi karena sekarang ketika harga murah, rakyat seperti disenangkan dengan kebahagiaan semu selayaknya diberi kempongan bayi.

“Yang bahaya adalah ketika harga minyak dunia naik diatas USD70/barel maka rakyat akan menanggung kenaikan harga yang besar dan memberatkan. Ini yang harus dijaga oleh Pemerintah. Stop liberalisasi,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina kemarin telah melakukan tender pertama minyak mentah. Vice President ISC Daniel Purba mengklaim bahwa sehari sebelumnya dirinya sudah mengumumkan perhal tender tersebut. Namun sepertinya ISC terkesan tertutup, jauh dari cita-cita reformasi migas.

Menanggap hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman mengatakan Kementerian ESDM dan ISC Pertamina perlu menjelaskan lebih lanjut terkait proses tender minyak mentah, termasuk impor dari Sonangol.

“Penting dijelaskan lebih dahulu oleh Menteri ESDM dan ISC Pertamina Daniel Purba, terkait perkembangan rencana kerjasama dengan Sonangol. Terutama isi perjanjian kerjasama, model kerjasama, serta untung rugi bagi Negara dengan pola kerjasama bisnis tersebut,” ujar Erwin Usman kepada Aktual di Jakarta, rabu (28/1).

‎Menurutnya, sesuai dengan janji yang disampaikan Menteri ESDM, Dirut Pertamina dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas bahwa mereka akan mengedepankan transparansi haruslah dikedepankan kepada publik.

“Transparansi ini sangat penting bagi publik untuk disesuaikan dengan keterangan otoritas menteri ESDM atau ISC Pertamina sebelumnya, misalnya terkait besaran diskon pembelian, kemampuan memenuhi kuota minyak, serta pihak-pihak yang dilibatkan dalam perjanjian,” terangnya.

Inti dari tender tersebut, lanjutnya adalah proses yang transparan wajib ditempuh, serta mekanisme bisnis yang ditempuh dipastikan tidak justru merugikan Negara.

“Termasuk di dalamnya menjelaskan apa dan bagaimana peran ISC dalam urusan bisnis ini. Karena jika itu diabaikan oleh Kementerian ESDM dan Pertamina, maka artinya spirit Nawacita, Trisakti dan Revolusi Mental diabaikan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, informasi yang beredar Tender minyak mentah ISC  Pertamina untuk periode bulan April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan, sangat tidak terbuka dan terkesan di tutupi, bahkan belum diumumkan pemenangnya. Diduga masih terjadi tarik menarik antar kepentingan di dalamnya.

Diduga ada “conflict of Interest” berusaha memenuhi pesanan untuk memenangkan perusahaan tertentu, meski penawaran nya jauh diatas rata-rata, Hal tersebut nantinya akan terlihat dari harga pemenang tender yang diambil tidak yangtermurah.  

Tender perdana kali ini sangat sulit karena harga yang masuk dari perusahaan “pesanan” tidak kompetitif sementara pihak yang berkepentingan sudah memberikan pesanan untuk memenangkan perusahaan tertentu.

ISC Pertamina khususnya Daniel Purba harus memegang prinsip transparan, umumkan penawar dengan harganya, beli dengan harga termurah, jangan main akal akalan dengan bicara metode pembelian atau perhitungan yang kompleks, harus masuk akal publik. 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka