3 Mei 2026
Beranda blog Halaman 39046

Eks Manajer Angkasa Pura Ditahan Atas Kasus Korupsi

Jakarta, Aktual.co — Bekas Manajer Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel, karena dugaan melakukan korupsi pada proyek pelebaran lahan Bandara Syamsudin Noor Banjar Baru.
“Kami tetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan pemeriksaan dan kemudian kami tahan,” kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalsel Dwi Harto di Banjarmasin, Jumat (13/2).
Dia mengatakan, tersangka yang pernah menjabat sebagai Manajer Angkasa Pura I Syamsudin Noor Banjar Baru itu diketahui bernama Gerrit N Mailenzun.
“Untuk kepentingan penyidikan maka tersangka dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teluk Dalam Banjarmasin usai diperiksa penyidik Kejati Kalsel pada Jumat (6/2).”
Menurut dia, penyidik pada saat melakukan penahanan terhadap tersangka Gerrit tidak ada menemui kendala di lapangan dan semua berjalan lancar.
“Penahanan ini kami lakukan dengan alasan untuk mempermudah proses penyidikan yang tengah berjalan agar cepat rampung berkas acara pemeriksaan,” kata dia.
Namun demikian, dia belum bisa memastikan bakal ada tersangka baru atau tidak. Yang jelas penyelidikan dan penyidikan terus berjalan.
“Kita lihat saja perkembangan kasus ini seperti apa karena saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan oleh pihak kami,” ujar dia.
Untuk diketahui dalam perkara ini Kejati Kalsel telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar Baru Syahriani Sahran, Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel Eko Widowati dan terakhir Penerima Kuasa Tanah Sapli Sanjaya dan saat ini perkara mereka bertiga sudah dalam proses persidangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Banggar DPR Sepakat Suntik PMN Rp64,8 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Pada hari ini Badan Anggaran DPR-RI akan menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN Rp64,8 triliun dalam RAPBN-P2015 dalam sidang paripurna. PMN disuntikkan ke 35 perusahaan di bawah kementerian BUMN sebesar Rp39,920 triliun. Sedangkan Rp24,962 triliun untuk lima perusahaan di bawah Kementerian Keuangan.

Keputusan Badan Anggaran hari ini membatalkan PMN di Krakatau Steel sebesar Rp956 miliar, namun mengalihkannya ke PT Djakarta Lloyd Rp350 miliar.

“PMN tidak 100 persen sama persis dengan apa yang direncanakan. Percuma kita keluarkan dana belanja banyak tapi tidak menimbulkan daya saing yang lebih bagus,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (13/2) dinihari.

Berikut daftar BUMN penerima suntikan modal:

Di bawah Kementerian BUMN:
1. PT Garam Rp 300 miliar
2. PT Pertani Rp 470 miliar
3. PT Sang Hyang Seri Rp 400 miliar
4. PT Perikanan Nusantara Rp 200 miliar
5. Perum Perikanan Indonesia Rp 300 miliar
6. Perum Bulog Rp 3 triliun
7. PT Perkebunan Nusantara-PTPN III Rp 3,15 triliun
8. PT Perkebunan Nusantara-PTPN VII Rp 17,5 miliar
9. PT Perkebunan Nusantara-PTPN IX Rp 100 miliar
10. PT Perkebunan Nusantara-PTPN X Rp 97,5 miliar
11. PT Perkebunan Nusantara-PTPN XI Rp 65 miliar
12. PT Perkebunan Nusantara-PTPN XII Rp 70 miliar
13. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp 1 triliun
14. PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun
15. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Rp 1 triliun
16. PT Pelni Rp 500 miliar
17. PT Djakarta Lloyd Rp 350 miliar
18. PT Hutama Karya Rp 3,6 triliun
19. Perum Perumnas Rp 1 triliun
20. PT Waskita Karya Rp 3,5 miliar
21. PT Adhi Karya Rp 1,4 triliun
22. PT Dok dan Perkapalan Surabaya Rp 200 miliar
23. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Rp 900 miliar
24. PT Industri Kapal Indonesia Rp 200 miliar
25. PT Pelindo IV Rp 2 triliun
26. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp 2 triliun
27. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp 250 miliar
28. PT Dirgantara Indonesia Rp 400 miliar
29. PT Pindad Rp 700 miliar
30. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 250 miliar
31. PT Aneka Tambang (Antam) Rp 3,5 triliun
32. PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp 1 triliun
33. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp 5 triliun
34. PT Askrindo Rp 500 miliar
35. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar

Di bawah Kementerian Keuangan:

36. PT Geo Dipa Energi Rp 607,3 miliar
37. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 20,35 triliun
38. PT PAL Indonesia Rp 1,5 triliun
39. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 1 triliun
40. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp 1,5 triliun

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jokowi Akui Pengaruh Global Kerap Menyulitkan Program Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui kondisi global berpengaruh dan sering menyulitkan berbagai upaya pemerintah dalam melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan.

“Perubahan yang terjadi di setiap negara berpengaruh terhadap negara lain seperti Yunani yang menghadapi masalah utang,” kata Presiden Jokowi ketika memberi pengarahan kepada bupati wilayah Jawa dan Maluku di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/2).

Presiden menyebutkan kondisi di Yunani berpengaruh ke negara-negara lain termasuk Indonesia. “Dampaknya ke pelemahan rupiah, ringgit Malaysia. Semua melemah, ini yang sering menyulitkan kita,” katanya.

Presiden yang mengenakan kemeja batik warna coklat mengatakan dampak negatif global dapat diatasi dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antarberbagai pihak. Presiden juga menyebutkan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi harus terus didorong untuk naik.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 5,1 persen, kalau ingin mengurangi pengangguran dan kemiskinan pertumbuhan harus dinaikkan, tidak ada jalan lain pertumbuhan ekonomi harus didorong agar naik, naik dan naik,” kata Presiden Jokowi.

Hadir juga dalam acara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengenakan kemeja batik warna kemerahan bercampur kebiruan. Gubernur seluruh wilayah Jawa juga tampak hadir dalam acara itu. Sejumlah menteri Kabinet Kerja juga tampak hadir seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wamenkeu Mardiasmo.

Menurut Presiden, dengan berbagai upaya diharapkan dalam tiga tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas 7,0 persen.

Pada awal pengarahan Presiden kepada bupati se-Jawa dan Maluku itu, wartawan diperkenankan untuk masuk dalam Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor tempat pelaksanaan kegiatan itu. Namun kemudian wartawan diminta meninggalkan ruangan karena acara bersifat tertutup untuk media.

Artikel ini ditulis oleh:

Jadi Saksi Ahli: Zaenal Arifin Salahkan DPR dari Tak Lengkapnya Pimpinan KPK.

Jakarta, Aktual.co — Saksi ahli yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zainal Arifin Mochtar menanggapi soal komposisi pimpinan KPK yang kini tinggal empat saja.
“Komposisi KPK saat ini bukan by design,” ujar Zainal, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (13/2).
Menurut dia, komposisi pimpinan KPK saat ini lahir setelah seleksi calon pengganti Busyro Muqoddas, ditahan DPR.
“Sayangnya DPR tak menyelesaikan proses ini sehingga dibiarkan kosong,” kata dia,
Sebelumnya, saksi ahli dari pihak BG Romli Asmasasmita menegaskan bahwa dalam mengambil sebuah kebijakan, KPK mesti dipimpin 5 komisioner.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kasus PLTA Sungai Mamberamo, KPK Panggil Eks Gubenur Papua

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Detailing Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo dan Umuruka tahun anggaran 2009-2010.
Kali ini lembaga anti rasuah itu menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Gubernur Papua, Barnabas Suebu periode 2006-2011 untuk menjadi saksi bagi tersangka Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ), Lamusi Didi (LD).
“Iya Barnabas diminta bersaksi untuk tersangka (LD),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jumat (13/2).
Seperti diketahui, PT KPIJ merupakan perusahaan swasta yang mengerjakan proyek pengadaan DED PLTA di Sungai Mamberamo dan Umuruka tahun anggaran 2009-2010, yang diduga melakukan penggelembungan dana terkait kasus tersebut.
Barnabas ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia diduga berkompromi dengan LD agar bisa memenangkan proyek DED PLTA di daerah. Selain itu, KPK juga menduga Banrnabas mendapatkan bagian dari penggelembungan dana tersebut.
Selain LD dan Barnabas, KPK juga menyematkan status tersangka kepada Jannes Johan Karubaba (JJK) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011 sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
Total kerugian negara dari korupsi tersebut sekitar Rp35 miliar dari nilai proyek Rp56 miliar. KPK sendiri menetapkan tiga tersangka itu pada 5 Agustus 2014 lalu.
KPK menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Banjir Jakarta, Pemprov DKI Disarankan Audit Drainase

Jakarta, Aktual.co —Banjir di Jakarta tidak bisa dilihat hanya dilihat dari faktor cuaca atau hujan. Kata pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, ada dua persoalan terkait fenomena banjir di Ibu Kota. Pertama konflik antara manusia dengan air dan tata ruang. Kedua, terkait tata kelola air.
Yayat memaparkan, bicara soal konflik manusia dengan air, maka pertama yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa Jakarta sebenarnya merupakan wilayah dataran banjir. Sejarah itu bisa terlihat dengan banyaknya daerah yang awalnya rawa-rawa.
“Secara filosofi itu bukan daerah pemukiman, tapi sekarang sudah jadi kawasan pemukiman dan rumah air semakin tergeser,” ujar dia, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/2).
Parahnya, Jakarta lupa menyediakan kompensasi berupa wadah air ketika ruangnya dirubah. Alhasil, banjir tak terhindarkan. Padahal tata kelola air di Jakarta harus berbicara tentang wilayah hidrologis. Di mana sistem drainase harus melihat fenomena baru. Di mana sekarang semakin banyak daerah yang permukaan tanahnya semakin rendah. “Akibat pengambilan air yang berlebihan dan berubah jadi wilayah hidrologis baru,” ujar dia.
Sehingga upaya seperti pemindahan penduduk ke rumah susun, menurut dia, bukanlah penyelesaian masalah.
Begitu juga dengan penyediaan pompa. Juga bukan penyelesaian masalah. Karena pompa-pompa yang ada saat ini merupakan pompa dari tahun 60-70an.
“Ketika air semakin banyak, pompanya sudah tidak maksimal lagi. Demikian juga dengan drainase kita,” ujar dia.
Daripada mencari kesalahan saat banjir, Yayat menyarankan Pemprov DKI sebaiknya melakukan audit bersama. Terkait dengan sistem drainase, untuk mengetahui seberapa besar Jakarta membutuhkan sistem tersebut.
“Seperti Jakarta utara, sepertinya tidak perlu drainase yang banyak yang diperlukan adalah wadah-wadah penampung air, waduk atau situ, karena permukaannya makin rendah. jadi ketika sistem drainase tidak maksimal lagi, kita perbanyak polder-polde air yang bisa menampung air sebanyak mungkin,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain