Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun sejumlah pompa air sekaligus memperkuat tanggul sebagai solusi penanggulangan masalah banjir di Ibu Kota.

“Pembangunan sarana dan prasarana banjir diantaranya pemasangan pompa air serta peninggian tanggul laut saat ini masih belum selesai. Makanya, ingin kami percepat,” kata Kepala Dinas Tata Air DKI Agus Priyono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Menurut dia, master plan penanganan banjir di wilayah ibukota, dari hilir ke hulu, telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemprov DKI.

“Di hilir, rencananya adalah memasang enam pompa besar di muara-muara sungai, yakni Pompa Kamal, Pompa Angke, Pompa Marina, Pompa Karang, Pompa Sentiong dan Pompa Sunter Hilir,” ujar Agus.

Dia menuturkan pekerjaan pemasangan enam pompa air besar tersebut akan dimulai pada tahun ini dan diperkirakan akan rampung secara keseluruhan dalam waktu sekitar dua atau tiga tahun.

“Dengan adanya pompa-pompa air tersebut, maka diharapkan banjir rob yang seringkali melanda wilayah pesisir utara Jakarta dapat berkurang,” tutur Agus.

Meskipun demikian, dia mengungkapkan keberadaan pompa-pompa air itu tetap harus diimbangi dengan peninggian tanggul agar semakin optimal dalam mengatasi banjir rob.

“Kalau tidak diimbangi dengan peninggian tanggul-tanggul laut, maka keenam pompa air itu tidak akan mampu mengantisipasi banjir rob. Kalau pompa dan tanggul itu ada, maka penanganan banjir akan semakin efektif,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, dia mengatakan pekerjaan peninggian tanggul laut itu rencananya akan dimulai pada tahun ini dan diprioritaskan bagi daerah-daerah dengan tanggul laut yang masih rendah.

Sejumlah tanggul laug yang akan ditinggikan, antara lain tanggul laut di Kamal, Tanjungan, Kali Asin, Luar Batang, RE Martadinata, Cilincing dan Marunda.

Rencananya, tanggul laut di pesisir utara Jakarta itu akan membentang hingga sepanjang 32 kilometer. Akan tetapi, hanya 8 kilometer yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Lalu, dari 8 kilometer, Pemprov DKI bertanggung jawab mengerjakan sepanjang 4 kilometer dan 4 kilometer sisanya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ‘meledak-ledak’ dan cenderung menyalahkan pihak lain saat terjadinya banjir di Jakarta, disayangkan banyak pihak.
Salah satunya, disampaikan peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor. Menurut dia, gaya komunikasi Ahok tidak layak untuk seorang pemimpin.
“Itu gaya komunikasi politik yang memang kurang tepat dalam posisi sebagai seorang gubernur,” kata Dosen FISIP Universitas Indonesia itu, saat dihubungi Aktual.co, Kamis (12/2).
Sebagai kepala daerah, ujar Firman, Ahok harusnya lebih banyak berbicara  pemecahan masalah, ataupun mengajak masyarakat untuk saling membantu dan mengawasi, dan bukan malah ‘gemar’ menyalahkan orang lain.
“Lebih ke ‘problem solving’, mengajak, atau bisa langsung menjelaskan apa persoalan yang ada dan memberi opsi penyelesaian,” ujar dia.
Diakuinya, gaya komunikasi Ahok yang ‘meledak-ledak’ justru cocok dipakai Ahok saat masih menjabat Wakil Gubernur. Sebab yang dihadapi Ahok saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI.
“Tidak mengherankan memang dia (Ahok) dulu diplot untuk membenahi masalah internal pemprov yang digambarkan banyak masalah,” bebernya.
Sedangkan saat sudah menjadi Gubernur DKI, menurut dia, persoalan yang ditemui Ahok tidak sesederhana itu lagi. Karena dia harus merangkul banyak pihak agar bisa bersama-sama menyelesaiakan permasalahan di Ibu Kota.
Sebelumnya, Ahok diketahui menuding ada upaya sabotase dan menyalahkan PLN atas banjir di Jakarta yang sampai menyentuh kawasan Istana Negara, Senin (9/2) lalu. Kata dia, air bisa sampai menggenangi Istana karena PLN melakukan pemadaman listrik di Waduk Pluit. Akibatnya, air di waduk itu meluber hingga sampai Istana.

Artikel ini ditulis oleh: