Jakarta, Aktual.co — Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, mantan panglima Tentara Nasional Indonesia mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang masih dibutuhkan.
 jika lembaga ini mengalami kelumpuhan, maka akan berakibat kepada kinerja terhadap pemberantasan korupsi.
“Kalau gelisah maka gak bisa melaksanakan fungsi dengan bagus,” kata Endriartono di gedung KPK, Jakarta, Kamis(12/2)
Menurut Endriartono terkait isu teror yang dialami pejabat struktural, penyidik dan pegawai KPK harus segera diselesaikan jika dibiarkan maka akan mengganggu kinerja lembaga anti rasuah tersebut.
“Kalau itu betul ada, ini harus sesuatu yang serius”, Kata Endriartono
Dia juga menambahkan dirinya saat ini belum dapat mengambil kesimpulan terkait terjadinya teror yang dialami pekerja lembaga anti rasuah tersebut.
 “Saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih,” tambah Endriartono.. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinasi bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy menyebut keputusan terkait kepastian calon kapolri menunggu hasil praperadilan Komjen Budi Gunawan.
Proses sidang praperadilan yang mundur dari jadwal sebelumnya menjadi alasan belum diumumkannya keputusan calon kapolri oleh presiden.
“Kan praperadilannya mundur, yang salah ya praperadilannya dong kenapa mundur,” kata Tedjo, di Jakarta, kamis (12/2).
Menurutnya, Jokowi menunggu hasil dari praperadilan sebelum mengumumkan kepastian calon kapolri. 
“Kan harus ada kepastian hukum dong. tunggu saja,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan barat, menggandeng Parhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) setempat untuk menyukseskan perayaan Cap Go Meh yang akan disaksikan wisatawan dari dalam dan luar negeri

Seperti biasanya, perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Singkawang akan berdampak positif ke pengelola hotel, restoran, rumah makan dan obyek serta daya tarik wisata (ODTW) kota ini, kata Plt Kepala Disbudparpora Singkawang, Apriyanto di Singkawang, Kamis (12/2).

“Akan banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Singkawang guna menyaksikan “event” tahunan itu, terlebih Cap Go Meh ini merupakan event yang sudah mendunia serta mendapatkan pengakuan dari Unesco,” katanya.

Dia mengajak semua pihak termasuk para pengelola hotel, restoran, rumah makan dan pengelola obyek wisata untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan pelaksananaan event itu, .

Apriyanto menjelaskan, dukungan dari pelaku usaha khususnya di bidang pariwisata bisa dilakukan dengan memasang edaran yang dikeluarkan dari Kementerian Pariwisata.

“Dari surat edaran itu mewajibkan pemasangan logo Wonderful Indonesia dalam promosi pariwisata. Sementara ‘event’ ini juga menjadi promosi wisata, sehingga ini menjadi komitmen kita dalam menyambut Imlek dan Cap Go Meh,” tuturnya.

Untuk menyukseskan kegiatan itu, Pemkot Singkawang, akan memberikan dukungan dengan berupaya memberikan fasilitas dan regulasi.

Pada prinsipnya, kata dia, pengusaha hotel, restoran, rumah makan dan ODTW sudah siap menyambut “event” budaya itu.

Untuk memastikan kesiapan itu, Disbuparpora akan mengandeng PHRI untuk melakukan pengecekan terkait kelayakan kamar, toilet, kebersihan tempat, areal tempat makanan serta menu yang ditampilkan.

“Kita berupaya memberikan yang terbaik untuk tamu yang datang. Apabila ada kekurangan, maka kita akan berikan arahan sesuai dengan standarnya dan rencanakan sebelum Imlek sudah dilakukan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Komjen Budi Waseso menegaskan kasus pemalsuan dokumen yang menjerat dirinya saat menjabat sebagai Kepala Biro Paminal telah usai. Budi membenarkan memang ada laporan terhadapnya pada tahun 2012 lalu. Menurutnya, kasus itu sudah diproses di Bareskrim dan di Propam.
“Saya diperiksa di Bareskrim dan diberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan),” ujar Budi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/2). Terhadap pelapor, kata Budi, berbalik menjadi tersangka karena dia tidak terbukti melakukan kasus sebagaimana yang dituduhkan.
“Di Propam juga disidangkan dan pelapor pada saat itu berbalik menjadi terperiksa kemudian tersangka,” kata dia.
Dia mengaku, sebagai Kepala Biro Paminal, personil Polri yang berkeberatan atas keputusannya memang berhak melaporkan. “Dan saya tidak menghindar, saya ikuti proses hukum 100 persen,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai siapa pelapornya, dia membenarkan bahwa laporan tersebut dibuat oleh Jenmard Mangolui Simatupang. Saat kejadian, dia menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara.
“Kalau belum clear saya tidak akan berada di sini sekarang, naik bintang tiga,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jenmard Mangolui Simatupang melaporkan Budi Waseso pada November 2012. Jenmard melaporkan Budi atas dugaan memalsukan surat mutasi ketika menjabat Kepala Biro Pengamanan Internal Polri.
Namun saat itu Budi menjelaskan bahwa surat mutasi itu dibuat atas perintah Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Penerbitan surat mutasi karena Jenmard dituduh menerima suap saat menjabat Wakapolda Sulut.
Saat ini, Budi adalah satu dari empat pati Polri yang telah diwawancarai Kompolnas sebagai kandidat Kapolri. Selain Budi, Kompolnas juga telah mewawancara Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, dan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso menyatakan Polri siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menangkap pelaku teror terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Budi menyarankan agar pihak KPK segera melapor kepada polisi dan menjelaskan seperti apa bentuk teror yang telah diterima. Jika teror tersebut terbukti ada, hal itu selanjutkan akan menjadi kewenangan Densus 88.
“Saya bilang yang meneror bentuknya apa, bagaimana, teror itu nanti jadi laporan dan menjadi tanggungjawab Densus 88. Itu kan teror ngeri kali, biar Densus lah,” kata Budi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
“Yang bicara teror kan pihak KPK, ya silakan dibuktikan teror itu,” sambungnya.
Dia mengaku, hingga kini pihaknya belum mengetahui seperti apa bentuk teror yang diterima pegawai KPK. Menuerunya, pihak KPK juga belum melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Menurutnya, jika suatu ancaman telah diterima oleh suatu lembaga tertentu, hal tersebut merupakan ancaman serius.
“Ya kita kan belum tahu, buktinya apa, yang diancam apa? Ancaman jiwa keseluruhan kah? Saya taunya cuma dari media. Kalau satu lembaga diancam itu kan serius, kalau orang perorangan kan bisa saja, kita akan proaktif,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby