Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso menyatakan Polri siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menangkap pelaku teror terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Budi menyarankan agar pihak KPK segera melapor kepada polisi dan menjelaskan seperti apa bentuk teror yang telah diterima. Jika teror tersebut terbukti ada, hal itu selanjutkan akan menjadi kewenangan Densus 88.
“Saya bilang yang meneror bentuknya apa, bagaimana, teror itu nanti jadi laporan dan menjadi tanggungjawab Densus 88. Itu kan teror ngeri kali, biar Densus lah,” kata Budi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
“Yang bicara teror kan pihak KPK, ya silakan dibuktikan teror itu,” sambungnya.
Dia mengaku, hingga kini pihaknya belum mengetahui seperti apa bentuk teror yang diterima pegawai KPK. Menuerunya, pihak KPK juga belum melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Menurutnya, jika suatu ancaman telah diterima oleh suatu lembaga tertentu, hal tersebut merupakan ancaman serius.
“Ya kita kan belum tahu, buktinya apa, yang diancam apa? Ancaman jiwa keseluruhan kah? Saya taunya cuma dari media. Kalau satu lembaga diancam itu kan serius, kalau orang perorangan kan bisa saja, kita akan proaktif,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengakui pihaknya belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya katakan itu tidak bisa cepat (selesai pengauditan),” kata Budi Waseso di Jakarta, Kamis (12/2).
Sejauh ini tim audit independen masih mengaudit harta kekayaannya, termasuk koleksi senjata tua dan mobil antik.
Penaksiran harga koleksi-koleksinya tersebut penting, karena menurut dia, koleksinya tersebut memiliki nilai.
Ia menyatakan pihaknya berhati-hati untuk menaksir hartanya itu untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari.
Selain barang-barang koleksi senjata dan mobil, ia mengakui bahwa ia memiliki sejumlah tanah. “Tanah ada, tanah juga saya sertakan, saya berusaha jujur,” ucapnya.
Sebelumnya Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menjadi satu-satunya nama kandidat calon Kapolri yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tinggal Pak Budi yang belum,” kata Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan memiliki pendapat berbeda tentang tindakan yang akan dilakukan kepada saksi fakta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Iguh Sipurba.
Salah satu kuasa hukum Budi Gunawan, Frederich Yunadi di Jakarta, Kamis (12/2), mengatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, bahwa akan melaporkan Iguh ke polisi atas dasar pemalsuan jabatan.
“Mana bisa penyelidik KPK tidak berlatar belakang Polri, ini kan sama saja pemalsuan jabatan, kita akan buat laporan ke polisian,” kata Frederich seusai persidangan.
Iguh merupakan penyelidik KPK yang diangkat melalui surat keputusan pimpinan KPK pada 2005 hingga saat ini.
Sebelum menjadi penyelidik KPK, Iguh adalah pegawai negeri sipil di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan lulusan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).
Oleh karena itu Frederich menilai pengangkatan Iguh sebagai penyelidik melanggar undang-undang karena menurutnya di dalam KUHAP disebutkan bahwa penyelidik dan penyidik harus dari Polri.
Namun pernyataan Frederich tersebut bertentangan dengan kuasa hukum Budi Gunawan lainnya Maqdir Ismail yang mengatakan tidak ada rencana melaporkan Iguh ke polisi.
“Jangan diperluas lah, jangan buat isu-isu. Enggak lah, engga kita laporkan,” kata Maqdir pada tempat berlainan.
Namun Maqdir sependapat dengan Frederich mengenai pelanggaran yang dilakukan KPK karena mengangkat penyelidik tidak dari Polri.
Padahal, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK memiliki asas lex specialis yang khusus dan dapat mengenyampingkan hukum umum lainnya.
“Kita punya Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK itu berlaku azas lex-specialis. Jadi di situ sudah disebutkan bahwa KPK punya kewenangan untuk mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum,” kata salah satu anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.
Rasamala mengatakan, KPK tidak sembarangan mengangkat penyelidik atau penyidik. Ia menjelaskan, ada proses pelatihan lebih dulu yang diberikan KPK sebelum pengangkatan penyelidik dan penyidik.
Sidang praperadilan hari ini hanya menghadirkan satu saksi fakta dari pihak KPK dikarenakan sejumlah saksi lainnya berhalangan hadir karena beberapa alasan.
Sidang dimulai pukul 09.53 WIB dan berakhir pukul 11.30 WIB.
Sidang akan dilanjutkan Jumat (13/2) dengan agenda menghadirkan saksi yang diajukan pihak KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby