Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Muradi menyebut polemik KPK-Polri berdampak pada renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Partai PDIP.
Bahkan, sejumlah relawan Jokowi telah mewacanakan pembentukan partai berbasis pendukung Jokowi apabila hubungan antar kader dengan partai tersebut berakhir tidak baik.
“Situasi tersebut akan mulus apabila polemik KPK-Polri terus berlarut dan lambat dituntaskan. Ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama (kader) PDI Perjuangan yang jalan beriringan dengan polemik tersebut,” kata Muradi, kepada Aktual.co, Kamis (12/2).
Menurut dia, Jokowi harus menyadari dan tak membuat hal itu terjadi, mengingat Jokowi butuh sokongan yang berbasis partai politik dengan warna nasionalisme kewargaan yang kental demi menopang program dan kebijakan politiknya.
Jokowi harus berinisiatif membangun komunikasi politik dengan partai pengusungnya semenjak dari Wali Kota Solo hingga menjadi presiden. Hal ini agar jalinan komunikasi kedua belah pihak membaik.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Tubagus Hasanuddin menyebutkan bahwa dalam rapat DPR dengan pihak kementerian tak dijelaskan secara rinci soal penambahan anggaran.
“Pemerintah sudah mengalokasikan APBN 2015, misalnya untuk kementerian ini sekian, menteri lainnya sekian. Setelah didiskusikan dengan DPR mereka minta tambahan,” kata Hasanuddin, di Gedung DPR, Kamis (12/2).
Permintaan penambahan anggaran para menteri ini mengundang kebingungan, karena tak dijelaskan secara rinci detail penggunaannya.
Dicontohkan, ketika menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan, diajukan penambahan dana untuk pengadaan pesawat tempur TNI AU, tetapi tak disebutkan berapa harga pesawat tempur tersebut.
“Saya jujur sulit untuk mengatakan setuju atau tidak setuju, karena rincian untuk tambahan dana itu saya tidak tahu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kompolnas telah mengajukan enam nama baru calon kapolri ke pihak Istana.
Meski demikian, pihak Kompolnas belum membicarakan dengan Jokowi secara langsung terkait enam nama baru itu.
“Memang kami mengajukan enam nama, tapi sekali lagi kami tidak bertemu langsung dengan presiden. Apakah setelah diskusi, Mensesneg menyerahkan kepada presiden, kami juga tidak tahu,” kata Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali, di Jakarta, kamis (12/2).
Ketika Kompolnas datang ke Istana pada Selasa (10/2), Jokowi tak sempat menemui mereka karena tiba-tiba ada agenda mendadak. Kompolnas akhirnya hanya bertemu dengan mensesneg, Menkumham, serta Menko polhukam.
Hingga kini, Jokowi belum mengumumkan kepastian dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri. Beredar kabar, dalam minggu ini Jokowi akan mengumumkan keputusan tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengakui ada resistensi dari parlemen terhadap keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka menjelang uji kepatutan dan kelayakan.
“Ketika KPK menetapkan Budi Gunawan tersangka, muncul resistensi dari kawan-kawan di DPR. Misalnya ada yang seperti bertanya, memangnya KPK itu apa sih,” kata Masinton, di Jakarta, Kamis (12/2).
Dia mengatakan, resistensi dari DPR RI muncul lantaran KPK secara tiba-tiba menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka menjelang proses uji kepatutan dan kelayakan di parlemen.
“Itu dianggap sebagai bentuk arogansi KPK oleh DPR. Sehingga jujur saja kita di DPR jalan terus waktu itu, ini sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi KPK,” kata dia.
Dirinya secara pribadi mendukung keberadaan KPK sebagai lembaga yang menjadi asa publik dalam memerangi korupsi. Namun ditekankan, lembaga dengan kewenangan besar layaknya KPK harus dipimpin orang-orang yang berjiwa negawaran.
“Kalau melihat suasana kebatinan teman-teman DPR, kita jengkel melihat gaya KPK. Itu membangkitkan resistensi orang.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan, bahwa pihaknya menyiapkan layanan pengaduan masyarakat jika mereka menemukan bentuk komersialisasi Hari ‘Valentine’ yang bersifat negatif.

“Jika masyarakat menemukan ‘paket khusus’ yang menfasilitasi anak usia sekolah berpotensi menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual di hari ‘valentine’, laporkan ke KPAI,” kata Susanto di Jakarta, Kamis (12/2).

Dia mencontohkan sejumlah komersialisasi “Valentine” yang negatif seperti promo untuk penginapan bagi pasangan muda yang belum menikah, coklat berhadiah kondom dan kontrasepsi serta berbagai layanan lainnya.

“Reaksi pasar dan pelaku usaha untuk ‘memanjakan pasangan muda’ di Hari ‘Valentine’ bervariasi,” kata dia.

Susanto mengatakan masyarakat dapat melaporkan kasus yang dianggap sebagai pelanggaran itu ke KPAI di Jalan Teuku umar nomor 10, Menteng Jakarta Pusat atau dengan menghubungi (021) 31901556.

Sementara itu, Wakil Ketua KPAI Maria Advianti mengatakan anak mudah galau jika tidak ikut merayakan Hari “Valentine” yang kerap dirayakan anak usia sekolah setiap 14 Februari.

“Anak menjadi mudah galau. Kalau tidak dapat cokelat seperti menandakan tidak punya pacar atau disebut jomblo. Atau terjadi juga anak menjadi tidak percaya diri karena tidak menjadi bagian dari hari ‘Valentine’,” kata Maria.

Dia mengatakan Hari “Valentine” belakangan cenderung menuju ke arah negatif. Untuk itu, KPAI yang tugasnya melindungi anak berupaya mengimbau para orang tua dan masyarakat lebih peduli dengan dampak “Valentine”.

Padahal, kata dia, hari tersebut hanya satu hari dalam satu tahun. Kemudian bagi anak yang tidak mendapatkan cokelat seperti tidak mendapatkan kasih sayang.

“Apakah tidak menjadi bagian di hari 14 Februari kemudian anak tidak mendapat kasih sayang? Tentu tidak. Kecenderungannya anak kini menjadi kurang percaya diri karena hal itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: