Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audiensi dengan sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred), sebagai bentuk dukungan atas penetapan status tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijojanto (BW).
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan selain dengan sejumlah pemred media, hadir pula sejumlah tokoh.
“Ada audiensi dengan Pemred dan sejumlah tokoh,” ujar Priharsa ketika dikonfirmasi, Selasa (27/1).
Meski begitu, ketika ditanya siapa dan dari media apa Pemred yang hadir, serta perihal pembahasan pertemuan tersebut, Priharsa enggan berkomentar.
“Nanti saya tanya dulu,” ujarnya.
Sementara itu, dari akun resmi KPK di @KPK_RI dituliskan ‘beberapa pemimpin redaksi media cetak dan elektronik, ikut sambangi gedung KPK untuk memberikan dukungannya’
Diketahui, saat ini seluruh media lokal tengah memfokuskan pemberitaan terhadap permasalahan yang menimpa salah satu Komisioner KPK itu. Pertemuan antara KPK dan Pemred itu diduga untuk membahas pemberitaan BW.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Akbar Faisal menyindir pihak-pihak yang belakangan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara membabi buta, baik lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat hingga tokoh besar nasional lainnya.
Salah satunya mantan Wakapolri ‎Komjen Purnawirawan Oegroseno. Tanpa menyinggung sikap dan atau pernyataan Oegroseno dimaksud, Akbar menyebut belakangan banyak orang yang suka menari diatas penderitaan orang lain.
“Contoh itu, Oegroseno. Bangsa ini begitu suka mempermainkan orang, menari diatas permasalan orang lain,” tegasnya, dalam rapat Komisi III dengan PPATK, di Gedung DPR, Senayan, Selasa (27/1).
Ditekankan Akbar yang juga politisi Partai NasDem, serangan demi serangan terhadap pilihan Presiden Joko Widodo terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan terus dilakukan. Dengan mendesak presiden menganulir pilihannya, begitu halnya dengan DPR yang turut menjadi sasaran.
Padahal, pilihan presiden merupakan sepenuhnya hak prerogatif‎. Begitu halnya DPR, memberikan pertimbangan melalui fit and proper test calon tunggal yang diajukan. 
‎”Kita terima dari presiden, kemudian banyak lembaga ikut-ikutan memaksa presiden. Biasanya, kita (DPR) juga dimintakan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Akbar juga mempertanyakan Ketua PPATK M Yusuf soal data transaksi yang diserahkan ke kepolisian dan KPK. Sebab, dua lembaga penegak hukum itu menyimpulkan data transaksi ‘rekening gendut’ secara berbeda. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejak ditetapkannya wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka pada (23/1). Polri hingga saat ini, belum menerima permintaan dari pihak Istana Kepresidenan mengenai surat penetapan status tersangka BW.
Plt Kapolri yang juga Wakalpori Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku pihaknya belum menerima permintaan surat penetapan tersangka BW.
“Selama ini belum ada permintaan tentang penetapan BW sebagai tersangka,” jelas Badrodin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/1).
Secara prosedur, untuk menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian jabatan yang sandang BW, harus ada surat penetapan tersangka dari Polri dan surat pengunduran diri dari BW. Surat tersebut akan dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Bambang sebagai pimpinan KPK.
Untuk diketahui, Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi pada persidangan perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 2010 lalu di Mahkamah Konstitusi. Bareskrim mengklaim sudah memiliki tiga alat bukti menjerat Bambang sebagai tersangka dimana pada saat itu Bambang masih berprofesi sebagai pengacara.
Bambang juga sempat diperiksa selama kurang lebih selama 12 jam sampai akhirnya ditangguhkan penahannya oleh Mabes Polri pada Sabtu (24/1) sekitar pukul 01.20. Penangguhan tersebut setelah adanya lobi dari Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja ke Plt Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti untuk menangguhkan Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby