Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif didaulat menjadi ketua tim independen pencari fakta kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI.
Hal tersebut, sebagaimana disampaikan anggota tim yang juga mantan Ketua MK, Jimly Asshidiqie, Selasa (27/1).
“Ketuanya, yaitu yang paling senior Pak Syafii Maarif, saya wakilnya. Sekretarisnya Hikmahanto,” ujar Jimly.
Lebih jauh Jimly memaparkan bahwa tim tengah merumuskan struktur, tugas, dan wewenang, hingga persoalan substansi yang ada dalam kasus KPK dan Polri ini.
Selanjutnya, ditambahkan Jimly, tim ini tinggal menunggu diresmikan Presiden Joko Widodo. Adapun masa kerja tim, yakni selama 30 hari dan bisa diperpanjang satu kali.
“Keppres sudah jadi, tinggal ditandatangani Presiden (Joko Widodo),” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Taman Siring Laut, menjadi destinasi atau tujuan wisata domestik dan manca negera di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sehingga harus bebas dari aktivitas pedagang kaki lima.

Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah, Selasa (27/1) mengatakan, keberadaan Taman Siring Laut merupakan destinasi wisata sekaligus icon (penanda) Kotabaru, sehingga harus terbebas dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

“Sebagai wakil rakyat, kami mengakomodir aspirasi para pedagang yang tergabung dalam komunitas PKL siring laut yang ingin tetap dijinkan berjualan di siring laut oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Dikatakan, mengakomidir aspirasi PKL, DPRD menggelar hearing pertama dengan pedagang PKL, dan melibatkan dinas-dinas terkait, selanjutnya secara non-formal pertemuan dengan mereka juga kami layani.

Sesuai kewenangan dan kapasitasnya, legislatif hanya bisa memfasilitasi antara PKL dan pemerintah daerah hingga terlaksananya hearing yang melibatkan segenap pihak terkait.

Dijelaskan Alfisah, selain mendengar keinginan pedagang PKL, namun di lain pihak juga banyak komponen masyarakat yang menghendaki keberadaan taman siring laut dijadikan tempat wisata bagi warga sehingga tidak selayaknya ada aktivitas jual beli pedagang PKL.

Mengacu pada dua keinginan yang kontradiktif tersebut, maka semua diharuskan melihat aturan dan ketentuan yang mengaturnya, dan ternyata diketahui dalam klausul perjanjian antara pemerintah daerah dengan PKL yang telah berlaku menjelaskan jika pemerintah daerah menggunakan area siring laut maka pedagang siap untuk pindah dan tidak menuntut ganti rugi apapun.

Selain itu, politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, yang terungkap dalam forum tersebut, dari analisa yang dilakukan pihak terkait, ternyata keberadaan komunitas PKL taman siring laut ternyata tidak semuanya memiliki ijin resmi.

Sebab dalam penyelidikan petugas diketahui, banyak ijin berjualan di siring laut telah dijual belikan dan berpindah tangan dari pemilik semula. Bahkan, ada sejumlah pedagang yang jelas-jelas tidak memiliki ijin alias ilegal.

“Hasil hearing kedua kalinya ini, antara pedagang PKL siring laut dan pemerintah daerah berikut dinas-dinas terkait di gedung dewan, secara tegas semuanya kembali pada aturan dan ketentuan, kesimpulannya siring laut harus terbebas dari kegiatan PKL,” tegas Alfisah.

Hal itu lanjut dia, pertimbangan bagi pemerintah daerah, taman siring laut merupakan destinasi wisata yang sekaligus menjadi identitas bagi Kabupaten Kotabaru, maka seyogyanya dijaga dan dilestarikan. Sebab jika digunakan untuk berjualan bagi PKL, bukan tidak mungkin akan menjadi semrawut dan kotor.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) ancam akan memanggil paksa enam dari delapan saksi terkait kasus yang melibatkan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Selasa (27/1).
“Kalau berdasarkan KUHAP, jika seseorang dipanggil berdasarkan penyidikan kemudian dia dua kali tidak hadir tanpa alasan yang patut, maka penyidik dapat memanggil paksa,” ujar Priharsa.
Lebih lanjut disampaikan Priharsa, pemanggilan paksa juga tidak bisa dilakukan dengan alasan dua kali mangkir dari pemanggilan. Jika sudah empat kali tidak hadir tapi dengan alasan yang jelas, juga tidak bisa langsung dipanggil paksa.
Ia mengatakan, kalau sudah tiga atau sampai lima kali tidak hadir, sepenuhnya jadi wewenang penyidik. Tinggal penyidik yang memutuskan apakah pemanggilan paksa harus dilakukan.
“KUHAP mengatakan dapat (dipanggil paksa) jadi itu kewenangannya penyidik. Bisa juga tidak dipanggil paksa, kalau misalnya dia ada alasan yang dianggap patut oleh penyidik,” kata dia.
Seperti diwartakan sebelumnya, KPK telah memanggil delapan saksi terkait kasus dugaan korupsi calon tunggal Kapolri itu. Dari delapan saksi yang dipanggil, enam di antaranya telah mengkir selama dua kali.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Plt Kapolri yang juga Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan, saat ini belum ada permintaan khusus dari Istana Kepresidenan terkait surat penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Namun dia mengaku, telah memberikan keterangan penetapan tersangka kepada Presiden Joko Widodo secara lisan.
“Khusus surat penetapan BW sebagai tersangka, tidak diminta. Tetapi, kemarin Polri telah melaporkan ke Presiden tentang kasus yang menimpa BW, termasuk uraian kasus dan langkah-langkah yang diambil oleh penyidik,” ujar Badrodin saat dikonfirmasi, Selasa (27/1).
Sementara, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, Polri tidak akan berinisiatif mengirimkan surat kepada Presiden, apalagi jika hal tersebut menyangkut jabatan Bambang Widjojanto di KPK. Ia menegaskan, dalam hal ini Polri tidak ingin terlibat dalam keputusan yang dikeluarkan Presiden terkait jabatan Bambang.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menunggu surat penetapan tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, oleh Polri, sebelum mempertimbangkan untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Bambang sebagai pimpinan KPK. 
Terkait surat tersebut, Andi mengatakan bahwa pihaknya akan proaktif dengan langsung meminta kepada Kepolisian. Surat penetapan tersangka Bambang dari Kepolisian tersebut akan menjadi bahan dalam menyusun dasar pertimbangan keppres.
Untuk diketahui, Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi pada persidangan perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 2010 lalu di Mahkamah Konstitusi. Bareskrim mengklaim sudah memiliki tiga alat bukti menjerat Bambang sebagai tersangka dimana pada saat itu Bambang masih berprofesi sebagai pengacara.
Bambang juga sempat diperiksa selama kurang lebih selama 12 jam sampai akhirnya ditangguhkan penahannya oleh Mabes Polri pada Sabtu (24/1) sekitar pukul 01.20. Penangguhan tersebut setelah adanya lobi dari Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja ke Plt Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti untuk menangguhkan Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby