Jakarta, Aktual.co — Wacana pemberian hak imunitas bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, dinilai akan memperburuk situasi dan menunjukan keinginan kuat dari KPK untuk berada di atas hukum positif.
“Wacana tersebut justru memperburuk situasi dan menampakkan keinginan kuat dari KPK untuk berada di atas hukum positif,” kata Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo di Jakarta, Selasa (27/1).
Karel mengingatkan jangan sampai kemudian KPK adalah hukum itu sendiri. Sebaiknya wacana itu ditarik, karena kalau tidak berarti KPK gagal memahami perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jangan ada kriminalisasi dan jangan ada pihak yang berada di atas hukum.
“KPK jangan cengeng dong, kalau ada pimpinan nya terbelit kasus hukum, ya harus dihadapi sampai tuntas,” tuturnya.
Kalau saja kasus itu merupakan bentuk kriminalisasi, lanjut Karel, KPK justru harus membuktikan dengan argumen hukum pula.
“Tak boleh mereka merengek untuk mendapatkan keistimewaan status hukum lebih dari warga negara lainnya. Jadi jangan ada imunitas di antara kita,” ucapnya, menegaskan.
Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja sebelumnya mengatakan, KPK berencana meminta Impunitas kepada Presiden.
“Kita perlu minta. Kemarin sudah dibicarakan, semua pegawai di KPK minta dibuat dalam Perppu. Harapannya, agar dikeluarkan secepatnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Pak Bambang Widjojanto dan impunitas buat kami,” kata Pandu.
“Kekebalan diperlukan agar pemberantasan korupsi tidak terhambat. Kami tidak berdaya karena ada kriminalisasi. Negara kita negara hukum, (perlu) ada impunitas sehingga kita terproteksi lagi,” tambah Pandu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Banda Aceh, Aktual.co — Komite Nasional Rakyat Palestina (KNRP) Aceh Tengah, Selasa (27/1) menggalang dana dari masyarakat setempat untuk disumbangkan pada masyarakat Palestina. Direncanakan, penggalangan dana itu akan ditutup pada 31 Januari mendatang.

Tahun lalu, aksi serupa telah dilakukan dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp137,257,500.

Ketua KNRP Kabupaten Aceh Tengah, Rahmat Jayadikarta menyebutkan penggalangan dana bertujuan untuk membantu kebutuhan kaum Muslimin yang sedang ditindas ‘zionis’ Israel di Palestina.

”Sebagai sesama Muslimin, kita di Aceh Tengah menggalang donasi dana untuk meringankan beban saudara kita di Palestina,” ujar Rahmad, kepada Aktual.co.

Ditambahkan kegiatan penggalangan dana dilakukan rutin setiap bulan selama tahun 2015 mengingat besarnya antusias masyarakat di dataran tinggi Aceh Tengah dalam membantu rakyat Palestina.

Pada tahun 2015 KNRP Aceh Tengah, lanjut Rahmad, berencana menambah rutinitas kegiatan penggalangan dana dengan sejumlah agenda acara, sehingga diharapkan nominal yang terkumpul dapat melebihi tahun 2014.

“Seluruh dana yang terkumpul akan kita donasikan untuk masyarakat Palestina. Kita harap, ketegangan di sana segera berakhir dan masyarakat Palestina bisa melaksanakan aktivitas secara normal tanpa penindasan dari Israel,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak ada warga negara Indonesia yang kebal terhadap hukum, jika memang terbukti melakukan kesalahan sekalipun dia seorang Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.
“Tidak ada kekebalan yang mutlak. Presiden saja bisa dimintai keterangan apalagi seorang ketua KPK. Semua warga negara menganut persamaan hukum,” ujar  Jusuf Kalla,  Kantor Wapres Jakarta, Selasa (27/1).
Wapres mengatakan, jika sesorang memang tersangkut masalah hukum tentu yang bersangkutan harus mendapat hukuman yang setimpal. Dan jika memang setelah melalui proses persidangan tak tersangkut masalah hukum maka yang bersangkutan bebas dari hukuman.
“Masak kalau ketua KPK menabrak orang lantas kebal hukum. Justru menurut saya ketua KPK harus memberikan contoh yang benar,” kata wapres.
Kalla mengingatkan kembali, bahwa semuanya harus taat dan patuh terhadap hukum dan tak ada warga negara yang kebal terhadap humum.
Seperti diberitakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perppu imunitas hukum terhadap pemimpin dan staf KPK untuk menghindari segala upaya pelemahan KPK seperti kriminalisasi serta ancamana keamanan lainnya.
“Kami sedang berjuang, kami dipilih dari sekian juta masyarakat untuk bersihkan korupsi. Kami sedang menjalankan mandat itu, kalau di tengah jalan dilakukan kriminalisasi maka menghambat pemberantasan korupsi,” kata Adnan di sela acara aksi #SaveKPK di Jakarta, Minggu (25/1).
Adnan mengatakan imunitas hukum tidak hanya ditujukan pada pemimpin KPK tetapi juga seluruh pegawai KPK.
“Staf pegawai itu bagian dari kekuatan KPK dan KPK kuat karena sumber daya manusianya kuat. Misal ada pelanggaran yang dilakukan pegawai, kami bisa memproses sendiri,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby