Jakarta, Aktual.co — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pasrah jika Presiden Joko Widodo nantinya akan menolak rekomendasi soal adanya dugaan pelanggaran HAM ketika penangkapan dan penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijojanto.
Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, menyatakan sepanjang alasan yang diberika Presiden Jokowi nantinya rasional, pihaknya akan menerima.
“Wah itu nantilah. Saya berprasangka baik. Sepanjang alasannya rasional, ya nggak apa-apa sih,” ujar Nur Kholis, di gedung KPK, Selasa (27/1).
Oleh karena itu, dikatakan dia, saat ini pihaknya tengah fokus mencari informasi selengkap-lengkapnya, agar Presiden Jokowi akan mengabulkan rekomendasi itu.
“Komnas HAM melihat permasalahan pak BW dari perspektif HAM. Oleh karena itu kami hrs mendapatkan informasi yang lengkap. Monitoring, permintaan permohonan informasi. Ini sedang kami lakukan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wacana pemberian hak imunitas bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, dinilai akan memperburuk situasi dan menunjukan keinginan kuat dari KPK untuk berada di atas hukum positif.
“Wacana tersebut justru memperburuk situasi dan menampakkan keinginan kuat dari KPK untuk berada di atas hukum positif,” kata Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo di Jakarta, Selasa (27/1).
Karel mengingatkan jangan sampai kemudian KPK adalah hukum itu sendiri. Sebaiknya wacana itu ditarik, karena kalau tidak berarti KPK gagal memahami perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jangan ada kriminalisasi dan jangan ada pihak yang berada di atas hukum.
“KPK jangan cengeng dong, kalau ada pimpinan nya terbelit kasus hukum, ya harus dihadapi sampai tuntas,” tuturnya.
Kalau saja kasus itu merupakan bentuk kriminalisasi, lanjut Karel, KPK justru harus membuktikan dengan argumen hukum pula.
“Tak boleh mereka merengek untuk mendapatkan keistimewaan status hukum lebih dari warga negara lainnya. Jadi jangan ada imunitas di antara kita,” ucapnya, menegaskan.
Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja sebelumnya mengatakan, KPK berencana meminta Impunitas kepada Presiden.
“Kita perlu minta. Kemarin sudah dibicarakan, semua pegawai di KPK minta dibuat dalam Perppu. Harapannya, agar dikeluarkan secepatnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Pak Bambang Widjojanto dan impunitas buat kami,” kata Pandu.
“Kekebalan diperlukan agar pemberantasan korupsi tidak terhambat. Kami tidak berdaya karena ada kriminalisasi. Negara kita negara hukum, (perlu) ada impunitas sehingga kita terproteksi lagi,” tambah Pandu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Banda Aceh, Aktual.co — Komite Nasional Rakyat Palestina (KNRP) Aceh Tengah, Selasa (27/1) menggalang dana dari masyarakat setempat untuk disumbangkan pada masyarakat Palestina. Direncanakan, penggalangan dana itu akan ditutup pada 31 Januari mendatang.

Tahun lalu, aksi serupa telah dilakukan dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp137,257,500.

Ketua KNRP Kabupaten Aceh Tengah, Rahmat Jayadikarta menyebutkan penggalangan dana bertujuan untuk membantu kebutuhan kaum Muslimin yang sedang ditindas ‘zionis’ Israel di Palestina.

”Sebagai sesama Muslimin, kita di Aceh Tengah menggalang donasi dana untuk meringankan beban saudara kita di Palestina,” ujar Rahmad, kepada Aktual.co.

Ditambahkan kegiatan penggalangan dana dilakukan rutin setiap bulan selama tahun 2015 mengingat besarnya antusias masyarakat di dataran tinggi Aceh Tengah dalam membantu rakyat Palestina.

Pada tahun 2015 KNRP Aceh Tengah, lanjut Rahmad, berencana menambah rutinitas kegiatan penggalangan dana dengan sejumlah agenda acara, sehingga diharapkan nominal yang terkumpul dapat melebihi tahun 2014.

“Seluruh dana yang terkumpul akan kita donasikan untuk masyarakat Palestina. Kita harap, ketegangan di sana segera berakhir dan masyarakat Palestina bisa melaksanakan aktivitas secara normal tanpa penindasan dari Israel,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: