28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39087

Besok, Komnas HAM Berencana Ambil Data ke Bareskrim

Jakarta, Aktual.co — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadwalkan untuk menyambangi Mabes Polri pada Rabu (28/1). Hal itu disampaikan Juru Bicara Komnas HAM, Roycahtul Aswidah, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/1).
Ia mengatakan, pertemuan dengan Bareskrim adalah untuk menghimpun informasi, data dan keterangan terkait proses penangkapan dan penahanan Wakil Ketua KPK, Bambang Wijojanto (BW).
“Besok rencananya pertemuan dengan pihak kepolisian. Ke sana untuk meminta data, informasi dan keterangan dari Bareskrim,” ujar dia.
Lebih jauh disampaikan Aswidah, pertemuan dengan Bareskrim Mabes Polri harus dilakukan. Hal itu karena, Komnas HAM bekerja sesuai dengan mandat dan kewenangan, tugas serta fungsi yang tertera dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.
“Saya kira ada kerja sama dan kooperatif dari berbagai pihak yang terkait tentu itu yang kita harapkan,” papar Aswidah.
Seperti diwartakan sebelumnya, saat ini Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK. Hal itu juga dilakukan untuk menghimpun informasi dan data terkait peristiwa yang menimpa salah satu komisioner KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemprov DKI Keruk Kali Secara Swakelola

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan terus melakukan pengerukan kali atau sungai yang ada di wilayah ibukota secara swakelola.

“Karena pengerukan yang dilakukan secara swakelola bisa lebih cepat dibandingkan pengerukan yang melewati pihak ketiga,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Oleh karena itu, menurut dia, untuk tahun ini dan selanjutnya, Pemprov DKI akan terus melakukan pengerukan kali atau sungai secara swakelola, sehingga tidak perlu melibatkan pihak ketiga.

“Ternyata, sistem swakelola yang dilakukan oleh Pemprov DKI jauh lebih efisien dan efektif ketimbang melibatkan pihak ketika. Akibatnya, banjir pun jadi lebih cepat surut,” ujar Saefullah.

Dia menuturkan kondisi beberapa waduk yang paling parah saat ini dan memerlukan perbaikan sesegera mungkin, antara lain Waduk BMW, Waduk Sunter dan Waduk Marunda.

“Khusus untuk Waduk Marunda, Pemprov DKI memberikan instruksi kepada Dinas Tata Air DKI Jakarta agar segera menyelesaikan pembangunan waduk tersebut,” tutur Saefullah.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan untuk pengerukan Kali Sunter, merupakan proyek Balai Besar Sungai Wilayah Citarum (BBSWC). Sementara itu, terkait jebolnya tanggul di kali tersebut, pihaknya telah meminta agar segera ditutup.

“Pengerjaan penutupan tanggul yang jebol itu langsung dilakukan oleh kontraktornya. Pohon-pohon yang dipotong sebagai konsekuensi dari proses pengerjaan penutupan tanggul itu juga akan ditanam kembali,” ungkap Saefullah. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Lurah Cantik Susan Datangi KPK

Lurah cantik Susan Jasmine Zulkifli keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (27/1/2015). Susan yang sekarang menjabat sebagai Lurah di Gondangdia ini mendatangi KPK dalam rangka mengisi acara Radio Kanal KPK. AKTUAL/MUNZIR

Kinerja Buruk, Menteri Layak Dicoret

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi XI Johnny G Plate mengatakan menteri pada kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla layak dicoret jika tidak bekerja dengan baik. 
Namun, kinerja para menteri tidak bisa dilihat hanya dalam waktu tiga bulan.
“Kalau menteri-menterinya tidak bekerja seperti yang diharapkan, Jokowi akan coret. Presiden minta seperti itu logis dan wajar, kenapa? Supaya menteri-menterinya mempuyai kinerja yang baik, itu bukan pada satu atau dua menteri saja, tetapi semua kabinet kerjanya,” ujar Johnny di DPR, Jakarta, Selasa, (27/1).
Menurutnya, kabinet Jokowi belum bisa diukur kinerjanya karena baru bekerja tiga bulan. Johnny menilai masih perlu pemahaman para menteri terhadap visi dan misi presiden dengan menuangkannya dalam rencana-rencana pembangunan, semua itu perlu penyusunan RPJM dan APBN-P dahulu.
“Ini APBN-P saja belum selesai dibahas, bagaimana mau melihat kinerja para menteri,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Minta Kementerian PU Hukum Kontraktor Penjebol Tanggul Kali Sunter

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menghukum kontraktor penjebol tanggul Kali Sunter di depan mal Artha Gading Jumat pekan lalu (23/1).

“Kontraktor tersebut disewa oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang berada di bawah Kementerian PU sehingga mereka yang berhak menghukum kontraktor tersebut,” kata Basuki di Jakarta, Selasa (27/1).

Basuki mengatakan pihaknya telah melaporkan hal tersebut pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan sudah dalam perbaikan. Namun Basuki kecewa langkah yang dilakukan untuk memperbaiki terutama material yang digunakan.

“Saya sudah lapor pada kementerin, kontraktor mereka slah dan mereka bilang akan diperbaiki, namun saya kecewa material pasir yang mereka gunakan itu ga akan nolong,” katanya.

Kekecewaan atas tindakan penjebolan dan penambalan dengan pasir itu diungkapkan Basuki terkait adanya prediksi puncak musim hujan yang akan terjadi pada akhir Januari hingga Februari 2015.

“Seharusnya membuat, menambah dan memperkuat tanggul agar tidak roboh bukan menjebolnya,” katanya.

Saat ini, Basuki menyebutkan bahwa pengerjaan tanggul dari pasir tersebut masih dalam tahap pengerjaan dan berdasarkan data yang diterimanya saat ini sudah 185 meter dari 200 meter lebih yang dijebol.

Sebelumnya karena jebolnya tanggul Kali Sunter di depan Mal Artha Gading tersebut sebanyak 25 titik di Jakarta utara terendam oleh banjir hingga ada yang mencapai satu meter. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Komnas HAM Pasrah Jika Rekomendasinya Ditolak Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pasrah jika Presiden Joko Widodo nantinya akan menolak rekomendasi soal adanya dugaan pelanggaran HAM ketika penangkapan dan penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijojanto.
Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, menyatakan sepanjang alasan yang diberika Presiden Jokowi nantinya rasional, pihaknya akan menerima.
“Wah itu nantilah. Saya berprasangka baik. Sepanjang alasannya rasional, ya nggak apa-apa sih,” ujar Nur Kholis, di gedung KPK, Selasa (27/1).
Oleh karena itu, dikatakan dia, saat ini pihaknya tengah fokus mencari informasi selengkap-lengkapnya, agar Presiden Jokowi akan mengabulkan rekomendasi itu.
“Komnas HAM melihat permasalahan pak BW dari perspektif HAM. Oleh karena itu kami hrs mendapatkan informasi yang lengkap. Monitoring, permintaan permohonan informasi. Ini sedang kami lakukan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain