26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 391

Lemkapi Sambut Baik Rencana Reformasi Kepolisian

Jakarta, aktual.com – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto mereformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kinerja aparat keamanan.

“Kita dukung keinginan Presiden untuk meningkatkan kinerja Polri. Yang sudah baik, kita pertahankan dan bidang kerja polisi yang belum maksimal ditingkatkan agar semakin baik,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam keterangan di Jakarta, Minggu (14/9).

Secara umum, menurut dia, kinerja Polri sudah baik karena perbaikan dan pembenahan terus berjalan. Dia pun menyebut masyarakat menyukai beberapa program unggulan kepolisian.

“Kita mengamati pelayanan Polri di tengah masyarakat kerap mendapat apresiasi. Prestasi Polri juga banyak dipuji. Bahkan, hasil riset kepolisian yang dilakukan berbagai lembaga survei independen selama ini juga cukup membanggakan,” ucapnya.

Edi pun menyoroti hasil survei Indikator Politik Indonesia pada bulan Mei 2025 yang mengatakan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Polri dalam menindak premanisme berada di angka 67,4 persen.

“Cukup tinggi,” kata dia.

Kendati demikian, ia tidak menampik masih ada kekurangan di tubuh Polri yang membutuhkan perbaikan. “Kita melihat capaian-capaian yang dilakukan Polri sudah baik. Kalau ada kekurangan di sana sini, tentu itu bakal dibenahi,” katanya.

Oleh sebab itu, Lemkapi setuju bahwa Polri harus terus meningkatkan kinerja agar semakin baik ke depannya.

“Kita ajak seluruh jajaran Polri bersama-sama tingkatkan kinerja. Kami yakin dengan dukungan dan masukan masyarakat, Polri pasti bisa lebih baik lagi,” tutur Edi.

Sebelumnya, usai berdialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama, Presiden Prabowo Subianto disebut akan membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.

GNB menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan masyarakat sipil kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam dan turut dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9).

“Tadi juga disampaikan oleh GNB perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, saat jumpa pers.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

CBA Semprot Menkeu Purbaya: Gelontor Rp200 Triliun ala BLBI, Data Perbankan Penuh Manipulasi!

Jakarta, aktual.com – Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyalurkan dana raksasa Rp200 triliun ke sektor perbankan menuai kritik tajam dari Center for Budget Analysis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut langkah Purbaya seperti “menghidupkan kembali BLBI” dan berpotensi menjadi bom waktu bagi keuangan negara.

Menurut Uchok, Purbaya memang piawai dalam hitung-hitungan ekonomi, tetapi dinilai tidak memahami budaya serta karakter masyarakat Indonesia yang sedang tertekan daya belinya. “Sebagai Menkeu, Purbaya paham ekonomi, tapi tidak paham budaya, tidak belajar sejarah, dan tidak bisa membaca karakter masyarakat serta para bankir yang mencari keuntungan pribadi,” tegas Uchok, Minggu (14/9/2025).

Uchok menuding Purbaya terlalu percaya pada data perbankan yang justru banyak dipoles demi menjaga citra perusahaan dan menghindari bidikan aparat hukum. “Purbaya tidak tahu, banyak data perbankan yang dipublikasi tidak jujur, banyak dimanipulasi,” ujarnya.

Dengan membaca data yang dianggap sudah “dimanipulasi”, Purbaya kembali mengucurkan dana jumbo Rp200 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Ini mengulang kebijakan BLBI, padahal sejarah sudah mengajarkan betapa mahalnya biaya bailout perbankan,” sindirnya.

Menurut CBA, masalah ekonomi Indonesia bukan pada likuiditas bank, melainkan pada ketiadaan proyek yang layak dibiayai. “Bank itu punya duit, tapi tidak punya proyek untuk dibiayai. Pemerintah melakukan efisiensi anggaran, banyak proyek dipangkas karena pajak menurun dan lembaga keuangan internasional pun menahan pinjaman. Mereka ingin tahu strategi Indonesia melunasi utang Rp9.105 triliun,” papar Uchok.

Situasi diperparah dengan anjloknya minat investor. “Investor ogah masuk karena Indonesia dianggap tidak aman, terlalu banyak demo anarkis, bahkan ada penjarahan rumah elit politik seperti kediaman mantan Menkeu Sri Mulyani. Campur tangan militer di ranah politik juga membuat investor bingung: investasi lewat pemerintah atau melalui Danantara yang dianggap negara dalam negara,” tambahnya.

CBA juga menyoroti potensi kredit macet yang tinggi. Menurut Uchok, pinjaman bank sering kali mengalir ke pihak berkuasa atau berpengaruh yang abai mengembalikan pinjaman. “Dana Rp200 triliun yang digelontorkan perbankan bisa-bisa jadi kredit macet karena peminjamnya orang berkuasa yang sesuka hati,” katanya.

Uchok menilai semangat optimisme Purbaya dalam mengelola keuangan negara perlu diimbangi pemahaman sosial-ekonomi di lapangan. Tanpa itu, optimisme hanya menjadi retorika yang gagal mengatasi lemahnya daya beli rakyat.

Keputusan Purbaya menggelontorkan dana besar ke bank di tengah situasi utang yang menembus Rp9.105 triliun menimbulkan pertanyaan besar: Apakah ini langkah penyelamatan ekonomi atau justru mengulangi kesalahan masa lalu seperti BLBI? Kritik pedas CBA menjadi alarm bahwa kebijakan “stimulus kilat” bisa berujung pada masalah keuangan jangka panjang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Delegasi AS Temui Menlu Afghanistan

Kabul, aktual.com – Delegasi Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Adam Boehler, utusan khusus presiden AS untuk urusan sandera, berkunjung ke Afghanistan dan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Afghanistan Amir Khan Muttaqi di Kabul, kata juru bicara kementerian tersebut, Hafiz Zia Ahmad, pada Sabtu (13/9).

Didampingi oleh Zalmay Khalilzad, mantan perwakilan khusus AS untuk proses rekonsiliasi Afghanistan, delegasi tersebut bertukar pandangan mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, ujar Ahmad dalam akun platform media sosial X miliknya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Sementara itu, media lokal Tolonews melaporkan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada perluasan hubungan bilateral, hal-hal yang berkaitan dengan warga negara yang ditahan, dan investasi di Afghanistan. Kedua belah pihak menekankan perlunya diskusi lanjutan mengenai tahanan.

Afghanistan telah membebaskan setidaknya dua warga negara AS sejak awal tahun ini, dan kabarnya, seorang warga negara AS lainnya, Mahmood Habibi, masih ditahan di negara itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Generali Indonesia Rayakan 17 Tahun dengan Semangat “Together Towards a Sustainable Future”

Director/Chief of Legal and Sharia Business Generali Indonesia (GI) Arry Bagoes Wibowo (kiri), Director/Chief Financial Officer (GI) Nyean Soon Chin (kedua kiri), Director/Chief of Partnership Distribution (GI), Director/Chief Agency Officer (GI) Jutany Japit, mendampingi President Director/Chief Executive Officer (GI) Rebecca Tan menanam mangrove saat acara Ulang Tahun ke 17 Generali Indonesia yang mengambil tema "Together towards a sustainable future" mencerminkan komitmen Generali Indonesia untuk terus bisa berkontribusi mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan ini tidak hanya melalui dukungan pada ajang olahraga dan secara aktif mempromosikan kesehatan, namun peran kami sebagai responsible corporate citizen juga terwujud melalui banyak hal, seperti program The Human Safety Net yang telah mendukung puluhan ribu masyarakat rentan, program Plan and Plant, 1 Polis: 1 Mangrove, dan responsible waste management. Ke depannya, akan terus berupaya hadir dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa bersama mewujudkan sustainable future. Aktual/DOK GENERALI INDONESIA

DPR Dukung Rencana Pemerintah Percepat Program Pembangunan 20 Ribu Ha Tambak

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PAN Ahmad Yohan. FOTO: Ist

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendukung rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan 20 ribu hektare (ha) tambak ikan demi memenuhi kebutuhan protein masyarakat, selain daging sapi dan daging ayam.

“Komisi IV DPR mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam hal ketahanan pangan, seperti pemenuhan kebutuhan protein masyarakat yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan,” ucap Yohan dalam keterangan persnya, Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Menurut Yohan, terpenuhinya pemenuhan protein, terutama dari ikan, bagi masyarakat menjadi penting sebagai asupan gizi, dan melepas ketergantungan dari impor daging sapi. Ikan merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang kaya akan omega-3, vitamin, dan antioksidan, baik untuk perkembangan otak, kesehatan mata, dan jantung.

Menurut Yohan, konsumsi protein rata-rata masyarakat Indonesia sekitar 62,21 gram per kapita per hari. Tingkat konsumsi ini lebih rendah dibandingkan negara di kawasan ASEAN dan bahkan lebih jauh dibandingkan negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya.

Sebagai perbandingan konsumsi protein Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (159 gram), Thailand (141 gram), dan Filipina (93 gram). Tertinggal jauh dari Amerika Serikat yang mengonsumsi 267 gram per kapita, dan Inggris Raya 192 gram.

“Menjadi ironis, Indonesia yang kaya dengan hasil laut, justeru rendah dalam hal konsumsi proteinnya. Karenanya, kami mendorong agar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membangun dan menggerakkan tambak-tambak rakyat, baik tambak di darat, sungai, maupun laut,” papar Yohan.

Politisi PAN ini pun meminta agar KKP memfokuskan pembangunan tambak di daerah-daerah yang konsumsi ikannya rendah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah akan mempercepat pembangunan tambak ikan untuk memenuhi kebetuhan protein masyarakat. Rencananya akan dirampungkan 20.000 ha dari target 70.000 ha tambak.

“Menteri Kelautan dan Perikanan akan membangun 20.000 tambak itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini. Tahun depan harus bisa diselesaikan 20.000 dulu dari target 70.000 hektare,” kata Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Eks Aktivis 98 Resolution Network Bagi-bagi Sembako tiap Minggu

98 Resolution Network tengah membagikan paket sembako kepada warga di Jakarta. 98 Resolution Network merupakan komunitas eks aktivis 1998 yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. FOTO: Ist

Jakarta, Aktual.com – Sejumlah eks aktivis 98 yang menamakan diri 98 Resolution Network membuat gerakan ‘Warga Peduli Warga’ untuk membantu masyarakat yang mengalami kerentanan ekonomi. Mereka mengajak BUMN hingga pihak swasta berpartisipasi bergotong royong membangun kepedulian terhadap sesama dengan membagikan sembako secara gratis tiap minggu.

“Inisiatif Warga Peduli Warga dijalankan atas dasar pandangan bahwa dalam menjawab tantangan pelemahan ekonomi dunia dan gejolak geopolitik, dibutuhkan jaring solidaritas sosial dalam bersolidaritas terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi,” kata Koordinator Panitia Warga Peduli Warga Eli Salomo Sinaga dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

Eli mengatakan salah satu bentuk program dari inisiatif Warga Peduli Warga adalah pembagian paket sembako kepada warga yang masuk dalam kategori rentan secara ekonomi. Pada tahap awal, program ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Seterusnya akan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.

Eli mengajak pihak BUMN, pihak swasta, dan individu-individu untuk berpartisipasi dan bergotong royong dalam membangun kepedulian terhadap sesama anak bangsa, terutama kepada mereka yang masih rentan secara ekonomi. Gotong royong dan kerja sama, menurutnya, adalah spirit dan cara bangsa kita dalam menjawab setiap tantangan yang melibatkan seluruh rakyat.

“Prinsip partisipasi dan gotong royong yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk tujuan melengkapi dan menyempurnakan program jaring pengaman sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Jaring pengaman sosial yang telah dijalankan pemerintah dari periode ke periode mencakup berbagai bentuk bantuan seperti bantuan uang tunai, bantuan sembako, program Kartu Prakerja, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta program padat karya untuk membuka lapangan kerja sementara,” ujarnya.

Gerakan Warga Peduli Warga adalah inisiatif bersama untuk membangun jaring solidaritas sosial untuk menjangkau masyarakat yang rentan secara ekonomi, namun belum maksimal dijangkau oleh program jaring pengaman sosial yang dijalankan oleh pemerintah.

“Kami sangat yakin pemerintahan Prabowo-Gibran yang kami dukung sedang bekerja secara sungguh-sungguh dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Program-program prorakyat yang sudah diluncurkan sejak awal pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain dapat menjawab ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan yang selama ini dianggap sebagai takdir,” ujar Eli.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada BRI Insurance yang telah berpartisipasi dan bergotong royong menginisiasi gerakan Warga Peduli Warga. “Kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan yang berhimpun dalam organisasi Koalisi Ojol Nasional (KON) serta seluruh driver ojol yang turut serta bergotong royong dalam gerakan Warga Peduli Warga. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada pihak-pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkait suksesnya acara hari ini,” ujarnya.

Diketahui, 98 Resolution Network merupakan komunitas mantan aktivis gerakan mahasiswa 1998 dan alumni organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung yang menjadi pendukung dan relawan Prabowo-Gibran pada pilpres 2024 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Berita Lain