Jakarta, Aktual.co — Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta kembali memanas. Penyebabnya, apalagi kalau bukan soal APBD yang berbeda versi.

Ahok menilai sikap DPRD yang mengharuskan ada paraf dalam tiap lembar anggaran tidak beralasan. Bahkan Ahok menuding ada upaya untuk memasukkan anggaran ‘siluman’ seperti APBD tahun sebelumnya.

“Sekarang enggak boleh pakai paraf lagi, karena sudah pakai lock dan pakai password. Supaya tidak ada lagi orang si A, si B merubah-rubah anggaran. Ini DPRD gila nih,” kata Ahok kesal di Balai Kota, Rabu (11/2).

DPRD menganggap APBD yang diajukan DKI ke Kemendagri tidak sah, karena tidak ada paraf Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar). Sementara Pemprov menganggap draf APBD yang diserahkan ke Kemendagri berbeda dengan apa yang sudah disahkan  
pada paripurna 27 Januari lalu.

“Makanya itu yang saya bilang, kalau kami bisa berantem dengan DPRD. Kalian masih ingat enggak, waktu tahun 2012, saya minta potongan (anggaran) dan saya pangkas, tiba-tiba sudah masuk ke Mendagri (APBD) dalam bentuk bukan versi saya, makanya sekarang saya paksa pakai e-budgeting,” ungkapnya.

Ahok yakin dengan sistem e-budgeting, transparansi anggaran dan monitoring akan jauh lebih mudah. Ahok bahkan mengklaim sudah menyelamatkan Rp 8,8 triliun usulan anggaran yang tidak masuk akal.

“Itu kepentingan mereka, makanya pas ada usulan (anggaran siluman), saya tulis ‘anggaran nenek lo Rp 8,8 triliun’. Selama ini (tugas) saya nyoret-nyoretin anggaran, saya katakan anggaran 2013 anggaran 2014 saya ditipu (DPRD). Jadi saya enggak terima kalau APBD versi DPRD ditandatangan terus diajukan ke Mendagri,” tegas Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan drainase di Jakarta tidak cukup untuk menampung curah hujan dengan kapasitas tinggi.

“Banjir pada 8 Februari tersebut bukan disebabkan luapan sungai-sungai besar tapi itu (banjir) karena drainasenya sudah tidak bisa menampung hujan yang turun terus menerus,” ujar Sutopo di Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut ia, saluran air di Jakarta hanya mampu mengalirkan hujan 50-60 milimeter per hari, sedangkan pada tanggal tersebut curah hujan mencapai 177 milimeter per hari.

Lebih lanjut Sutopo mengatakan air sejumlah sungai di Jakarta tidak meluap pada hari itu.

Ia menuturkan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Pesanggrahan, Sungai Sunter, dan Sungai Angke pada tanggal tersebut dinyatakan dalam kondisi aman, di mana kenaikan air diperkirakan hanya mencapai siaga tiga.

Oleh karena itu, saluran-saluran air yang menjadi masalah, bukan air sungai yang tumpah ke permukaan, katanya.

“Dengan curah hujan yang ekstrem, otomatis kapasitas air akan berlebih sehingga drainase yang ada tidak mampu menampung dan akhirnya ada aliran permukaan,” ucap Sutopo kemudian.

Aliran permukaan merupakan air yang mengalir di atas permukaan tanah dan mengangkut bagian-bagian tanah, hal ini terjadi apabila intensitas hujan melebihi kapasitas infiltrasi tanah, yang berarti tanah telah jenuh air.

Selain itu, sekitar 90 persen wilayah Jakarta telah berubah menjadi kawasan-kawasan yang penuh dengan pemukiman warga dan pusat-pusat pertokoan, sehingga ketika terjadi hujan air dikonversi menjadi aliran permukaan.

Masalah ini, menurut ia menjadi salah satu kondisi yang memperburuk penyerapan dan pengaliran air hujan menuju sungai dan laut.

Oleh karena itu, drainase-drainase yang ada di Jakarta sudah patut diperbaiki dan bila perlu pemerintah juga hendaknya memperbanyak jumlah saluran air tersebut, tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid