Jakarta, Aktual.co — Jaksa Penuntut Umum Kejati Maluku Utara mengajukan banding atas vonis satu tahun penjara terhadap anggota kepolisian, Briptu Edward Morneli dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis ganja.
“Berdasarkan bukti dan saksi, terdakwa Edward Morneli alias Dedi telah kami tuntut enam tahun, tetapi hasil putusan Pengadilan Negeri Ternate jauh dari harapan yakni hanya satu tahun penjara,” kata Jaksa Kejati Apris di Ternate, Selasa (27/1).
Apris mengatakan, pihaknya telah menyatakan banding atas putusan majelis hakim terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. “Kami tidak menerima atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan JPU,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam perkara tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan JPU menilai yang bersangkutan terbukti melanggar pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, sehingga menuntut yang bersangkutan sesuai dengan ancaman pasal tersebut.
Namun majelis menilai yang bersangkutan terbukti melanggar pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, sehingga menjatuhkan putusan lima tahun lebih ringan dari tuntutan JPU.
“Upaya hukum banding yang kami lakukan ini lantaran tidak terima dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim karena yang berasumsi terdakwa hanya mengetahui adanya ganja tersebut dan tidak menguasai barang. Sedangkan asusmsi kami berdasarkan fakta yang terungkap barang ini juga ikut dikuasai oleh terdakwa.”
Dia mengaku akan menyiapkan memori banding dan menyerahkan ke Pengadilan Negeri. “Kami akan menyiapkan memori banding untuk diserahkan ke PN,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III Arsul Sani menilai Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto melakukan ‘self destruction’ atau penghancuran diri karena mengundurkan diri. 
“Sebenarnya kalau Bambang masih jadi pimpinan KPK, dia memiliki akses untuk membantu tim independen yang dibentuk presiden dalam memberi keterangan,” kata Arsul, di Jakarta, Selasa (27/1).
Menurutnya, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka diberhentikan tetapi tidak otomatis diberhentikan.
Arsul menambahkan, status Bambang masih menjadi komisioner KPK selama presiden belum mengambil keputusan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon menyeret Camat Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Frederik Siahaya ke pengadilan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan korupsi dan intervensi delapan proyek PNPM sejak tahun 2010 hingga 2012.
Sidang perdana yang dipimpin ketua majelis hakim tipikor Halija Wally dibantu Herry Liliantono dan Abadi selaku hakim anggota di Ambon mendengarkan pembacaan berkas perkara oleh tim JPU dikoordinir Chrisman Sahetapy.
JPU dalam berkas perkaranya menjelaskan, terdakwa pada tahun 2010 hingga 2012 melakukan intervensi untuk pelelangan sejumlah proyek yang menggunakan sumber dana PNPM mandiri perdesaan.
“Ada empat proyek dalam tahun anggaran 2010, kemudian tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebanyak dua proyek,” kata dia, Selasa (27/1).
Dia mengatakan, intervensi dilakukan dengan tujuan agar CV Wisye Karya milik terdakwa bisa menangani pengadaan berbagai matrial untuk proyek pembangunan rumah pintar dan mebuler hingga pembangunan jalan rabat dan talut penahan ombak di Negeri Itawaka, Kecamatan Saparua (Malteng).
Frederik Siahaya juga dijadikan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan anggaran operasional SKPD Kantor Camat Saparua tahun anggaran 2013 yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 miliar.
JPU Chrisman Sahetapy dan Ardyansah menjerat terdakwa dengan pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagai dakwaan primair.
Sedangkan dakwaan subsidernya adalah pasal 3 pasal 12 huruf I UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
Majelis hakim pengadilan tipikor menunda persidangan hingga tanggal 2 Februari 2015 dengan agenda pemeriksaan saksi.
“Kami minta perhatian jaksa agar proses persidangan kasus ini jangan ditunda-tunda sebab menyidangkan satu perkara dugaan korupsi minimal lima bulan sudah harus tuntas, kalau lebih maka kami akan ditegur,” kata Halija Wally.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu