Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi Marwan Batubara mengatakan, polisi harus dukung penyelesaian kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Polisi tetap mendukung kasus itu diselesaikan secara profesional,” ujar Marwan di Jakarta, Selasa (27/1).
Marwan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) itu menambahkan, saat ini polisi tak perlu gusar dengan berbagai spekulasi yang menyudutkan korp berbaju cokelat itu. Apalagi, dia menilai saat beredar banyak spekulasi terkait penanganan kasus BLBI. Bahkan, pencalonan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri pun diisukan untuk menghalangi KPK menangani kasus itu. 
“Saya kira, kita serahkan saja kepada KPK untuk menanganinya. Dan, kita semua harus mendukung penuntasan kasus yang telah merugikan negara puluhan triliun itu,” kata dia.
Marwan juga meminta, pemerintah bisa memberikan jaminan hukum kepada pengusaha yang telah membeli perusahaan obligor itu. Menurut Marwan, para pengusaha itu membeli melalui proses divestasi yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
“Jangan sampai mereka menjadi korban carut-marut kondisi politik nasional saat ini.”
Analis politik ekonomi Kusfiardi juga meminta, pemerintah melakukan pengawasan terhadap perusahaan bekas milik obligor yang sudah didivestasikan.
“Perusahaan-perusahaan obligor BLBI yang telah didivestasi harusnya tidak boleh jatuh lagi ke tangan pemilik lama. Jangan sampai ada gangguan yang dapat berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan, sehingga menggangu perekonomian nasional,” kata Kusfiradi.
Oleh karena itu, lanjut Kusfiardi, sejumlah perusahaan bekas milik obligor perlu tetap diawasi agar bisa memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding menyebut Presiden Jokowi telah melecehkan DPR RI, karena permintaan kepada DPR RI tidak dilaksanakan sama sekali.
Hal ini terkait dengan pencalonan Kapolri Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR melalui proses fit and proper test.
“DPR RI harus bersikap kepada presiden karena telah melecehkan DPR RI. Panggil Presiden Jokowi dan berikan penjelasan di DPR RI,” kata Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1).
Permintaan Presiden kepada DPR RI tentang Kapolri sudah dilaksanakan dan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan, DPR RI sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden Jokowi. Namun, Presiden Jokowi mengabaikan atau tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah dilakukan DPR RI.
“Komisi III mendesak pimpinan DPR RI agar menyurati Presiden Jokowi. Panggil Presiden Jokowi untuk memberikan penjelasan di DPR RI. Jangan memberikan penjelasan di luar sana, jangan hanya sekedar lewat jumpa pers saja,” 
“Paling tidak dewan ajukan hak dan presiden ajukan jawaban kenapa tidak dilaksanakan apa yang telah dilakukan DPR RI,” ungkap politisi Hanura itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polda Lampung membentuk tim untuk memburu pelaku penembakan pemimpin redaksi Tabloid Fokus Lampung Beni Faisal, 42 tahun, yang terjadi Minggu (25/1) malam.
“Kasus ini masih kami usut, sehingga belum bisa mengetahui motif pelaku,” kata Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko, di Bandar Lampung, Selasa (27/1).
Dia mengaku, kasus ini sudah ditangani Polresta Bandar Lampung dengan dibantu tim Jatanras Polda Lampung.
“Tidak hanya teman-teman jurnalis saja yang kehilangan sosok Beny. Kami juga merasa kehilangan teman yang merupakan rekan kerja.”
Saat ini, dugaan sementara motif penembakan korban adalah upaya pencurian sepeda motor milik korban. Namun hingga kini pelaku belum teridentifikasi dan belum diketahui secara jelas motif penembakan itu.
Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Dery Agung Wijaya menambahkan, pihaknya sudah memeriksa empat orang saksi dalam kasus penembakan itu.
Namun dia mengaku belum bisa menyimpulkan apakah kasus penembakan tersebut murni kasus pencurian kendaraan bermotor atau adanya motif lain.
“Untuk sementara ini, dalam penyelidikan kami cenderung ke arah percobaan pencurian. Dari mana kelompok para pelaku, masih kita selidiki karena CCTV dalam keadaan rusak,” kata dia lagi.
Sedangkan proyektil peluru yang berhasil diambil dari dalam tubuh korban, sudah dikirimkan ke Brimob Polda Lampung untuk dilakukan pengecekan memastikan proyektil tersebut adalah rakitan atau organik.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua SETARA Institut Hendardi mengatakan, keputusan Bambang Widjojanto dapat menjadi teladan bagi pejabat lain untuk mundur jika menjadi tersangka. 
BW telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri untuk berhenti sementara dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Sikap BW bukan hanya pembelajaran konstruktif, tapi sekaligus tamparan buat Jokowi yang tidak mengambil sikap tegas,” ujar Hendardi, Selasa (27/1).
Pengajuan pengunduran diri Bambang Widjojanto adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai pemimpin dalam proses penegakan hukum, meskipun Abraham Samad menolak surat pengunduran diri tersebut.
“Dengan penolakan itu, nasib Bambang ada di tangan presiden. Hanya presiden lah yang dapat memutuskan itu,” katanya.
Dirinya mengimbau presiden untuk lebih tegas dalam membatalkan atau melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Itu semua sepenuhnya dibawah kendali wewenang Jokowi, membatalkan usulan DPR maupun tetap melantik adalah langkah konstitusional dan merupakan otoritas presiden. Urusan hukum BG diluar urusan tata negara.”

Artikel ini ditulis oleh: