Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara menyerahkan dua orang anggota KPU Kabupaten Buton yang tertangkap sedang bermain judi ke penegak hukum.
Ketua KPU Sultra Hidayatulla mengatakan, Sar, 33 tahun dan Wah, 35 tahun yang saat ini berstatus tersangka kasus judi masih berstatus sebagai komisioner.
“Kalau yang bersangkutan sudah berstatus terdakwa maka sesuai ketentuan akan dinonaktifkan dari anggota KPU,” kata Hidayatulla di Kendari, Selasa (27/1).
Selain menangkap tangan dua komisioner KPUD Buton juga operasi rutin Polres Bau Bau ikut mencokok seorang anggota DPRD Buton, LHR 36 tahun.
Praktek judi yang terungkap atas laporan masyarakat ikut menyeret seorang wanita Ana, 31 tahun pada Minggu malam (25/1) sekitar pukul 20:00 WITA di salah satu rumah kost di Kelurahan Lippu, Kecamatan Betoambari, Kota Bau Bau.
Dari tangan para tersangka yang dijerat melanggar pasal 303 KUH-Pidana itu disita barang bukti uang tunai Rp350.000 dan kartu yoker. “Kalau Ketua KPUD Buton La Rusuli tidak cukup bukti ikut main judi sehingga hanya diperiksa sebagai saksi kemudian dilepaskan,” katanya.
Kabid Humas Polda Sultra AKBP Sunarto membenarkan tim operasi Polres Bau Bau menangkap sejumlah oknum penjabat negara yang sedang menggelar kegiatan judi.
“Benar, ada penangkapan beberapa orang yang kepergok main judi atas laporan masyarakat dan sedang menjalani pemeriksaan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komsii III DPR Aziz Syamsuddin menanggapi kemungkinan adanya persaingan di petinggi polri terkait polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Sangat mungkin itu benar adanya. Tapi kan kebenaran tetap harus dibuktikan,” kata Aziz, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/1).
Diharapkan, kisruh yang terjadi antara KPK dengan Polri bisa segera berakhir, karena keduanya berkesinambungan dalam hal penegakan hukum.
Sebelumnya, kabar persaingan petinggi polri terkait pencalonan Kapolri menguat setelah adanya mutasi jabatan di polri hingga melebar ke kisruh KPK-Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat (Sumbar), Zainir mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan perlintasan kereta api, tidak membangun perlintasan liar.
“Seringnya kecelakaan yang terjadi antara kendaraan bermotor dengan kereta api, diakibatkan sikap masyarakat yang abai terhadap keselamatan dengan membangun perlintasan liar,” kata dia di Padang, Selasa (27/1).
Dia mengatakan, masyarakat jangan mementingkan pribadi masing-masing, sehingga mengambil jalan pintas. Padahal itu tindakan melanggar aturan, dan apabila terjadi kecelakaan, kereta api yang disalahkan.
PT KAI Divre II Sumbar secara rutin melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, dengan mengundang tokoh masyarakat dan pemerintahan paling bawah, yakni Ketua RT dan RW.
“Kami sudah seringkali menerangkan bahwa perbuatan membuat perlintasan liar itu melanggar undang-undang, namun tidak juga diindahkan.”
Masyarakat, ujar dia, tidak mau mendengar apa yang sudah disosialisasikan oleh PT KAI. Padahal sudah banyak terjadi kecelakaan di perlintasan liar tersebut.
Dia menyebutkan saat ini ada lebih 200 pintu perlintasan liar yang dibuat masyarakat di sepanjang lintasan Stasiun Padang-Stasiun Duku. Padahal menurut ketentuan, pintu perlintasan hanya dibolehkan setiap 400 meter dari perlintasan satu ke perlintasan lainnya.
“Kenyataannya, hampir setiap 40 meter jalur kereta api terdapat perlintasan, yang dibuat sendiri oleh masyarakat,” ujar dia.
Ke depan, PT KAI akan lebih tegas dalam menegakkan aturan. Masyarakat yang melanggar dapat dikenakan sanksi, maksimal kurungan empat tahun atau denda Rp2 miliar.
Namun saat ini PT KAI Divre II Sumbar, masih melakukan pendekatan kekeluargaan, dengan terus mengadakan musyawarah dan sosialisasi dampak bahaya dari pintu perlintasan liar tersebut.
Kemudian PT KAI juga sudah menyurati Pemerintah Kota Padang dan pemerintah daerah lainnya untuk ikut membantu menutup pintu perlintasan liar tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Seorang dokter di Mesir yang melakukan praktek ‘Female Genital Mutilation (FGM)’, Raslan Fadl kembali dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan di kota Dela Nil Mansoura.

BBC melaporkan pada Selasa (27/1), setelah Jaksa yang menangani kasus tersebut melakukan banding, Pengadilan kota Dela Nil Mansoura akhirnya memberikan hukuman penjara selama dua tahun tiga bulan kepada Fadl.

Sebelumnya, Fadl sempat mendekam di penjara sejak 2013 lalu dan bebas pada November 2014. Penahanan tersebut dilakukan karena dirina melakukan praktek FGM atau biasa dikenal dengan sunat perempuan.

Sejak enam tahun silam, pemerintah Mesir sudah membuat sebuah kebijakan yang melarang praktek FGM. Fadl sendiri melakukan FGM terhadap seorang anak berusia 13 tahun, Suhair Al-Bataa pada 2013 lalu.

Karena ulahnya tersebut, nyawa Suhair tidak tertolong. Namun demikian, dirinya sempat berdalih bahwa kematian Suhair disebabkan oleh reaksi alergi terhadap penisilin.

Tapi, alasan tersebut tidak membuat Pengadilan setempat takut. Dan, akhirnya Fadl terpaksa harus menikmati kembali indahnya tinggal dibalik jeruji besi.

Artikel ini ditulis oleh: