Diterpa Kasus BW Tak Surutkan KPK Telisik Zulkifli Hasan

27 Januari 2015, 09:26

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mamastikan penyebutan nama Ketua MPR Zulkifi Hasan di persidangan kasus suap alih fungsi hutan di Riau masih terus dikembangkan. Terlebih lagi, penyebutan nama tersebut ada dalam rekaman antara Annas Maamun dan Gulat Mendali Emas Manurung.
Namun demikian, lembaga yang dikomandoi oleh Abraham Samad itu sedikit tersendat, karena muncul kasus yang menjerat salah satu pimpinan KPK yaitu Bambang Widjojanto di Mabes Polri dalam kasus pemberian keterangan palsu di persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang digelar di Mahkamah Konstitusi.
“Masih berlanjut. Memang dengan adanya kasus BW, KPK agak terganggu,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi ketika dikonfirmasi, Senin (26/1).
Dia mengatakan, biasanya KPK update terkait kasus-kasus termasuk dengan kasus yang diduga akan menyeret Zulkifli Hasan. Namun, yaitu tadi, Johan mengaku sedkit terganggu dengan adanya kasus Bambang Widjojanto.
“Karena biasanya mengumumkan ini itu. Tapi karena ada kasus ini (BW) harus mengumumkan BW dulu,” katanya.
Jaksa KPK juga memutar rekaman sadapan antara Annas Maamun dengan Gulat Manurung, pengusaha yang juga ketua Asosiasi Petani Sawit wilayah Riau.
Ada dua rekaman sadapan yang diperdengarkan dalam persidangan Gulat Manurung. Rekaman pertama yang diputar terkait berita acara pemeriksaan nomor 64 kala Annas diperiksa penyidik KPK.
Tapi rekaman yang diputar hanya beberapa detik. “Komisi IV jangan lupa,” kata Annas kepada Gulat dalam sambungan telepon.
Sedangkan pada rekaman sadapan kedua, terdengar Annas menyebut nama Zulkifli yang saat itu masih menjabat menteri kehutanan, saat dirinya berbincang dengan Gulat termasuk menyebut ‘DPR’.
“Untuk DPR RI, begitu, jadi kita tidak perlu berulang-ulang,” kata Annas dalam rekaman yang diperdengarkan di persidangan. Gulat merespon perkataan Annas dengan mengatakan, “Iya Pak, Bapak pun tak perlu bolak balik Jakarta, gitu ya Pak,” kata Gulat.
“Pak Menteri minta ini diselesaikan,” sambung Annas dalam percakapan telepon tersebut lantas kembali menyinggung DPR.
“Jangan lupa Komisi IV juga itu,” kata Annas diiyakan Gulat dalam percakapan.
Jaksa KPK menyebut rekaman yang diputar merupakan percakapan tanggal 20 September 2014. Tapi Jaksa ataupun Majelis Hakim tak mengorek keterangan Annas soal komunikasi ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemerintah Selidiki Tewasnya Karyawan Freeport

27 Januari 2015, 09:18

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) masih melakukan penyelidikan menyoal insiden kecelakaan yang menewaskan satu pekerja PT Freeport Indonesia akhir pekan lalu, Sabtu (24/1). Sebab itu, pihaknya mengklaim belum berani menentukan sikap terkait pemberian sanksi bagi manajemen Freeport. “Kami masih menunggu laporan dari inspektur tambang yang saat ini melakukan penyelidikan. Jadi kami belum bisa memastikan apakah akan memberikan sanksi atau tidak ke Freeport,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1).

Dari laporan awal, Sukhyar bilang, insiden yang menewaskan pekerja kontraktor bernama Suwardi Ilyas itu terjadi di luar area kerja pertambangan. Meski begitu, pihaknya berjanji akan mendalami kronologi kejadian demi memperoleh titik terang terkait penyebab kecelakaan. “Kecelakaannya ada di bengkel dan tidak ada kaitan dengan (kegiatan) penambangan. Jadi rasanya pemerintah belum perlu menindaklanjuti izin operasional Freeport,” terangnya.

Sebelumnya Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba, Bambang Susigit mengatakan kecelakaan yang terjadi di area Enggros Yard, Mile 74 diketahui masih menjadi wilayah kerja Freeport. Lantaran insiden juga terjadi pada saat jam kerja, ia pun mengklasifikasikan kejadian tersebut dalam kategori kecelakaan kerja. “Yang pasti kejadian ini merupakan aktivitas pertambangan. Tapi kami belum berani ambil sikap sebelum hasil investigasi selesai,” terang Bambang.

Bambang menjelaskan, Suwardi mengalami kecelakaan setelah truk bernomor 730178 mundur dan menjepit korban. Suwardi mengalami cedera serius pada dada kanan dan patah tulang yang disinyalir mengakibatkan pendarahan di tubuh korban. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Tembagapura pasca kejadian, nyawa Suwardi tak tertolong dan meninggal pada 25 Januari 2015 pukul 07.50 WIT. Jenazah korban diketahui sudah dibawa ke rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan.

Menteri ESDM Akui Tak Bisa Paksa Freeport Bangun Smelter di Papua

27 Januari 2015, 09:08

Jakarta, Aktual.co — Di hadapan para anggota komisi VII DPR RI, Menteri ESDM Sudirman Said mengaku bahwa pihaknya tidak bisa memaksa PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun pabrik pemurnian mineral (smelter) di Papua.

Seperti diketahui, Freeport telah menyetujui untuk segera membangun pabrik pemurnian tersebut di wilayah Gresik. Sejauh ini progres pembangunannya pun terbilang ‘molor’ lantaran sejak dibuatnya nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah pada Juli 2014 dan berakhir pada 25 Januari 2015, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu belum juga menunjukan progresnya membangun Smelter.

“Kalau kita paksa bangun (smelter) di Papua, maka itu sama saja kita memberi kesempatan Freeport untuk ‘molor’ lagi, karena bangun sarana pendukung perlu waktu lama. Maka itu harus dibangun di tempat yang siap,” kata Sudirman dalam rapat kerjanya dengan Komisi VII, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Sebelumnya, anggota DPR Komisi VII fraksi PDIP Tony Wardoyo sempat menyampaikan bahwa dirinya menginginkan agar Freeport mendirikan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau yang biasa disebut smelter itu di Papua. Ia juga meminta agar pemerintah membuat regulasi tentang pembangunan smelter kawasan mutiara hitam tersebut.

“Kementerian ESDM sebagai wakil pemerintah harus membuat regulasi pembangunan smelter di Papua,” kata Tony.

Selain itu, lanjutnya, harus diadakan pula pelatihan dan pendidikan di bidang pengusahaan Mineral dan Batubara (Minerba) karena Pemerintah wajib mendorong atau memfasilitasi pendidikan minerba tersebut.

“Dengan adanya smelter di Papua, selain mengefisiensikan dan menekan biaya, akan membantu percepatan pembangunan, membuka peluang kerja dan meningkatkan perekonomian daerah sekitarnya,” ujar Anggota DPR Komisi VII daerah pemilihan (Dapil) Papua itu.

Bahkan, rencana PT Freeport untuk membangun smelter di dekat PT Petrokimia Gresik dinilainya tidak memperhatikan psikologi rakyat Papua.

“Ini menunjukkan tidak ada niat untuk memperbaiki perekonomian rayat papua. Seharusnya sudah saatnya masyarakat papua menikmati kekayaan alamnya untuk meningkatkan taraf hidupnya agar lebih sejahtera,” ungkapnya.

Maka dari itu, Tony meminta agar Freeport dapat membangun pabrik di kabupaten Mimika-Timika Papua.

“Tidak ada alasan Freeport untuk tidak membangun smelter di Papua. Kalau lahan dan fasilitas kurang memadai bisa bersama-sama Pemerintah untuk membangun infrastruktur,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Gempa 5,6 SR Guncang Nias Utara

27 Januari 2015, 08:59

Jakarta, Aktual.co —Gempa dengan kekuatan 5,6 skala richter mengguncang daerah Nias Utara dan Sumatera Utara, pukul 07.53 Wib, Selasa (27/1).
Dari informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nias Utara dilaporkan lokasi gempa terjadi di 1,37 Lintang Utara, 97,33 Bujur Timur atau 9 kilometer Barat Laut dari Nias Utara di kedalaman 10 kilo meter. Namun BPBD memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa dirasakan kuat hanya berlangsung selama 5 detik, namun membuat masyarakat berhamburan keluar rumah. Belum dilaporkan ada kerusakan bangunan akibat gempa.

Artikel ini ditulis oleh:

Ditemukan, Hutan Tersembunyi Berusia 10 Ribu Tahun di Laut

27 Januari 2015, 08:58

Jakarta, Aktual.co —Seorang penyelam tidak sengaja menemukan hutan berusia 10 ribu tahun, yang tersembunyi di dalam lautan. Menurut pemberitaan Dailymail, Senin (26/1), Dawn Watson, 45, melakukan penemuan luar biasa, ‘hutan yang hilang’ ketika ia menyelam sedalam 300 meter di lepas pantai Cley, Norfolk, Inggris.

Temuannya meliputi, pohon ek lengkap dengan cabang setinggi delapan meter yang menurut ahli, pernah di Zaman Es. Hutan itu ‘tersingkap’ diduga akibat badai musim dingin yang menerpa Inggris beberapa waktu yang lalu. Watson, yang menjalankan proyek Masyarakat Survei Konservasi Laut Anglia Timur dengan rekannya, Rob Spray, mengatakan penemuan itu membuatnya sangat senang.

“Saya tidak bisa percaya dengan apa yang saya lihat pada awalnya. Laut itu cukup sulit jadi saya memutuskan untuk menyelam sedikit lebih jauh dan setelah berenang lebih dari 300 meter dari pasir saya menemukan punggung bukit berwarna hitam.

Ketika saya melihat lebih dekat saya menyadari itu kayu dan ketika saya berenang lebih jauh saya mulai menemukan seluruh batang pohon dengan cabang-cabang di atas, seperti habis roboh,” ujarnya. “Itu sangat menakjubkan untuk menemukan dan berpikir bahwa ada pohon yang terbaring di sana benar-benar belum ditemukan selama ribuan tahun. Anda tentu tidak menduga ini bisa terjadi,” ujarnya.

Wanita yang memiliki jam terbang menyelam selama 16 tahun di Laut Utara itu, memperkirakan terdapat sejumlah besar pohon di dasar Luat Utara. Pohon-pohon itu membentuk hutan yang memiliki luas sekitar ribuan hektar. Mereka diperkirakan tenggelam ketika es mencair dan permukaan laut naik setinggi 120 meter. Saat ini mereka telah menjadi karang alami dan menjadi rumah bagi ikan, dan penghuni laut lainnya.

Rencana Bangun Smelter di Gresik, Tapi Freeport Belum Hubungi Pemda

27 Januari 2015, 08:48

Jakarta, Aktual.co — Kementerian ESDM menyampaikan bahwa PT Freeport Indonesia telah berencana akan membangun pabrik pemurnian (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Bahkan untuk itu, Freeport dikabarkan telah menyiapkan dana hingga Rp30 triliun.

Akan tetapi, anggota Komisi VII, Eni Maulani Saragih mengatakan bahwa pihak Freeport hingga saat ini belum juga menjalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini pihak Kabupaten Gresik.

“Saya dengar Freeport mau bangun smelter di Gresik, saya langsung telepon Bupati Gresik. Beliau jawab Freeport tidak ada komunikasi dengan pihaknya (Kabupaten Gresik),” kata Eni dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian ESDM di DPR, Jakarta, Senin malam (26/1).

Maka dari itu, Eni menegaskan bahwa seharusnya Pemerintah tidak lagi memberi kelonggaran kepada Freeport untuk membangun smelter di Gresik. Dikatakannya, hal itu akan berdampak buruk terhadap kelestarian alam di Gresik.

“Memang kalau itu dibangun akan membangun ekonomi Gresik, sekarang saja sedang dibangun pembangunan pelabuhan internasional. Itu akan berdampak buruk terhadap kelestarian alam di Gresik,” ujarnya.

“Saya setuju, Freeport akan membangun di Papua, bukan di Gresik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, di hadapan para anggota komisi VII DPR RI, Menteri ESDM Sudirman Said mengaku bahwa pihaknya tidak bisa memaksa PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun pabrik pemurnian mineral (smelter) di Papua.

Seperti diketahui, Freeport telah menyetujui untuk segera membangun pabrik pemurnian tersebut di wilayah Gresik. Sejauh ini progres pembangunannya pun terbilang ‘molor’ lantaran sejak dibuatnya nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah pada Juli 2014 dan berakhir pada 25 Januari 2015, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu belum juga menunjukan progresnya membangun Smelter.

“Kalau kita paksa bangun (smelter) di Papua, maka itu sama saja kita memberi kesempatan Freeport untuk ‘molor’ lagi, karena bangun sarana pendukung perlu waktu lama. Maka itu harus dibangun di tempat yang siap,” terang Sudirman.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Aktual.com

Diterpa Kasus BW Tak Surutkan KPK Telisik Zulkifli Hasan

Pemerintah Selidiki Tewasnya Karyawan Freeport

Menteri ESDM Akui Tak Bisa Paksa Freeport Bangun Smelter di Papua

Gempa 5,6 SR Guncang Nias Utara

Ditemukan, Hutan Tersembunyi Berusia 10 Ribu Tahun di Laut

Rencana Bangun Smelter di Gresik, Tapi Freeport Belum Hubungi Pemda

Berita Lain

Produksi Tebu Naik, Pemerintah Targetkan Swasembada Gula Putih Tahun Depan