Jakarta, Aktual.co —Kesimpangsiuran kehadiran Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jon Un, ke Indonesia dalam rangka peringatan Konferensi Asia-Afrika, KAA, ke-60 semakin mengemuka. Menanggapi hal tersebut, pihak Kedutaan Besar Korea Utara untuk Indonesia enggan memberikan keterangan. “Konselor dan sekretaris belum mau berkomentar karena belum ada undangan dari Indonesia dan belum ada konfirmasi dari Korea Utara,” ujar Sekretaris Asisten Kedubes Korea Utara untuk Indonesia, Song, seperti dikutip CNN.com pada Senin (26/1).

Kabar ini merebak setelah kantor berita Korea Selatan, Yonhap (25/1), mengutip pernyataan dari salah seorang sumber pemerintah Korea Selatan yang menyatakan ketertarikan Kim Jong-un untuk hadir dalam KAA. Pertemuan pejabat tinggi dari kawasan Asia-Afrika akan dihelat di Jakarta pada 22-23 April. Kemudian, pada 24 April seluruh perwakilan negara akan menuju ke Bandung untuk melakukan prosesi napak tilas KAA.

Korea Utara tampaknya memperhitungkan KAA di Bandung yang menjadi tonggak Gerakan Non-Blok. Pyongyang sudah beberapa kali berusaha menggunakannya sebagai kampanye diplomatik. Pendiri Korea Utara, Kim II Sung, menghadiri peringatan ulang tahun KAA ke-10 bersama putranya Kim Jong II pada tahun 1965. “Untuk Kim Jong Un, yang membentuk dirinya seperti Kim II Sung, pertemuan Bandung akan menjadi ajang diplomatik penting,” kata sumber pemerintah Korea Selatan tersebut seperti dilansir Yonhap. Jika benar, maka lawatan ke Indonesia ini merupakan debut perdana Kim Jong Un ke luar negeri setelah ia naik takhta menggantikan ayahnya, Kim Jong Il, pada Desember 2011.

Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Indonesia (Kemlu) belum bisa memberikan konfirmasi ihwal kehadiran Kim Jong Un. “Untuk KAA kita mengundang 109 kepala negara Asia Afrika, salah satunya Korea Utara. Namun, kami belum dapat konfirmasi resmi terkait kehadiran kepala negara Korea Utara,”  ujar Juru Bicara Kemlu, Arrmanatha Christiawan Nasir, saat dihubungi CNN Indonesia pada Minggu (25/1). Konferensi Asia Afrika pertama kali diselenggarakan pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Pertemuan ini diadakan dengan tujuan mempromosikan kerja sama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika, serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.

 Islamabad, Aktual.co —Sebuah serangan pemberontak terhadap sebuah jaringan listrik utama di Pakistan mengakibatkan 80 persen wilayah negeri itu pada Minggu (25/1) menjadi gelap gulita. Terputusnya aliran listrik, yang merupakan salah satu yang terburuk yang pernah dialami Pakistan, mengakibatkan sejumlah kota besar di negeri itu, termasuk ibu kota Islamabad, tak mendapatkan pasokan listrik. Bahkan, insiden ini menimpa bandara-bandara internasional di negeri itu.

Masalah ini muncul di tengah krisis energi yang tengah membekap Pakistan dan memaksa PM Nawaz Sharif membatalkan keikutsertaannya dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Sebagian besar warga Pakistan kerap tak membayar tagihan listrik yang sudah sangat murah karena disubsidi negara. Akibatnya, perusahaan listrik negeri itu terus merugi sehingga tak mampu memperbarui infrastrukturnya.

Seorang pejabat senior urusan energi di Islamabad mengatakan, terputusnya aliran listrik itu menimpa 80 persen wilayah Pakistan. Sementara itu, seorang reporter AFP mengabarkan bandara internasional Lahore menjadi gelap gulita meski tak ada jadwal penerbangan yang terganggu. “Insiden ini disebabkan jalur transmisi utama di Baluchistan diledakkan kelompok pemberontak,” kata Menteri Negara Pengairan dan Energi, Abid Sher Ali, Senin (15/1).

Lebih jauh, Sher Ali meminta maaf soal terputusnya aliran listrik di berbagai wilayah dan menyatakan kelompok pemberontak Baluchistan di distrik Naseerabad menjadi biang keladi insiden tersebut. “Diledakkannya dua pembangkit energi di Naseerabad tadi malam (Minggu) mengakibatkan sistem terganggu. Ini merupakan sebuah sabotase,” kata juru bicara perusahaan listrik negara.

Baluchistan adalah provinsi terbesar sekaligus paling terbelakang dan paling jarang penduduknya. Selama beberapa dekade, Baluchistan dikungkung pemberontakan yang menuding Pemerintah Islamabad berbuat tidak adil terhadap provinsi itu. Sistem distribusi listrik Pakistan merupakan sebuah jaringan yang sangat kompleks. Satu kerusakan di sebuah titik sering kali memicu reaksi berantai dan mengakibatkan gangguan di pembangkit dan transmisi.

Artikel ini ditulis oleh:

 London, Aktual.co —Pemerintah Inggris mengatakan tengah mengkaji kembali prosedur keamanan setelah seorang penelepon palsu yang mengaku sebagai direktur badan intelijen Inggris GCHQ berhasil terhubung ke Perdana Menteri David Cameron. Harian The Sun mengatakan penelepon mabuk itu sebelumnya menipu badan intelijen untuk mendapatkan nomor telepon seluler direkturnya Robert Hannigan, meskipun menurut pemerintah nomor telepon tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat informasi rahasia.

“Perdana Menteri memutus percakapan telepon setelah jelas bahwa itu adalah tipuan,” kata jurubicara kantor Cameron, 10 Downing Street, dalam sebuah pernyataan mengenai insiden tersebut, Minggu (25/1). “Tidak ada informasi sensitif yang diungkapkan. Baik GCHQ dan Nomor 10 mengambil tindakan keamanan serius dan keduanya saat ini mengkaji kembali prosedur menyusul peristiwa ini untuk memastikan bahwa pemerintah mengambil pelajaran dari insiden ini.” The Sun melaporkan bahwa seorang lelaki yang tak dikenal dan digambarkan bertutur kata halus, usia sekitar 20-an, menelpon GCHQ pada Minggu pagi berpura-pura sebagai staf di Downing Street, serta mengatakan bahwa Hannigan harus mengikuti pertemuan darurat.

Ia kemudian diberi nomor telepon seluler Hannigan. Beberapa jam kemudian ia menelpon Cameron melalui nomor resmi dan mengaku bahwa ia adalah kepala GCHQ. “Saya baru saja mempermainkan GCHQ,” kata penelepon itu kepada harian The Sun melalui telepon. “Terlebih lagi, saya minum minuman keras dan kokain. Saya juga konsumsi sedikit ganja. Saya bangun sepanjang malam. Saya benar-benar tak berguna. Sangat lucu.

” Dalam laman resminya, GCHQ menyatakan: “GCHQ biasanya tidak akan menghubungkan panggilan luar kecuali si penelepon mempunyai nama atau nomor ekstensi untuk diberikan kepada operator.” Jurubicara Cameron mengatakan semua departemen pemerintah bersiaga untuk menghadapi kemungkinan telepon palsu seperti itu. Insiden tersebut bukanlah yang pertama, seorang penelepon palsu sebelumnya juga berhasil terhubung ke telepon perdana menteri Inggris. Pada 1998, seorang impresionis yang mengaku sebagai pemimpin Partai Konservatif William Hague dihubungkan ke PM Tony Blair. Blair segera menyadari bahwa telepon itu hanya lelucon dan tertawa bersama saat si penelepon menawari untuk meminjamkan video latihan olahraga yang ia beli di sebuah obral.

Artikel ini ditulis oleh: