Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
31 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 39128

Intelijen Palsu Berhasil Hubungi PM Inggris

 London, Aktual.co —Pemerintah Inggris mengatakan tengah mengkaji kembali prosedur keamanan setelah seorang penelepon palsu yang mengaku sebagai direktur badan intelijen Inggris GCHQ berhasil terhubung ke Perdana Menteri David Cameron. Harian The Sun mengatakan penelepon mabuk itu sebelumnya menipu badan intelijen untuk mendapatkan nomor telepon seluler direkturnya Robert Hannigan, meskipun menurut pemerintah nomor telepon tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat informasi rahasia.

“Perdana Menteri memutus percakapan telepon setelah jelas bahwa itu adalah tipuan,” kata jurubicara kantor Cameron, 10 Downing Street, dalam sebuah pernyataan mengenai insiden tersebut, Minggu (25/1). “Tidak ada informasi sensitif yang diungkapkan. Baik GCHQ dan Nomor 10 mengambil tindakan keamanan serius dan keduanya saat ini mengkaji kembali prosedur menyusul peristiwa ini untuk memastikan bahwa pemerintah mengambil pelajaran dari insiden ini.” The Sun melaporkan bahwa seorang lelaki yang tak dikenal dan digambarkan bertutur kata halus, usia sekitar 20-an, menelpon GCHQ pada Minggu pagi berpura-pura sebagai staf di Downing Street, serta mengatakan bahwa Hannigan harus mengikuti pertemuan darurat.

Ia kemudian diberi nomor telepon seluler Hannigan. Beberapa jam kemudian ia menelpon Cameron melalui nomor resmi dan mengaku bahwa ia adalah kepala GCHQ. “Saya baru saja mempermainkan GCHQ,” kata penelepon itu kepada harian The Sun melalui telepon. “Terlebih lagi, saya minum minuman keras dan kokain. Saya juga konsumsi sedikit ganja. Saya bangun sepanjang malam. Saya benar-benar tak berguna. Sangat lucu.

” Dalam laman resminya, GCHQ menyatakan: “GCHQ biasanya tidak akan menghubungkan panggilan luar kecuali si penelepon mempunyai nama atau nomor ekstensi untuk diberikan kepada operator.” Jurubicara Cameron mengatakan semua departemen pemerintah bersiaga untuk menghadapi kemungkinan telepon palsu seperti itu. Insiden tersebut bukanlah yang pertama, seorang penelepon palsu sebelumnya juga berhasil terhubung ke telepon perdana menteri Inggris. Pada 1998, seorang impresionis yang mengaku sebagai pemimpin Partai Konservatif William Hague dihubungkan ke PM Tony Blair. Blair segera menyadari bahwa telepon itu hanya lelucon dan tertawa bersama saat si penelepon menawari untuk meminjamkan video latihan olahraga yang ia beli di sebuah obral.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR: Relaksasi Freeport Harus Untungkan Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengatakan bahwa harus ada keseriusan dari PT Freeport untuk membangun pabrik pemurnian (smelter).

“Yang kita lihat yang diperpanjang pembahasan MoU-nya. Maka harus ada keseriusan dari freeport untuk membangun smelter,” kata Satya saat ditemui di Ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Ia menegaskan, perpanjangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengulur waktu. “Jangan sampai perpanjangan ini dijadikan alasan untuk mengulur waktu tapi pada akhirnya Freeport tidak membangun smelter. Perpanjangan ini harus dijadikan Pemerintah sebagai perpanjangan yang pertama dan terakhir,” ujarnya.

Kendati demikian, Satya tidak mengungkiri bahwa relaksasi yang diberikan Pemerintah kepada Freeport memang sudah melanggar UU minerba.

“Dalam UU minerba itu diharuskan dilakukan pemurnian,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menambahkan, meski saat ini izin ekspor masih diberikan, tapi dalam masa relaksasi ini Freeport harus bisa memberi kepastian kepada Indonesia bahwa pihaknya akan membangun smelter. Dan sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu pada tahun 2017 Freeport harus sudah bisa merampungkan pabrik pemurniannya.

“Harus ada imbalan kepastian pembangunan smelter dari Freeport. Kalau sampai 2017 tidak juga selesai (smelter), maka Pemerintah harus berani memutus kontrak Freeport di 2017, walaupun kontrak sebenarnya berakhir di 2021,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bangunan Bersejarah Rumah Kapitan Palembang Perlu Perhatian Pemerintah!

Jakarta, Aktual.co — Bangunan di kawasan objek wisata sejarah Kampung Kapitan 7 Ulu Palembang kondisinya kurang terawat dan banyak yang rusak, bahkan beberapa bagian bangunan roboh sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah dan semua pihak yang peduli.

“Sekarang ini beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan cukup parah bahkan ada yang telah hancur terutama bangunan kedua dari tiga bangunan inti. Kerusakan ini diakibatkan tidak mampu melakukan perawatan,” kata Mulyadi, seorang ahli waris keturunan dari Kapitan Tjoa di Palembang, Senin (26/1).

Dia menjelaskan, dua bangunan yang masih tersisa sekarang ini salah satunya juga mulai mengalami kerusakan yang cukup parah dan perlu diselamatkan agar tidak roboh menyusul bangunan sebelumnya.

Untuk menyelamatkan bangunan bersejarah tersebut tetap lestari dan dapat menjadi objek wisata andalan Kota Palembang dan sebagai tempat pembelajaran sejarah bagi generasi muda, diharapkan pemerintah membantu melaklukan renovasi dan mendukung dana perawatan rumah Kapitan Tjoa.

Menuryut dia, Kampung Kapitan telah melegenda dan dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia bahkan luar negeri.

Rumah Kampung Kapitan merupakan kawasan perkampungan di pinggir Sungai Musi dengan luas sekitar 20 hektare persegi, yang pada abad ke-14 merupakan tempat tinggal perwira etnis Tiongkok, Kerajaan Dinasti Ming bernama Tjoa.

Kapitan Tjoa diperdaya oleh Belanda dalam mengatur kawasan tersebut setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada pada masa itu.

Kapitan Tjoa tinggal di rumah yang kental dengan gaya arsitektur Tiongkok, dipadukan dengan adat istiadat Palembang yakni rumah limas, berdiri megah di pinggir Sungai Musi kawasan 7 Ulu Palembang tidak jauh dari samping Jembatan Ampera.

Bangunan rumah bersejarah itu, awalnya terdiri atas tiga bangunan yang tergolong unik yakni bangunan utama merupakan rumah tinggal Kapitan Tjoa yang menghadap persis ke Sungai Musi dan Beberapa peninggalan isi dalam ruangan rumah bersejarah itu seperti beberapa meja dan altar yang digunakan untuk beribadah serta beberapa foto Kapitan Tjoa dari keturunan ke-10 yang bisa dilihat oleh para pengunjung yang berwisata ke Kampung Kapitan, ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Butuh 118 Triliun Untuk Selesaikan Seluruh Proyek Banjir Jakarta

Jakarta, Aktual.co —Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI Jakarta memperkirakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk konsep penyelesaian banjir di Jakarta secara menyeluruh. Proyek secara keseluruhan diperkirakan selesai hingga tahun 2035.
“Ini konsep kita secara total utuk bisa selesaikan banjir di Jakarta. Jadi kurang lebih butuh 118 triliun,” kata Kepala Dinas PU tata Air DKI, Agus Priyono di Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Kata dia, jumlah anggaran sebanyak itu antara lain untuk menuntaskan banjir dari muara hingga ke hulu di aliran barat dibutuhkan anggaran Rp34 triliun.
“Di aliran tengah 34 triliun, timur 31 triliun. Tentunya ini tidak bisa diselesaikan dalam 5-10 tahun. Bukan anggarannya yang besar, tapi sejauh mana kita bisa selesaikan, karena hambatannya besar,” paparnya.
Butuh Rp118 triliun, namun di tahun 2015 Dinas PU Tata Air DKI ternyata hanya dapat kucuran anggaran sebesar Rp2,7 triliun. Meski jauh dari jumlah ideal, Agus berjanji akan mengoptimalkan anggaran itu di tahun ini. “Coba kita optimalkan,” ujar dia.
Sejumlah program prioritas sudah disiapkan Dinas PU Tata Air dari hulu ke hilir dengan anggaran yang didapat. 
Pertama, pembangunan tiga sistem pompa air besar di kawasan Kamal, Angke dan Pompa Grogol untuk di aliran Barat. Ke dua, pembuatan tanggul pantai dan normalisasi sungai. Ketiga, pembangunan dan peningkatan sistem polder.
“Pembangunan polder untuk mencegah suatu daerah terkena banjir dan rob,” jelas dia.
Keempat, pembangunan dan peningkatan waduk situ dan embung. kelima, pembuatan reservoir resapan dan sumur resapan.
Jika dalam pengerjaan program prioritas itu ditemui hambatan, akan dilakukan penyelesaian di program lain yang lebih mudah. “Misal seperti ada masalah seperti pembebasan lahan di aliran barat, kita akan pindah ke pengerjaan lain dulu,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

BKKBN: Indonesia Darurat Narkoba

Jakarta, Aktual.co — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/1) malam lalu merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia tengah mengalami darurat narkoba.
Demikian disampaikan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso di Jakarta, Senin (26/1).
“Kita anggap sebagai darurat narkoba, dan semua pihak harus mengambil bagian untuk menanganinya,” katanya. 
Pernyataan tersebut disampaikan terkait karena pada kasus kecelakaan tersebut, pengemudinya, Christopher Daniel Sjarief positif mengonsumsi narkoba jenis Lycergic Syntetic Diethylamide (LSD) sebelum terjadi tabrakan itu.
Menanggapi hal tersebut, Sudibyo menjelaskan, pengertian darurat narkoba tersebut diterjemahkan sebagai ungkapan betapa merisaukannya narkoba itu bagi kelangsungan kualitas manusia.
“Semua pihak harus ikut menanganinya, termasuk keluarga dan masyarakat, karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Dia menambahkan, sangat disayangkan jika ternyata seseorang mengonsumsi narkoba karena kurangnya pengetahuan terhadap dampak penggunaan narkoba dan juga karena akibat kurangnya pengawasan keluarga.
“Sudah barang tentu peran keluarga juga sangat menentukan. Para orang tua harus bisa menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang berkualitas dengan anak-anaknya,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan ada sebanyak 40 – 50 orang di Indonesia yang meninggal setiap hari karena narkoba.
Selain itu, berdasarkan statistik yang dikemukakan, di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena, serta, ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai sudah terlalu parah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Minta SP3, Tim Pengacara BW Yakin Miliki Bukti Rekayasa

Jakarta, Aktual.co — Tim pengacara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan memiliki cukup bukti untuk bisa mengajukan permintaan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus Bambang.
“Kita sudah punya cukup bukti untuk SP3 kasus Bambang,” kata salah satu kuasa hukum, Alvon Kurnia Palma, di Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Alvon, dugaan tindakan menyuruh orang lain untuk memberikan keterangan palsu di muka persidangan yang disangkakan kepada Bambang adalah rekayasa.
Ia mengatakan, cepatnya proses dan latar belakang penanganan kasus sebagai bukti untuk meminta SP3.
“Bisa kita lihat, prosesnya sangat cepat, hanya tiga hari sejak dilaporkan sampai ke penangkapan,” kata Alvon.
Ia mempertanyakan pengumpulan bukti-bukti terhadap kasus tersebut yang hanya memiliki waktu tiga hari hingga proses penangkapan Bambang. 
“Apakah bukti-bukti yang dimiliki kepolisian memiliki kualifikasi alat bukti yang sah dan cukup,” kata dia.
Ia membandingkan dengan proses laporan tindak pidana yang biasanya dilaporkan olehnya dapat ditindaklanjuti dalam dua bulan. 
“Jadi pertanyaannya, ada urgensi apa, ada kepentingan apa, sehingga kasus ini dipercepat jadi hanya tiga hari, ada konteks dan peristiwa apa di belakang itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

1...39,12739,12839,129...43,135Halaman 39,128 dari 43,135

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya